SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Wali Kota Palembang Ratu Dewa melantik 81 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang di rumah dinas Wali Kota Palembang Jalan Tasik, Senin (24/8/2025). 

Dari jumlah tersebut, dua di antaranya merupakan pejabat eselon II, yakni Kepala Dinas Perhubungan yang dijabat Sariansyah Ismail, sebelumnya Camat Alang-Alang Lebar (AAL).

Satu lagi adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dijabat Muhammad Fadly yang sebelumnya menjabat Camat Sukarami.

"Harapan saya, bapak-Ibu sekalian, pelantikan ini tentunya bukan sekadar seremoni. Ini adalah momentum penting sebagai wujud pertanggungjawaban kita dalam mengemban sebuah amanah," kata Ratu Dewa.

Baca juga: 9.313 Kasus ISPA di Palembang, Ratu Dewa Bagi-bagi Masker hingga Minta Faskes Siaga

Peringatan khusus dan penekanan khusus kepada Kepala Dinas Perhubungan Palembang yang baru dilantik untuk ditindaklanjuti poin terpenting.

"Pertama, seperti yang teman-teman tahu, persoalan perhubungan ini soal lampu jalan. Begitu dilantik, saya harapkan Pak Kadis untuk segera melakukan konsolidasi internal," ungkapnya.

"Jalanan gelap bukan hanya soal estetika kota. Ini soal nyawa, Pak Kadis. Setiap sudut jalan yang gelap adalah potensi kecelakaan, potensi kriminalitas, dan potensi kehilangan nyawa warga," tegas Ratu Dewa.

"Saya beri waktu 30 hari ke depan untuk memastikan seluruh lampu jalan di arteri utama berfungsi 100 persen . Tidak ada alasan anggaran, dan tidak ada alasan teknis. Laksanakan, Pak Kadis," tandas Dewa.

Kedua, Dewa menitik beratkan soal kemacetan. Selama ini ia belum mendapatkan progres yang memuaskan terkait persoalan kemacetan ini.

Tempat macet ini bukan soal takdir, dan macet ini adalah kegagalan manajemen.

"Tinggal bagaimana leadership Pak Kadis memimpin semua personel yang ada di Dinas Perhubungan. UPT (Unit Pelaksana Terpadu) benar-benar harus diberdayakan. Apabila UPT tidak loyal, tidak memiliki dedikasi kepada Pak Kadis, pecat dia," tegas Dewa.

Baca juga: Kualitas Udara Menurun, Ratu Dewa Bakal Bagikan Masker hingga Evaluasi CFD

Dijelaskan Dewa, jika Kadis  tidak bisa mengatur lalu lintas, dan tidak bisa menertibkan simpang-simpang kritis, maka dianggap tidak layak duduk di kursi itu.

"Saya minta dengan sangat untuk mengurangi titik-titik kemacetan minimal 40 persen. Laporkan progresnya setiap minggu langsung kepada saya," tuturnya.

Diakui Dewa, sudah satu tahun lebih, dirinya turun langsung ke setiap titik-titik kemacetan. Ia berharap nanti ada pembagian titik dan penempatan personel yang ada.

"Pak Kadis jangan gunakan mobil dinas, jangan gunakan pakaian dinas, nyamar. Pastikan cek. Yang jadwalnya di simpang ini jam sekian sampai jam sekian harus ada di tempat. Dan apabila terbukti Pak Kadis tidak ada di tempat pada hari itu, tindak tegas. Selama ini sudah cukup toleransi saya selama satu tahun lebih di Dinas Perhubungan. Saya berharap besar kesuksesan Pak Kadis dan selama menjadi Camat banyak masukan positif, maka kita buktikan lagi di Dinas Perhubungan. Saya yakin dan percaya Pak Kadis bisa melaksanakan ini sebagai salah satu Camat senior yang ada di Kota Palembang," ucapnya.

Ketiga, masalah parkir liar menjadi PR bagi Dishub Palembang mengingat parkir liar ini banyak sekali. 

"Di sekitaran Palembang Square (PS) mal, ribuan motor liar di depannya cukup banyak. Terus Pak Kadis turunkan tim ke bawah. Itu belum lagi kalau ada event-event nasional, event-event berskala besar di tempat-tempat itu," jelasnya.

Baca juga: Ridho Yahya Lantik 150 Pejabat Prabumulih Jelang Lebaran, Bolehkah Melantik Diujung Masa Jabatan?

Sorotan juga diberikan kepada Bapenda dan PTSP.

Wali Kota menyebut parkir liar di depan pusat-pusat keramaian seperti PS dan lokasi event nasional merupakan potensi kebocoran pendapatan daerah yang harus segera ditertibkan.

Untuk Bapenda, ia memberikan peringatan keras agar tidak ada lagi staf yang bermain-main, makan gratis, maupun kongkalikong, karena Bapenda adalah sumber utama pendapatan kota.

Untuk PMPTSP, ia meminta agar proses perizinan dipermudah dan dipercepat.

Kepada seluruh 81 pejabat yang baru dilantik, Wali Kota memberikan tenggat waktu evaluasi selama 3 bulan.

"Saya kasih waktu tiga bulan. Kalau tidak ada progres akan kami evaluasi kembali," pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Palembang yang dijabat Sariansyah Ismail menyatakan, dirinya segera melakukan konsolidasi internal dan siap melaksanakan arahan Wali Kota Palembang.