Pemanfaatan perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI) dalam kinerja aparatur sipil negara (ASN) menjadi perbincangan. Potensi efisiensi jumlah dan kinerja ASN efek dari pemanfaatan teknologi tersebut pun turut ditanggapi oleh sejumlah anggota Komisi II DPR.
Adapun Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mulanya menyebut penggunaan AI dapat mengefisienkan pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan beberapa orang. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama LAN di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
"Kalau dulu kita memerlukan ada dua tiga orang untuk membuat sebuah presentasi, sekarang tidak perlu, ya," kata Dede.
Menurutnya, perkembangan digitalisasi juga perlu diikuti dengan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah ASN di daerah. Ia mencontohkan kondisi kantor kecamatan yang saat ini dapat memiliki puluhan pegawai.
"Padahal sebagaimana kita ketahui dengan adanya digitalisasi dan lain-lain, mungkin itu mestinya tidak perlu sampai puluhan orang. Mungkin cukup 15 sampai 20 orang," ujarnya.
Dede mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan tersebut, termasuk kemungkinan berkurangnya kebutuhan ASN akibat penerapan teknologi.
"Nah ini konteksnya kalau kita perhatikan juga, bahwa apakah ASN-ASN kita ke depan akan menjadi atau akan terjadi pengurangan?" kata Dede.
Ia pun meminta Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyiapkan konsep pengembangan kompetensi ASN agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk AI.
"Nah, apa ada konsep ke depan terkait dengan pengembangan kompetensi ASN menyikapi perkembangan teknologi, inovasi, termasuk Artificial Intelligence itu?" ujarnya.
Peningkatan Kompetensi ASN
Dalam kesempatan itu, Kepala LAN Muhammad Taufik mengatakan pihaknya telah melakukan transformasi pengembangan kompetensi ASN. Salah satu fokusnya ialah meningkatkan kompetensi ASN dengan pembelajaran di bidang AI.
"Capaian pelaksanaan transformasi pengembangan kompetensi selama kurang lebih hampir 2 tahun ini dilakukan dengan bagaimana melakukan transformasi memperkuat ekosistem pembelajaran yang melibatkan berbagai pihak termasuk banyak teknologi terkait yang bergerak di bidang terutama kita ingin memperkuat pengembangan kompetensi di bidang AI," kata Taufik.
Dia membeberkan LAN bekerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk meningkatkan kompetensi ASN.
"Kita tidak hanya apa dari apa dalam negeri, tapi juga luar negeri, ya. Tidak hanya pemerintah, tapi juga dari swasta, seperti Microsoft, Google, ada Amazon Web Services, dan seterusnya," ujarnya.
Taufik mengatakan pengembangan kompetensi tersebut diarahkan agar pembelajaran ASN tidak sekadar menghasilkan sertifikat, tetapi berdampak terhadap kinerja.
"Dan ini kita harapkan memudahkan bagi ASN belajar secara berdampak, belajar yang betul-betul kemudian berorientasi pada ," ujarnya.
Lantas bagaimana tanggapan dari legislator lainnya? Berikut ulasannya dirangkum detikcom.
Minta Pemerintah Siapkan Strategi
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menanggapi perbincangan soal potensi efisiensi ASN seiring perkembangan teknologi AI. Dia menilai persoalan tersebut lebih tepat disebut sebagai penyesuaian kebutuhan untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
"Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Digitalisasi sesuatu yang perlu untuk memudahkan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan grand strategi menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan teknologi," kata Irawan kepada wartawan, Selasa (25/8/2026).
Irawan menegaskan penggunaan teknologi, termasuk AI, tidak serta-merta berarti pengurangan jumlah ASN. Menurutnya, kebutuhan penambahan atau pengurangan ASN harus ditentukan berdasarkan asesmen pemerintah.
"Sebenarnya bukan efisiensi. Tapi kepada penyesuaian kebutuhan untuk memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan publik," ujarnya.
Dia mengatakan teknologi seperti AI saat ini sudah mulai digunakan dalam pelayanan publik. Karena itu, digitalisasi perlu terus dioptimalkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah sekaligus membuat pemerintah lebih optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.
"Sebenarnya penggunaan teknologi seperti AI itu sudah digunakan. Penambahan/pengurangan kan nanti tergantung pemerintah. Mana yang perlu ditambah/dikurangi," tutur Ahmad.
Menurutnya, saat ini banyak pelayanan publik yang telah menggunakan sistem digital. Pemanfaatan teknologi tersebut perlu terus didorong agar proses pelayanan menjadi lebih efektif.
"Pelayanan publik kita sekarang banyak menggunakan sistem digital. Itu kita dorong untuk lebih dioptimalkan. Supaya masyarakat dapat kemudahan dan pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki," katanya.
"Tidak semua aparatur sipil negara bisa diganti dengan AI. Ada yang memang tetap memerlukan sumber daya manusia," pungkasnya.
Potensi Sektor ASN yang Digantikan AI
Kapoksi PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyikapi hal tersebut. Khozin lantas membeberkan sejumlah sektor ASN yang mampu terdampak dari pemanfaatan AI.
"Sektor yang paling berpotensi terdampak antara lain: administrasi perkantoran dan tata usaha; pengelolaan dokumen dan arsip; layanan informasi dan pengaduan berbasis chatbot; verifikasi dan validasi data; penyusunan laporan rutin; dan pengolahan statistik dan analisis data dasar," ujar Khozin.
Khozin mengatakan AI berpotensi menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin. Kendati demikian, ia menilai fungsi ASN tak serta merta dapat tergantikan lantaran tetap membutuhkan pengambilan keputusan publik hingga pelayanan berbasis empati.
"AI memang berpotensi menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, pengolahan dokumen, verifikasi data, dan layanan informasi dasar," kata Khozin.
"Namun AI sulit menggantikan fungsi ASN yang membutuhkan diskresi, pertimbangan hukum, pengawasan, pengambilan keputusan publik, mediasi sosial, dan pelayanan yang memerlukan empati," tambahnya.
Ia menekankan AI bisa menjadi alat bantu bagi pekerjaan ASN, tetapi tak langsung ditarik kesimpulan untuk pengurangan jumlah personel pegawai. Ia mengingatkan soal penataan ASN yang lebih adaptif.
"Pemerintah perlu memandang AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas ASN, bukan sekadar instrumen pengurangan pegawai. Karena itu fokus kebijakan seharusnya pada dan ASN, penguatan literasi digital, serta penataan kebutuhan ASN berdasarkan kompetensi masa depan," kata dia.
Khozin menyebut pengurangan ASN bukan solusi satu-satunya untuk efisiensi. Ia menegaskan proses birokrasi di tubuh ASN juga harus dievaluasi supaya pelayanan ke publik dapat ditingkatkan.
"Yang perlu diefisienkan bukan jumlah ASN semata, tetapi proses birokrasinya. AI seharusnya mengurangi pekerjaan administratif yang berulang sehingga ASN dapat lebih fokus pada pelayanan publik, pengawasan, dan penyelesaian persoalan masyarakat," sambungnya.
Komisi II DPR Minta ASN Adaptasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menjelaskan soal perbincangan yang mengemuka di ruang publik itu. Ia menyebut ASN di era digital justru harus beradaptasi mengikuti zaman.
"Saya tidak sepakat kalau konsepnya ASN diganti AI, yang harus terjadi adalah mempersiapkan 'ASN yang mampu beradaptasi dengan AI juga' sehingga kompetensi dan kemampuannya dalam menguasai AI harus ditingkatkan, karena pasti dunia berubah demikian juga moda pekerjaan," kata Dede.
Waketum Demokrat ini mengatakan sejumlah pekerjaan ASN menuntut untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Ia menyoroti sektor pelayanan publik, Kesehatan hingga konstruksi yang mengharuskan untuk turun langsung.
"Bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi harus juga diberikan kompetensi pada pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan direct services, seperti pelayanan publik, kesehatan, pengaduan masyarakat, konstruksi, pertanian, atau lainnya yang membutuhkan in-hand secara langsung. Jadi prinsipnya kebermanfaatan di setiap lini," katanya.
Ia menyebutkan perkembangan AI tak hanya berimbas ke bidang administrasi melainkan semua lini industri. Untuk itu, Dede Yusuf mengingatkan efisiensi jangan justru dikaitkan dengan pengurangan jumlah ASN.
"Hal ini sebetulnya sesama seperti dunia kerja lainnya yang terimbas oleh industri 4.0, bahkan sekarang sudah era 5.0, artinya ketika dunia swasta berubah menuju kolaborasi dengan digital, maka government pun juga harus mengikuti perubahan," kata Dede.
"Jadi efisiensi itu jangan dipandang pengurangan jumlah ASN, tapi penempatan yang sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan pekerjaan masa depan," imbuhnya.
