TRIBUNBANYUMAS.COM, TEHERAN — Pemerintah Iran menegaskan kesiapannya menghadapi sanksi ekonomi AS tambahan dan mengancam akan merespons dengan tindakan militer yang lebih keras, termasuk menghentikan seluruh ekspor minyak Teluk Persia jika tekanan Washington terus berlanjut.

Ancaman tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, merespons pengumuman kampanye tekanan ekonomi baru dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

"Jika kampanye yang dipimpin AS berlanjut, tidak setetes pun minyak akan diekspor dari wilayah tersebut. Iran akan menganggap partisipasi atau dukungan negara mana pun terhadap perang ekonomi AS melawan rakyat Iran sebagai tindakan perang," tegas Rezaei melalui media sosialnya.

Menanggapi langkah agresif Washington, Menteri Keuangan Iran Seyed Ali Madanizadeh menyatakan bahwa pihaknya telah mengantisipasi dampak dari tekanan ekonomi Teheran tersebut. Menurutnya, sanksi bukanlah hal baru bagi negara para mullah itu.

"Pemerintah memiliki rencana dua tahun untuk urusan ekonomi negara dan semua masalah telah tercakup dalam rencana ini," ujar Madanizadeh dalam wawancara di media pemerintah.

Penolakan Tunduk dan Eskalasi Konflik AS-Iran

Sikap senada ditegaskan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dan Kementerian Luar Negeri Iran. IRGC menilai sanksi berlapis-lapis AS sengaja dirancang untuk merusak kepercayaan publik dan meredam mata pencaharian masyarakat.

Baca juga: Iran Beri Izin Khusus Tanker Minyak Irak Melintas di Selat Hormuz, Negara Teluk Lain Tetap Diblokir

Sementara itu, Juru Bicaranya, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa pemerintahan Donald Trump hanya mengulang metode lama yang terbukti gagal.

Sejumlah analis menilai bahwa ketegangan dalam konflik AS-Iran ini berpotensi memicu balasan militer langsung dari Teheran, alih-alih melunak terhadap tuntutan Trump mengenai pembatasan program nuklir Iran dan pembukaan kembali Selat Hormuz.

Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf meragukan efektivitas gertakan sanksi sekunder AS terhadap negara sekutu seperti China, mengingat kondisi perekonomian AS sendiri yang terbatas untuk memutus hubungan dagang global secara ekstrem.

AS Sasar Jalur Utama Ekonomi Iran
Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengumumkan pemblokiran total terhadap seluruh sumber pendapatan Iran, terutama sektor minyak dan mitra dagang internasionalnya. AS memberikan ultimatum bagi negara lain untuk memilih bertransaksi dengan AS atau Iran.

Guna memperketat isolasi ekonomi, AS mengenakan sanksi sekunder AS terhadap 60 entitas, kapal, dan individu yang tersebar di Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, hingga Swiss.

Sanksi anyar ini menyasar lima sektor vital kehidupan ekonomi Iran, yaitu aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan perkapalan. Langkah tegas ini diambil AS guna menutup rapat celah aliran dana yang menyokong pemerintahan di Teheran. (a naufal/kps)