TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Sleman mulai melakukan konsolidasi untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 dengan melantik 17 Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Minggu (23/8/2026).

Pelantikan para ketua DPC se-Kabupaten Sleman itu turut dihadiri pengurus DPD PAN Sleman serta beberapa kader dan simpatisan.

Pengambilan sumpah dan pemberian SK Ketua DPC dilakukan secara langsung oleh Ketua DPW PAN DIY, Agung Setyawan.

Agung menyampaikan, pelantikan Ketua DPC PAN se-Kabupaten Sleman kali ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat Sleman terhadap partai berlambang matahari putih tersebut.

Sebagaimana diketahui, badai kasus korupsi dana hibah pariwisata yang menyeret dinasti politik terkuatnya mantan Bupati Sleman, Sri Purnomo, dinilai telah menjatuhkan citra partai menjelang agenda politik 2029.

“Kalau saya bilang di Sleman kan ada cobaan, ada rintangan berimbas secara langsung maupun enggak langsung kepada PAN. Karena itu kita harus dapat memposisikan sebagai sesuatu peristiwa ini bukan karena partai, tetapi mekanisme hukum yang harus kita hormati, selalu kooperatif, agar kader yang kena persoalan apapun proses hukumnya kita hormati,” terang Agung, seusai melantik para Ketua DPC PAN di Sleman.

Baca juga: DIY Masuk Kategori Awas Ancaman Karhutla, BMKG Imbau Warga Melapor Jika Ada Titik Api

Tugas Berat

Karenanya, tugas terberat para kader PAN khususnya di Sleman menurutnya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partainya.

“Tantangannya, salah satunya memulihkan kepercayaan. Yang jelas semua partai kan bagus jadi kita berkompetisi dengan partai yang sama-sama siap,” ujar Agung.

Dia berpesan bahwa kemenangan PAN tidak bisa hanya dilakukan oleh jajaran pengurusnya, melainkan seluruh kader dan simpatisan.

Sekretaris DPD PAN Sleman, Respati Agus Sasangka, menambahkan mekanisme pemilihan Ketua DPC PAN di 17 Kapanewon telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga (AD/ART).

Masing-masing DPC dan tingkat ranting mengajukan calon fotmatur kemudian melakukan seleksi administrasi dengan dibantu DPD dan disahkan oleh DPW.

“Prosesnya sudah sesuai AD/ART, setelah disahkan DPW formatur itu dipilih dan dimusyawarahka,” terang dia. (*)