Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tengah menghantui beberapa kawasan hutan Indonesia selama musim kemarau. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Kalimantan.
Karhutla diKalimantan ini telah berstatus waspada dan siaga. Secara kumulatif selama 17-19 Agustus 2026, terdeteksi 367 hotspot berkepercayaan tinggi di Kalimantan Barat, 343 hotspot di Kalimantan Tengah, dan 40 hotspot di Kalimantan Selatan. Kemenhut menyebut total hotspot berkepercayaan tinggi di ketiga provinsi selama periode tersebut mencapai 750 titik.
Selain karhutla Kalimantan, sebelumnya juga terjadi karhutla Bromo. Seluas 1.120 hektare dilalap api, tetapi saat ini sudah berhasil dipadamkan.
Melihat parahnya karhutla-karhutla tersebut, pakar kehutanan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Dr Tatag Muttaqin S Hut M Sc IPM mendesak pemerintah untuk segera memperkuat pencegahan karhutla lain.
Karhutla Dipicu Aktivitas Manusia
Tatag menuturkan, kebanyakan karhutla di Indonesia mempunyai pola yang sama. Kejadian karhutla terulang setiap tahunnya.
Ia melihat sebagian besar karhutla di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor alam. Aktivitas manusia baik yang disengaja maupun tidak disengaja ikut berperan.
"Kalau sudah berbicara pola yang berulang dan kejadian kebakaran terjadi setiap tahun, sebenarnya ada kesempatan besar bagi kita untuk melakukan pencegahan secara terukur," ujarnya, dikutip dari laman UMM pada Sabtu (22/8/2026).
3 Aspek untuk Atasi Karhutla
Tatag mengatakan ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mengatasi karhutla. Ketiganya yakni penguatan sumber daya manusia (SDm), pemanfaatan teknologi, dan pelibatan masyarakat secara aktif.
Ia menekankan bahwa masalah karhutla bukan hanya ada pada upaya pemadaman. Ia ingin agar pemerintah semakin gencar melakukan pencegahan.
Salah satunya dengan peningkatan kapasitas SDM yang bertugas khusus di lapangan. Hal ini berguna karena kawasan hutan perlu terus diawasi.
Petugas tidak hanya terampil memadamkan api tetapi juga dalam pengawasan. Mereka juga harus pintar mengedukasi masyarakat sekitar hutan untuk tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran.
"Kalau pemerintah fokus pada aspek pencegahan, pelibatan SDM-nya harus diperbanyak. Harus banyak personel yang turun dan peduli di lapangan," tegasnya.
Adapun teknologi yang penting dimiliki untuk upaya pencegahan adalah sistem peringatan dini. Dengan itu, maka potensi titik api bisa terdeteksi secara cepat.
"Dengan SDM yang terbatas, pemerintah harus didukung teknologi. Meskipun pada akhirnya tetap membutuhkan tenaga manusia di lapangan, setidaknya teknologi dapat mempermudah pemetaan dan pemantauan," kata Tatag.
Menurutnya, pemerintah harus memanfaatkan data historis untuk memetakan wilayah rawan dan memperkuat kesiapsiagaan. Sehingga langkah mitigasi tidak dilakukan secara reaktif, tetapi jauh sebelum kejadian terjadi.
