TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, Aris Syarifuddin, ikut bersuara soal polemik perubahan desil di masyarakat Bumi Binangun. Sebab perubahan desil membuat akses bantuan menjadi terhalang lantaran dianggap sudah mampu secara ekonomi.

Aris menilai sistem desil dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) perlu dievaluasi secara serius. Ia menyoroti bagaimana warga berpenghasilan rendah dan tidak menentu bisa masuk ke kelompok masyarakat mampu.

Masalah ketepatan sasaran dari kebijakan pemerintah

"DPRD Kulon Progo melihat ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran dari kebijakan pemerintah," katanya pada Selasa (25/08/2026).

Aris juga menyoroti adanya 8 Kepala Keluarga (KK) di Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah yang desilnya berubah naik. Termasuk Timbul, yang kisahnya kini ramai jadi pembicaraan publik.

Menurutnya, masalah itu harusnya jadi alarm bahwa pemutakhiran data tidak cukup hanya mengandalkan sistem, tetapi harus disandingkan dengan verifikasi di lapangan. Khususnya melihat kondisi sosial-ekonomi yang sebenarnya di masyarakat.

Data harus mengikuti kondisi rakyat, bukan sebaliknya

"Data harus mengikuti kondisi rakyat, bukan rakyat yang dipaksa mengikuti data," ujar Aris.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo bersama BPS hingga pemerintah kalurahan untuk turun tangan mengatasi masalah ini. Seperti melakukan verifikasi hingga validasi ulang terhadap kasus-kasus di masyarakat.

Aris berharap Pemkab Kulon Progo membuka mekanisme pengaduan yang mudah bagi masyarakat. Menurutnya, jangan sampai warga yang secara nyata membutuhkan bantuan justru kehilangan hak hanya karena status desilnya tidak mencerminkan kehidupan yang sebenarnya.

"Data yang akurat adalah pondasi agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru," jelasnya.

Pejabat diminta aktif validasi data warganya

Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko turut memberi perhatiannya pada masalah perubahan desil ini. Ia langsung berkoordinasi dengan BPS Kulon Progo agar ada kejelasan dari permasalahan tersebut.

Ia pun mengaku prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh sejumlah warganya. Ia berharap BPS melakukan evaluasi dan memastikan data yang akurat terkait penerima bantuan sosial hingga akses pendidikan.

"Lurah dan panewu juga diminta untuk terlibat aktif mendata dan melakukan validasi data warga yang sekiranya belum sesuai, sebab harus sinkron antara data yang tercatat dengan fakta di lapangan," kata Ambar.(alx)