TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Gias Kumari Putra, meninjau kondisi jembatan penghubung di Gang Perkutut, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, yang selama dua tahun belum kembali dibangun, Selasa (25/8/2026).

Jembatan tersebut sebelumnya merupakan akses beton yang dibongkar untuk memberi ruang bagi kendaraan alat berat dalam proyek normalisasi saluran.

Baca juga: Prabowo Apresiasi Kinerja KSAD, Kapolri & Jajaran Bangun Ribuan Jembatan di Seluruh Indonesia

Kondisi itu membuat mobilitas warga menuju pasar dan sejumlah wilayah di sekitar permukiman terganggu.

Sebagai akses sementara, warga kemudian membangun jembatan bambu secara swadaya untuk menyeberangi Kali Semongol. Namun, jembatan tersebut dinilai belum memadai dan berisiko karena digunakan masyarakat setiap hari.

"Kami datang ke sini untuk meninjau langsung jembatan yang sudah dua tahun tidak diperbaiki atau dibangun kembali. Warga akhirnya menggunakan jembatan yang kurang layak. Karena itu, kami mendorong agar segera ada solusi yang lebih aman dan layak bagi masyarakat," ujar Gias di lokasi, Selasa.

Gias mengatakan, penyediaan akses penyeberangan yang aman tidak harus menunggu pembangunan jembatan permanen.

Untuk solusi jangka pendek, pemerintah dan pelaksana proyek dapat menyediakan jembatan sementara yang lebih layak.

Ia pun meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta bersama PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek segera mencari solusi agar aktivitas warga tidak terus terganggu.

"Kami sudah berkomunikasi dengan pihak SDA dan Adhi Karya. Minimal dalam waktu dekat ada yang bisa dikerjakan, misalnya membangun jembatan sementara yang lebih layak dan aman digunakan masyarakat," jelas legislator NasDem ini.

Baca juga: Prabowo Puji TNI-Polri yang Bangun Jembatan dan Sumber Air di Daerah Terpencil

Gias menegaskan akan berkoordinasi dengan Suku Dinas SDA dan PT Adhi Karya untuk mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Proyek normalisasi saluran memang penting untuk pengendalian banjir dan kepentingan lingkungan, tetapi akses dasar warga juga harus tetap tersedia selama proyek berlangsung.

"Dalam waktu sekitar satu bulan sudah ada langkah konkret yang bisa dilakukan, minimal jembatan sementara yang lebih layak. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana warga bisa kembali menyeberang dengan aman dan layak. Kita akan dorong bersama-sama agar persoalan ini segera diselesaikan,” kata Gias. (*)