BANGKAPOS.COM -- Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga pejabat untuk menjadi koordinator pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Kalimantan.
Adapun tiga sosok pejabat itu adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Tidak ada nama Haji Isam, pengusaha asal Kalimantan yang belakangan viral disebut-sebut sebagai koordinator karhutla yang ditunjuk Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, penunjukan tiga pejabat tersebut bukan berarti setiap pejabat hanya bertanggung jawab terhadap satu daerah tertentu.
Menurut Prasetyo, pembagian tugas dilakukan untuk mempercepat koordinasi dan memastikan penanganan karhutla di lapangan berjalan lebih efektif.
"Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah," ujar Prasetyo di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Baca juga: Sosok Wanita Rambut Pirang Tabrak Pekerja hingga Tewas di Surabaya, Sempat Kabur: Namanya Mabuk
Prasetyo mengatakan pembagian perhatian tersebut mencakup sejumlah wilayah di Kalimantan.
Kalimantan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang kerap menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat musim kemarau yang dapat meningkatkan risiko meluasnya titik panas dan kabut asap.
"Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," sambungnya.
Djamari Chaniago, Menko Polkam dengan Latar Belakang Militer
Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan militer.
Djamari lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949 dan merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) 1971 dari kecabangan infanteri. Dalam perjalanan karier militernya, ia pernah menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk Pangdam III/Siliwangi, Pangkostrad, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), hingga Kepala Staf Umum TNI.
Djamari kemudian dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polkam pada September 2025. Pengalaman panjangnya di bidang pertahanan dan keamanan menjadi salah satu latar belakang penting dalam melihat perannya sebagai bagian dari koordinasi penanganan karhutla.
Dalam konteks karhutla, posisi Menko Polkam memiliki relevansi pada aspek koordinasi keamanan dan sinergi antarlembaga, terutama ketika penanganan bencana membutuhkan pengerahan banyak unsur di lapangan.
Cak Imin, Menko PM yang Berpengalaman di Politik
Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memiliki latar belakang yang berbeda dari Djamari.
Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 24 September 1966, Cak Imin merupakan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan magister di bidang manajemen komunikasi di Universitas Indonesia.
Karier politik Cak Imin dimulai sejak era Reformasi. Ia ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada 1998 dan dipercaya menjadi sekretaris jenderal. Setahun kemudian, ia terpilih menjadi anggota DPR RI dan kemudian pernah menduduki posisi pimpinan DPR.
Cak Imin juga pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2009-2014. Pada pemerintahan Presiden Prabowo, ia dipercaya memimpin Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Kementerian yang dipimpinnya memiliki mandat melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian urusan kementerian terkait pemberdayaan masyarakat.
Latar belakang tersebut menjadi penting dalam penanganan karhutla karena dampak kebakaran tidak berhenti pada persoalan api dan asap, tetapi juga dapat menyentuh kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
Baca juga: Rekam Jejak Haji Isam, Diisukan jadi Koordinator Pemadam Karhutla Ditunjuk Prabowo, Istana: Ga Ada
Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAD yang Punya Pengalaman Kewilayahan
Sosok ketiga adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Saat ini Maruli menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Posisi tersebut juga masih tercatat dalam struktur resmi TNI Angkatan Darat pada 2026.
Maruli lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 27 Februari 1970 dan merupakan lulusan Akademi Militer 1992. Ia memiliki pengalaman panjang di satuan infanteri, termasuk Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra.
Sebelum menjadi KSAD, Maruli pernah menjabat sejumlah posisi strategis, di antaranya Komandan Paspampres, Pangdam IX/Udayana, dan Pangkostrad.
Pengalaman Maruli dalam memimpin satuan kewilayahan juga menjadi salah satu aspek yang menarik dalam penunjukannya sebagai bagian dari koordinator penanganan karhutla.
TNI AD sendiri pada 2026 masih menempatkan Maruli sebagai KSAD dan aktif menjalankan agenda penguatan sinergi nasional serta dukungan terhadap program pemerintah.
Sebelumnya, muncul isu mengenai pengusaha asal Kalimantan, Haji Isam, yang disebut-sebut ditunjuk Presiden Prabowo untuk memimpin pemadaman karhutla di Kalimantan.
Hal tersebut ternyata mendapat penolakan, netizen memprotes kenapa juragan sawit dan tambang mengurus karhutla, di mana itu bukanlah solusi.
Menanggapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara.
Prasetyo menekankan isu tersebut tidak benar.
"Enggak ada. Tidak ada. Tidak benar itu," ujar Prasetyo di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Prasetyo menjelaskan, meski di media sosial banyak isu yang trending, namun itu belum tentu benar.
Meski begitu, Prasetyo tidak menampik bahwa semua pihak memang diminta ikut membantu penanganan karhutla Kalimantan.
"Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak, kan, karena kan kewenangannya bukan di situ."
"Dan kita pemerintah pusat juga sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah," jelasnya.
Dengan demikian, kata Prasetyo, pemerintah sudah menunjuk pejabat sendiri untuk menjadi koordinator pemadaman karhutla di masing-masing wilayah.
"Jadi ada yang memang kita bagi tugas untuk atensi untuk wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Memang kita atur seperti itu," imbuh Prasetyo.
(Bangkapos.com/Surya.co.id/Kompas.com)
