TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Situbondo - Anggaran Pendapatan dan Belanja Dareah (APBD) Kabupaten Situbodo Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1,356 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat dan memperbaiki infrastruktur daerah.
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran 2027. Arah kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus visi dan misi pemerintah daerah.
"Ya semua menjadi perhatian utama kita, terutama infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Memang anggaran infrastruktur pendidikan memang mendapat tambahan yang relatif sangat besar," ujar Yusuf Rio usai mengikuti rapat paripurna pembahasan KUA-PPAS di DPRD Situbondo, Senin (24/8/2026).
Baca juga: Beton Penutup Ambles, Sapi Simental Seberat 700 Kilogram Terperosok ke Septic Tank di Situbondo
Salah satu perhatian Pemkab Situbondo adalah kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan. Yusuf Rio mengatakan, pemerintah daerah perlu ikut turun tangan memperbaiki jalan desa karena tidak adanya anggaran desa.
"Jadi jalan-jalan desa yang rusak, mau tidak mau kita harus membantu memperbaikinya," katanya.
Menurut Rio, persoalan kerusakan jalan di Situbondo perlu mendapatkan perhatian lebih serius. Berdasarkan pengecekan pemerintah daerah, persentase jalan rusak yang sebelumnya disebut mencapai 84 persen pada 2023, kini tercatat sekitar 62 persen.
"Tapi di awal saya menjabat dan kita cek jalan yang rusak di angka 62 persen, ternyata datanya jauh berbeda. Makanya kita fokus ke aspirasi dewan dan jalan," jelasnya.
Selain infrastruktur, sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas utama APBD 2027. Yusuf Rio ingin seluruh masyarakat Situbondo mendapatkan akses layanan kesehatan melalui BPJS, termasuk melalui program Betantas.
Baca juga: Anak 11 Tahun Tewas Tenggelam Saat Bermain di Pantai Cemara Situbondo
Namun, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan sinkronisasi data penerima layanan. Karena itu, konsolidasi data menjadi bagian penting sebelum menentukan kebutuhan anggaran secara lebih akurat.
"Tapi dinamika soal data ini yang masih tinggi, maka kita akan konsolidasi. Ya harapannya pokoknya warga Situbondo dilayani dengan baik," harapnya.
Yusuf Rio menyebut kebutuhan anggaran untuk layanan kesehatan cukup besar. Pada tahun ini, BPJS disebut meminta dukungan anggaran sekitar Rp690 miliar.
"Makanya kita mau, dan kita masih rapatkan agar ada sinkronisasi datanya," tukasnya.
Di sisi lain, Rio menyebut adanya potensi perubahan beban anggaran daerah apabila pembiayaan PPPK dialihkan kepada pemerintah pusat. Menurut dia, penghematan yang berpotensi terjadi cukup besar, meski angka pastinya masih perlu dikonfirmasi.
"Yang rutin itu sebesar Rp 550 miliar sekian dan sama PPPK sebesar Rp700 miliar lebih, tapi itu kami konfirmasi dulu lah. Tapi kalau anggaran PPPK diambil pusat, wah kita bangun apa saja," katanya.
Ketua DPRD Situbondo Mahbub Junaidi mengatakan, pembahasan KUA-PPAS 2027 akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Pembahasan akan melibatkan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), setelah komisi-komisi DPRD membahas program bersama OPD mitra kerja.
"Pembahasan baik di antara Badan Anggaran dengan TAPD, dan itu didahului dengan pembahasan komisi-komisi dengan perangkat daerah menjadi mitra kerjanya," ujarnya.
Menurut Mahbub, pembahasan tersebut diperlukan untuk memastikan program dan kegiatan setiap OPD selaras dengan prioritas serta tema pembangunan Kabupaten Situbondo pada 2027.
"Di situ kemudian untuk kemudian diketahui apakah program kegiatan yang disusun oleh masing-masing OPD itu sudah sesuai dengan program prioritas ataupun tema pembangunan berikut juga arah pembangunannya," kata politisi PKB tersebut.
Mahbub menilai penyusunan APBD 2027 memiliki tantangan tersendiri karena kondisi fiskal daerah berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, DPRD akan mencermati kemampuan keuangan daerah sebelum menetapkan arah pembangunan.
"Salah satu persoalan utama yang harus dicermati adalah kondisi fiskal daerah yang mengalami perbedaan dibandingkan tahun-tahun anggaran sebelumnya," ucapnya.
Ia menegaskan, keterbatasan fiskal membuat DPRD harus lebih selektif dalam menentukan sektor yang menjadi prioritas.
"Makanya kita lebih fokus lagi kira-kira dengan kemampuan fiskal ini arah pembangunannya ke mana," tambahnya.
Mahbub mengatakan DPRD pada prinsipnya sejalan dengan pemerintah daerah untuk memprioritaskan jalan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor tersebut berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
"Memang itu menjadi urusan yang wajib, apalagi yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Mau tidak mau harus urusan itu yang lebih didahulukan," katanya.
Ia menjelaskan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor sosial harus memperoleh perhatian dalam pembahasan APBD. DPRD juga akan memastikan ketentuan mengenai belanja wajib atau mandatory spending dapat dipenuhi.
"Mulai dari pendidikan, kemudian infrastruktur kesehatan, infrastruktur, sosial. Ada beberapa urusan pemerintahan yang memang berkenaan dengan pelayanan dasar itu yang harus didahulukan terlebih dahulu penganggarannya ketimbang yang lain," tambahnya.
