TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Kediri menunjukkan penurunan signifikan dalam hampir satu tahun terakhir. Dari semula mencapai 11.181 anak berdasarkan data cut off Dapodik Oktober 2025, kini jumlah ATS tersisa sekitar 5.200 anak.

Penurunan tersebut menjadi salah satu capaian Pemerintah Kabupaten Kediri dalam upaya mengembalikan anak-anak yang tidak sekolah agar kembali mendapatkan akses pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Mokhamat Muhsin mengatakan, berbagai strategi dilakukan untuk menekan angka ATS, mulai dari kunjungan langsung ke rumah hingga melibatkan guru dan tenaga kependidikan untuk mencari anak yang belum bersekolah.

Salah satu program yang dijalankan saat ini adalah home visit ATS Award. Melalui program tersebut, guru, tenaga kependidikan, masyarakat hingga organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan untuk mendatangi langsung rumah anak yang masuk dalam data ATS.

Baca juga: Jelang Muktamar NU, PDI Perjuangan Jatim Ziarah ke Mbah Wahab, Mbah Hasyim dan Gus Dur

"Dari Oktober, November sampai Februari itu bisa menurunkan hingga ribuan. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan Gerakan Satu GTK Satu ATS," kata Muhsin saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026).

Program tersebut kemudian diperkuat melalui Gerakan Satu GTK Satu ATS. Setiap guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan didorong membantu menemukan sedikitnya satu anak tidak sekolah untuk kemudian diarahkan kembali ke jalur pendidikan.

Gerakan tersebut mulai digencarkan sejak Mei 2026 bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Upaya penjangkauan kemudian dilanjutkan pada Juni dan Juli melalui kegiatan home visit.

Hasilnya, hingga Juli 2026 penurunan jumlah ATS di Kabupaten Kediri telah mencapai sekitar 51 persen. Capaian tersebut bahkan hampir memenuhi target penurunan ATS yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Target dari kementerian dalam satu tahun harus turun sampai 50 persen. Kita sudah hampir mencapai, bahkan mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa 60 sampai 70 persen," jelasnya.

Meski angka ATS berhasil ditekan hampir separuh, pekerjaan rumah pemerintah daerah masih cukup besar. Sekitar 5.200 anak masih tercatat dalam data ATS dan sebagian di antaranya bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Muhsin mengatakan, kelompok anak yang belum pernah bersekolah tersebut cukup banyak berasal dari anak berkebutuhan khusus (ABK). Selain itu, terdapat pula anak yang tinggal di pondok pesantren dan mengikuti pendidikan salaf, tetapi belum tercatat dalam sistem pendidikan formal.

"Yang sekitar 5.000 ini didominasi anak-anak yang belum pernah bersekolah. Banyak juga ABK dan anak-anak yang mondok di pesantren salaf, tetapi tidak terdaftar di Dapodik maupun EMIS," ungkapnya.

Untuk menjangkau kelompok tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri terus memperluas layanan pendidikan inklusi. Saat ini, sekitar 270 satuan pendidikan di Kabupaten Kediri telah menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Pemerintah juga menggandeng pondok pesantren untuk memastikan para santri tetap memiliki akses terhadap pendidikan. Salah satunya dengan mendorong santri yang mengikuti pendidikan di pondok agar juga terdaftar pada satuan pendidikan nonformal.

"Di samping mondok, santri bisa didaftarkan di satuan pendidikan nonformal. Ini untuk mengurangi angka anak yang belum pernah bersekolah," bebernya.

Baca juga: Hampir Setahun Terbakar, Gedung DPRD Kabupaten Kediri Ditarget Mulai Dibangun September 2026

Persoalan ATS di Kabupaten Kediri ternyata tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga. Muhsin menyebut faktor motivasi belajar dan persoalan keluarga justru menjadi salah satu tantangan yang cukup sulit dalam proses mengembalikan anak ke bangku pendidikan.

"Sekitar 40 persen penyebabnya karena motivasi belajar dan permasalahan keluarga, bukan karena faktor ekonomi," ujarnya.

Menurut Muhsin, anak yang berasal dari keluarga kurang mampu cenderung lebih mudah diajak kembali bersekolah karena pemerintah dapat membantu persoalan pembiayaan. Namun, pendekatan berbeda diperlukan terhadap anak dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi memilih tidak melanjutkan pendidikan.

"Kalau anak dari keluarga tidak mampu, kita datang biasanya mereka senang dan mau sekolah karena kita bantu biayai. Tapi kalau dari keluarga mampu, kadang harus datang tiga sampai empat kali untuk menyadarkan" jelasnya.

Kelompok usia SMP dan SMA menjadi salah satu jenjang yang cukup banyak ditemukan dalam penanganan ATS. Selain persoalan motivasi dan lingkungan pergaulan, pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor yang membuat anak berhenti melanjutkan pendidikan.

Karena itu, Muhsin menegaskan penanganan ATS membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk memastikan anak-anak di Kabupaten Kediri tetap berada dalam jalur pendidikan.

"Ketika angka ini sudah turun, biasanya muncul lagi dari yang lain. Karena itu masyarakat, orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat perlu bergerak bersama-sama," tuturnya.

Selain mengembalikan anak yang sudah terlanjur tidak sekolah, Dinas Pendidikan juga berupaya mencegah munculnya ATS baru. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pembinaan karakter serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.

Pencegahan perundungan atau bullying turut menjadi perhatian. Muhsin menyebut lingkungan sekolah yang tidak aman dapat menjadi salah satu faktor yang membuat anak enggan datang dan akhirnya meninggalkan pendidikan.

"Kita terus membangun suasana pembelajaran yang aman dan nyaman, termasuk mencegah bullying. Karena bullying juga bisa menjadi salah satu faktor anak tidak sekolah," pungkasnya.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)