TRIBUNNEWS.COM, KUBU RAYA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono mendorong perusahaan swasta pemegang konsesi lahan berpartisipasi aktif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membangun sekat kanal di sekitar area konsesi.
Cara tersebut dinilai efektif sebagai upaya pemadaman sekaligus pencegahan karhutla.
"Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu upaya saja, tapi butuh upaya lainnya. Di hulu, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar," kata saat menggelar pertemuan dengan perusahaan di sekitar titik api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (23/8/2026).
Baca juga: Karhutla Riau Berulang, Saatnya Ecocide Dipandang sebagai Kejahatan Serius
Pihak swasta yang hadir di kegiatan ini antara lain perwakilan PT Cipta Tumbuh Berbuah, PT Sintang Raya, PT Fajar Saudara Lestari, PT Agro Alam Nusantara, PT Asia Palem Lestari, PT Bina Ovivipari Semesta dan PT Bumi Pratama Khatulistiwa.
Dia juga mendorong swasta melibatkan masyarakat lokal dalam penanganan karhutla seperti pembinaan Masyarakat Peduli Api, membangun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendalian Kebakaran Lahan dan Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove.
"Dari pihak swasta, kami mohon bantu kerja sama dalam pembuatan sekat kanal. Menurut saya, ini cara yang paling efektif. Pembuatan sekat kanal diprioritaskan di wilayah yang titik-titik apinya masih ada," kata Diaz.
Dia menjelaskan, pembuatan sekat kanal akan membantu dalam mengatur dan mengalirkan air secara terfokus ke lahan gambut. Mengingat kebakaran pada lahan gambut dapat terjadi hingga lapisan yang lebih dalam, sehingga butuh ketersediaan air secara konsisten.
"Kalau lahan gambut sudah terbakar, saya lihat Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi, dan masyarakat susah menyiramnya. Karena api ada di bawah permukaan. Sehingga perlu dibuat sekat kanal, agar air bisa masuk. Tolong kerja samanya," ucap Diaz meminta.
Baca juga: Hujan Turun di Kalteng Beberapa Jam Usai Salat Istisqa, Karhutla Tetap Diwaspadai
Fenomena karhutla mulai terdeteksi sejak awal 2026. Data BPBD menunjukkan, luas karhutla di Kalimantan Barat mencapai luas lebih dari 30.000 hektare dari Januari hingga Juli 2026.
Kondisi ini ikut meresahkan masyarakat akibat kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Wamen LH kembali mengingatkan, masalah karhutla tidak dapat diatasi oleh satu pihak saja, melainkan butuh kerja sama dari berbagai pihak.
"Saya sudah cek lahan gambut terbakar, memang ini kejadian luar biasa. Ini kejadian yang berulang terus, saya rasa tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu cara atau satu instansi saja," tegas Diaz.
Wamen LH juga menyerahkan bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup berupa 5 unit peralatan pemadaman kebakaran dan 10 boks masker, serta bantuan tambahan dari PT Antam Tbk berupa 1 paket sumur bor dan 5 boks masker medis.
Bantuan tersebut disalurkan ke masyarakat yang terdampak kebakaran lahan di Desa Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.
Kegiatan ini diikuti Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat, Ganda Yulianto; Plt Kepala BPBD Kalimantan Barat, Ridwan; Deputi Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH, Sigit Reliantoro; serta sejumlah pejabat Kementerian Lingkungan Hidup.
