SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) memburuk di tengah tingginya jumlah titik panas atau hotspot.

Pada Senin (24/8/2026), jumlah hotspot di Sumsel tercatat mencapai 1.344 titik. Sementara itu, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Palembang terpantau berada di angka 219 atau masuk kategori sangat tidak sehat.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan Pemprov Sumsel belum mengambil keputusan terkait kegiatan belajar mengajar sebelum mendapat rekomendasi dari tenaga kesehatan.

Deru mengatakan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Karena saya bukan ahlinya maka saya akan menunggu laporan dari Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Dinas Kesehatan Provinsi. Apakah nantinya libur, hybrid atau online," kata Deru saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (24/8/2026).

Menurut Deru, apabila kondisi udara dinilai sudah tidak memungkinkan bagi siswa mengikuti pembelajaran tatap muka, dirinya lebih memilih penerapan sistem hybrid dibandingkan menghentikan kegiatan pendidikan sepenuhnya.

"Kalau ada saran untuk tidak masuk kelas, saya minta hybrid. Sekolahnya tetap, tapi daring dari rumah. Tapi menunggu saran dari Dinkes dulu ya," ujarnya.

Selain siswa, Deru juga mengimbau masyarakat yang merasa tidak nyaman atau sensitif terhadap paparan asap untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

"Berkaitan dengan produktivitas yang merasa kurang nyaman karena asap bisa dirasakan tubuhnya atau sangat sensitif, saya sarankan di rumah," katanya.

Namun, untuk menentukan kebijakan lebih luas terkait aktivitas masyarakat maupun kegiatan perkantoran, Pemprov Sumsel masih menunggu rekomendasi dari dinas kesehatan.

Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, Pemprov Sumsel juga memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas.

Deru menegaskan pemerintah daerah akan mengutamakan anggaran untuk penanganan karhutla, terutama jika kondisi berkembang menjadi keadaan darurat.

Bahkan, ia menyebut anggaran untuk penanganan karhutla tidak akan dibatasi selama memang dibutuhkan.

"Anggaran karhutla unlimited," tegas Deru.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena tingginya hotspot berpotensi memicu kebakaran lebih luas dan memperburuk kualitas udara di Sumsel.