TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Nama pengusaha asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, kembali disorot usai diisukan ditunjuk Presiden Prabowo menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Isu tersebut menjadi perhatian mengingat rekam jejak Haji Isam yang besar di sektor pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit Kalimantan.
Sosok yang dijuluki Crazy Rich Kalimantan ini memang bukan nama asing di panggung nasional.
Sebelum isu ini beredar, ia sudah dikenal luas lewat rekam jejak bisnis dan rentetan kasus.
Rekam jejaknya yang panjang mencakup kerajaan bisnis raksasa, keterlibatan di panggung politik, hingga rentetan kontroversi hukum yang kerap memicu sorotan.
Perjalanan hidup pria kelahiran Batulicin, 1 Januari 1977 ini bermula dari bawah.
Keturunan bangsawan Bugis asal Bone, Sulawesi Selatan, ini merupakan anak ke-6 dari 14 bersaudara.
Setelah menamatkan pendidikan SMA pada tahun 1996, ia tidak dapat melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi.
Sebelum sukses, Haji Isam pernah melakoni berbagai pekerjaan kasar dan serabutan.
Ia sempat menjadi tukang ojek, sopir truk kayu, tukang tebang pohon, hingga buruh bongkar muat.
Nasibnya mulai berubah ketika ia mengenal sektor pertambangan batu bara dari seorang pengusaha asal Surabaya.
Baca juga: Detik-Detik Pengendara Motor Sengaja Bakar Lahan Kosong Terekam CCTV, Pelaku Langsung Kabur
Dari pengalaman tersebut, ia mendirikan PT Jhonlin Baratama pada tahun 2003 yang kemudian berkembang pesat menjadi Jhonlin Group.
Lini bisnisnya meluas ke berbagai sektor utama:
Namun, di balik keberhasilan bisnisnya, Haji Isam kerap diterpa berbagai kasus dan kontroversi besar:
Dugaan Suap Pajak
Nama Haji Isam terseret dalam persidangan kasus dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 4 Oktober 2021.
Saksi Yulmanizar dari tim pemeriksa pajak menyebut ada permintaan untuk merekayasa nilai pajak PT Jhonlin Baratama menjadi Rp10 miliar, yang diklaim atas perintah Haji Isam.
Pihak Haji Isam melalui kuasa hukumnya membantah keras tuduhan tersebut, menegaskan ia hanya pemegang saham tanpa keterlibatan operasional, serta melaporkan balik saksi atas dugaan pencemaran nama baik.
Kasus ini kian pelik saat KPK menggeledah kantor PT Jhonlin Baratama namun diduga gagal mengamankan bukti akibat kebocoran informasi.
Proyek Pabrik Gula
Proyek pabrik gula PT Prima Alam Gemilang di Bombana sempat menuai kritik publik karena izin konsesi lahannya dinilai menabrak tata ruang.
Proyek ini disorot karena dikaitkan dengan pengaruh Amran Sulaiman, Menteri Pertanian periode 2014–2019 yang merupakan sepupu Haji Isam.
Dugaan Kasus Suap Proyek Kalsel
Nama Haji Isam juga sempat dikaitkan dengan kasus dugaan suap proyek yang menjerat mantan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, yang merupakan pamannya.
Baca juga: Gaya Presiden Prabowo Subianto Saat Tinjau Karhutla di Kalimantan, Tidak Pakai Masker
Pihak pengacara menegaskan tidak ada keterlibatan maupun hubungan bisnis antara Haji Isam dan perkara hukum yang menimpa Sahbirin.
Kiprah Politik
Di ranah politik, Haji Isam pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Kedekatannya dengan pemerintah tampak saat Presiden Joko Widodo meresmikan langsung pabrik gula di Bombana dan pabrik biodiesel di Kalsel pada Oktober 2021.
Menanggapi narasi yang terlanjur viral di media sosial mengenai penunjukan Haji Isam oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memberikan klarifikasi resmi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dengan tegas membantah isu tersebut.
"Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," ujar Prasetyo, dilansir dari Kompas.com, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa isu yang beredar di media sosial belum tentu sesuai dengan fakta.
Meski begitu, ia menekankan bahwa pemerintah memang meminta seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk ikut membantu penanganan karhutla.
"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ. Dan kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah," tegasnya.
Pemerintah pusat telah menunjuk pejabat khusus sebagai koordinator pemadaman karhutla yang dibagi berdasarkan wilayah perhatian, seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sehingga koordinasi penanganan tetap berada di bawah wewenang pejabat resmi pemerintah.
