BANGKAPOS.COM, BANGKA – Musim kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Agustus menjadi periode paling rawan setelah kasus kebakaran meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana untuk mencegah kebakaran meluas.

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi mengungkapkan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tercatat 91 kasus kebakaran di daerah itu.

Jumlah tersebut terdiri dari 14 kasus kebakaran hutan, 56 kebakaran lahan, 13 kebakaran rumah dan bangunan, enam kasus tabung gas bocor serta dua kebakaran kapal. 

Agustus menjadi bulan dengan kasus tertinggi dengan sekitar 37 kejadian, yang terdiri dari tiga kebakaran hutan, 33 kebakaran lahan dan satu kebakaran kapal.

“Berdasarkan laporan kasus kebakaran periode Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 91 kasus kebakaran di Kabupaten Bangka Selatan,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (24/8/2026).

Menurutnya tingginya kasus kebakaran pada Agustus 2026 membuat kesiapsiagaan seluruh unsur penanggulangan kebakaran dinilai semakin penting.

Pemerintah daerah melalui apel kesiapsiagaan memastikan personel, sarana dan prasarana dapat bergerak secara terpadu ketika terjadi kebakaran. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekaligus mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Debby menyebut kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino 2026 berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Ancaman tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat.

Kebakaran yang meluas juga berpotensi menghasilkan kabut asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas transportasi.

“Kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino 2026 berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” jelas Debby.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh instansi dan elemen masyarakat.

Pertama, pencegahan dan deteksi dini diperkuat melalui pemantauan hotspot, patroli berkala di wilayah rawan serta penanganan cepat ketika ditemukan titik api. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas.

Pertama, memprioritaskan pencegahan dan deteksi dini dengan memaksimalkan pemantauan titik panas (hotspot), melakukan patroli secara berkala di wilayah rawan serta segera menangani titik api sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Kedua yang ditekankan adalah penguatan sinergi dan koordinasi antarinstansi dalam penanganan karhutla. Debby menegaskan penanganan kebakaran bukan hanya menjadi tugas Satpol PP dan Damkar, melainkan tanggung jawab bersama yang melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, pihak swasta hingga relawan. 

Seluruh unsur diminta bergerak dengan koordinasi yang solid agar penanganan di lapangan berlangsung cepat dan tepat.

“Penanganan Karhutla bukan hanya menjadi tugas Satpol PP dan Damkar, melainkan merupakan tanggung jawab bersama,” sebut Wabup.

Ketiga selain koordinasi edukasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran. Masyarakat dan pelaku usaha diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama dalam kondisi kemarau panjang.

Sosialisasi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran liar juga dinilai perlu terus dilakukan agar pencegahan berjalan dari sisi kesadaran maupun aturan

Keempat, kesiapan sarana dan prasarana menjadi perhatian keempat yang harus dipastikan sebelum terjadi kebakaran.

Pemerintah meminta seluruh peralatan pemadam, kendaraan operasional serta pasokan air di lapangan diperiksa kembali sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu.

Kesiapan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat respons petugas ketika menerima laporan kebakaran.

Kelima, apek keselamatan personel dan relawan juga menjadi perhatian utama dalam setiap operasi penanganan kebakaran.

Petugas yang bekerja di lapangan menghadapi risiko saat melakukan pemadaman sehingga keselamatan harus ditempatkan sebagai prioritas.

Debby meminta seluruh upaya penanganan tetap memperhatikan kondisi petugas agar operasi pemadaman tidak menimbulkan korban.

“Keselamatan personel dan relawan di lapangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya penanganan dan pemadaman Karhutla,” bebernya.

Debby optimis kolaborasi seluruh unsur dapat menekan potensi kebakaran selama musim kemarau.

Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. 

Dengan 91 kasus kebakaran yang telah tercatat hingga Agustus, kewaspadaan dini menjadi kunci untuk mencegah kejadian serupa terus meningkat.

“Melalui semangat gotong royong, saya optimis kita mampu melewati musim kemarau ini dengan meminimalkan potensi bencana asap akibat Karhutla,” pungkas Debby.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)