TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Hampir setahun setelah gedung DPRD Kabupaten Kediri terbakar dalam insiden aksi massa pada 30 Agustus 2025 lalu, proses pembangunan kembali gedung wakil rakyat tersebut hingga kini belum dimulai.

Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Katang Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, mengalami kerusakan parah saat insiden tersebut. 

Hingga Selasa (25/8/2026), aktivitas DPRD masih berlangsung di sejumlah ruangan yang tersisa dan bangunan sementara.

Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro mengatakan, pembangunan gedung baru di lokasi tersebut ditargetkan mulai dikerjakan pada September 2026 ini. Namun, pelaksanaan pembangunan masih menunggu kepastian anggaran dari pemerintah pusat.

"Semestinya bulan depan (September - red) itu mulai pembangunan. Cuma karena semua anggaran itu dari APBN, kemarin ketika kita koordinasi dengan Bappenas dan PUPR, termasuk PUPR perwakilan Jawa Timur," kata Murdi saat dikonfirmasi, Selasa (25/8/2026). 

Baca juga: DAM Pacar Tulungagung Jebol, 900 Hektare Lahan Pertanian di 9 Desa Risiko Terdampak

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, pihaknya masih menunggu kepastian terkait ketersediaan anggaran tersebut. Apabila anggaran dapat terealisasi pada September, pembangunan gedung DPRD diharapkan bisa segera dimulai.

"Kalau nanti ada anggaran, ya September ini. Tapi kalau nggak ada anggaran, terpaksa nanti tahun berikutnya. Mudah-mudahan nanti September ini sudah mulai dibangun dan segera selesai," lanjutnya.

Selama hampir satu tahun gedung utama DPRD belum kembali dibangun, kegiatan para anggota dewan harus menyesuaikan dengan fasilitas yang tersedia.

Saat ini masih terdapat bangunan tiga lantai di sisi barat gedung utama yang selamat dari kebakaran. Bangunan tersebut dimanfaatkan untuk rapat dengar pendapat (RDP) dengan jumlah peserta terbatas, terutama untuk kegiatan yang tidak membutuhkan kapasitas ruangan besar.

Selain itu, DPRD juga menggunakan bangunan sementara untuk kegiatan rapat fraksi serta sejumlah ruangan yang masih dapat digunakan untuk aktivitas kesekretariatan.

Sementara untuk agenda rapat paripurna maupun sidang dengan jumlah peserta lebih banyak, DPRD Kabupaten Kediri sementara menggunakan lantai tiga gedung Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Gedung BKAD tersebut berada sekitar 100 meter dari kompleks DPRD Kabupaten Kediri. Penggunaan fasilitas tersebut menjadi solusi sementara agar agenda kedewanan tetap dapat berjalan meski gedung utama belum dibangun kembali.

Murdi mengatakan, pembangunan gedung DPRD nantinya tetap dilakukan di lokasi yang sama. Pihaknya, sebelumnya telah dimintai masukan mengenai kebutuhan ruangan yang diperlukan untuk menunjang aktivitas anggota dewan dan sekretariat.

"Rencananya pembangunan kemarin kami hanya dimintai masukan, kira-kira kebutuhan ruangannya apa saja. Sudah kami sampaikan. Kemungkinan kalau tempatnya, insyaallah tetap, lokasinya tetap," jelasnya.

Dalam rencana pembangunan tersebut, gedung DPRD nantinya akan memiliki tiga lantai. Desain bangunan juga diharapkan dapat menjawab sejumlah kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi di gedung sebelumnya.

Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah fasilitas parkir. Murdi menyebut, selama ini keterbatasan area parkir menjadi salah satu persoalan di kompleks DPRD Kabupaten Kediri.

"Kalau selama ini kita nggak punya tempat parkir. Jadi mungkin yang bawah itu nanti bisa untuk tempat parkir sesuai dengan kebutuhan," ungkap mantan ketua DPC PDIP Kediri ini.

Selain area parkir, sejumlah ruangan pendukung juga direncanakan masuk dalam gedung baru. Di antaranya ruang tunggu, ruang fraksi, ruang rapat serta ruangan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan aktivitas DPRD.

Baca juga: Bupati Trenggalek Mas Ipin Hapus Denda Pajak di Momentum Hari Jadi ke-832

Dengan konsep tersebut, pembangunan gedung baru tidak hanya diharapkan mengembalikan fungsi gedung DPRD seperti sebelum kebakaran, tetapi juga meningkatkan kelengkapan fasilitas untuk menunjang kegiatan legislasi, pengawasan dan penganggaran.

Murdi berharap kepastian anggaran segera diperoleh sehingga pembangunan dapat dimulai sesuai target. Sebab, selama gedung utama belum tersedia, aktivitas DPRD masih harus dilakukan dengan memanfaatkan bangunan yang tersisa dan fasilitas milik pemerintah daerah lainnya.

"Kita berharap September ini sudah mulai dibangun dan pembangunan bisa segera selesai," pungkas Murdi.

(Isya Anshori/TribunMataraman.com)