SURYAMALANG.COM, MALANG - Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat pemangkasan dana transfer pusat senilai Rp 644 miliar, kinerja tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) penerima penyertaan modal menunjukkan ketimpangan tajam.
Dari ketiga entitas bisnis tersebut, praktis hanya Perumda Tirta Kanjuruhan yang mampu menjadi pilar andalan pendapatan daerah.
Di bawah kepemimpinan Direktur Utama H. Ir. Syamsul Hadi, S.Sos., M.M., BUMD penyedia air minum itu konsisten menggejot setoran dividen ke APBD Kabupaten Malang dari laba bersih perusahaan yang mencapai Rp 40 miliar per tahun.
Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi perluasan cakupan layanan yang kini telah menembus 161 ribu pelanggan.
Baca juga: Kronologi Kru Event Surabaya Meninggal Ditabrak Wanita Pengemudi Outlander Mabuk, Sulut Emosi Warga
Capaian kinerja tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Yetty Nurhayati.
Yetty mencatat adanya peningkatan tren kontribusi Perumda Tirta Kanjuruhan dari tahun ke tahun.
"Iya, luar biasa kinerjanya. Tahun 2025 lalu, Perumda Tirta Kanjuruhan mampu menyetor ke APBD Rp 14,5 miliar. Sedang, semester 1 tahun 2026, menyetor sebesar Rp 16,7 miliar," ungkap Yetty, Senin (24/8/2026).
Kinerja moncer Syamsul Hadi juga membuahkan apresiasi luas dari kalangan dewan, Bupati Malang H. M. Sanusi, M.M., hingga Presiden Prabowo Subianto.
Apresiasi tersebut diberikan atas respons cepat Perumda Tirta Kanjuruhan dalam menyelesaikan krisis air bersih di kawasan strategis.
Baca juga: Hektaran Lahan Kawah Wurung Bondowoso Terbakar, Api Nyaris Dekati Kebun dan Permukiman Warga
Salah satunya lewat pembangunan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp 60 miliar di lahan SMA Taruna Nusantara, Kecamatan Pagak, yang berdiri di atas area seluas 30 hektar.
Langkah serupa juga diterapkan dengan membangun fasilitas SPAM di Sekolah Rakyat yang berlokasi di wilayah perbukitan Kecamatan Bantur.
Kondisi kontras justru terjadi pada dua BUMD lainnya, yakni PD Jasa Yasa dan Bank Artha Kanjuruhan.
Saat dimintai konfirmasi mengenai kinerja kedua entitas bisnis tersebut, Yetty Nurhayati enggan memberikan penjelasan rinci.
Namun, minimnya kontribusi kedua BUMD itu memicu kritik tajam dari kalangan DPRD Kabupaten Malang.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Ali Murtadlo (Gus Tado), menilai kondisi kedua badan usaha tersebut sangat memprihatinkan dan tidak membanggakan.
"Jangankan memberi setoran, sekadar menghidupi karyawannya saja kembang-kempis," tutur Gus Tado.
Politisi PKB lulusan Ponpes Al Falah Ploso Kediri itu mengibaratkan kondisi kedua BUMD seperti 'mati suri' yang terus-menerus membebani keuangan daerah tanpa memberikan imbal hasil yang sepadan.
"Kondisinya greges terus, sehingga harus disuntik vitamin rutin. Ya, semoga setelah disuntik vitamin, perutnya nggak kembung lagi," tambah Gus Tado.
Berdasarkan catatan anggaran tahun 2026, Bank Artha Kanjuruhan kembali mendapatkan infus dana dari APBD sebesar Rp 3,5 miliar.
Sementara itu, PD Jasa Yasa yang mengelola tujuh objek wisata termasuk Pantai Balekambang memperoleh penyertaan modal Rp 4 miliar guna menutupi akumulasi tunggakan setoran dividen ke PAD yang mencapai Rp 4 miliar.
Tercatat, PD Jasa Yasa hanya mampu menyetor dividen Rp 330 juta dari target Rp 2 miliar pada tahun 2024, serta menyetor Rp 1 miliar dari target Rp 2,35 miliar pada akhir tahun 2025.
Merespons kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, menegaskan agar manajemen kedua BUMD itu segera melakukan evaluasi total dan meningkatkan efisiensi operasional.
"Kami berharap tahun depan, bisa punya laba lah, karena sudah diberi penyertaan modal segitu, semoga bisa menyehatkan," pungkas Budiar.
