BUKAN Budi Arie Setiadi namanya kalau tidak pandai membuat sensasi. Teranyar, Ketua Umum Pro-Jokowi (ProJo) ini melontarkan prediksinya soal percepatan sejarah sebelum 2029.
Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden Jokowi, dan Menteri Koperasi di era awal Presiden Prabowo Subianto ini kemudian menyinggung Pemilu 1997 yang kemudian diikuti Pemilu 2019 yang berarti ada percepatan pemilu.
Sebagai aktivis politik, Budi Arie juga mengungkapkan instingnya terkait rencana aksi demonstrasi massa pada Kamis (27/8/2026) esok yang ia sinyalir merupakan bagian dari percepatan momentum sejarah itu.
Pernyataan Budi Arie, yang disebut Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus sebagai gelandangan politik ini tentu saja makin menarik perhatian publik karena saat melontarkan pernyataannya itu posisi Budi Arie ada di samping Jokowi dalam sebuah acara entah apa.
Dus, pernyataan Budi Arie perlu diwaspadai.
Pertama, apa yang dilontarkan Budi Arie itu patut diduga mewakili pikiran Jokowi, atau paling tidak atas restu wong Solo itu.
Bila ini terjadi, artinya politik pengkhianatan ala Ken Arok masih tetap berlaku di Indonesia.
Pergantian rezim di Indonesia selalu diwarnai pengkhianatan dari satu presiden ke presiden liannya. Soeharto dituduh mengkhianati Soekarno dengan menyalahgunakan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar.
Soekarno bahkan sempat menjadi tahanan rumah oleh Soeharto.
BJ Habibie dituduh mengkhianati Soeharto karena gagal melindungi penguasa Orde Baru itu agar tidak diadili. Sampai akhir hayatnya, Soeharto menolak bertemu Habibie.
Abdurrahman Wahid dituduh mengkhianati Megawati Soekarnoputri karena mau dipilih MPR menjadi Presiden pada 1999.
Padahal, PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati merupakan pemenang Pemilu 1999.
Megawati pun dituduh mengkhianati Gus Dur karena mendukung pelengseran mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) itu oleh MPR pada 2001 dan kemudian Megawati naik menjadi Presiden menggantikan Gus Dur.
Sisilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang waktu itu menjadi menterinya Megawati juga dituduh mengkhianati istri mendiang Taufiq Kiemas itu karena diam-diam maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2004 dan mengalahkan putri Bung Karno itu.
Jokowi juga dituduh mengkhianati Megawati karena pada Pemilu 2024 mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Padahal, PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Diketahui, Jokowi diusung PDIP sebagai calon walikota dalam Pilkada Solo 2005 dan 2010, serta sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2012. PDIP kembali mengusung Jokowi sebagai capres pada Pemilu 2014 dan 2019.
Pada Pemilu 2024, Prabowo mau menerima Gibran sebagai calon wakil presidennya meskipun pencalonan Gibran dinyatakan melanggar etika. Mungkin ini sebagai balas budi karena Jokowi kemudian mendukungnya di Pemilu 2024 dengan mengkhianati PDIP dan Megawati.
Kini, akankah Jokowi mengkhianati Prabowo dengan mendukung percepatan pemilu sebelum 2029, atau melengserkan Prabowo sebelum 2029 sehingga Gibran akan naik menjadi presiden?
Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, Budi Arie menyampaikan pernyataannya ihwal percepatan suksesi di samping Jokowi. Ketika Jokowi diam, itu pertanda dia setuju.
Waspada kedua terkait pernyataan Budi Arie adalah PSI dan Jokowi bermain dua kaki. Satu kaki mendukung pasangan Prabowo-Gibran sampai 2029, kaki lainnya ingin Prabowo cepat-cepat turun untuk digantikan Gibran.
Sudah berulang kali Jokowi menyatakan mendukung Prabowo-Gibran, bahkan untuk dua periode. Tapi di sisi lain, ia membiarkan Budi Arie melontarkan pikirannya akan percepatan sejarah.
Sudah berulang kali pula PSI menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran, bahkan untuk dua periode.
Ihwal pernyataan Budi Arie, Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebut itu sebagai pernyataan pribadi Ketua Umum ProJo itu, tak ada hubungannya dengan PSI, karena Budi Arie bukan pengurus PSI.
Bestari bahkan menyebut Budi Arie melontarkan pernyataannya itu karena kecewa dicopot Prabowo dari Kabinet Merah Putih.
Bestari juga menilai Budi Arie sebagai gelandangan politik, karena tidak ada partai politik yang mau menerima dia, termasuk PSI, dan Partai Gerindra yang ketua umumnya adalah Prabowo Subianto.
Tapi, sekali lagi, di sisi lain Jokowi membiarkan Budi Arie melontarkan penyataannya soal percepatan sejarah itu. Jokowi bukan orang sembarangan di PSI.
Ia disebut sebagai Ketua Dewan Pembina yang sudah melakukan safari politik ke Lampung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memasarkan PSI. Jokowi juga ayah kandung dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
Alhasil, sedikitnya ada dua kewaspadaan terkait pernyataan Budi Arie Setiadi.
Pertama, sebagai indikator akan kembali diterapkannya politik pengkhianatan ala Ken Arok di Indonesia.
Kedua, PSI bermain politik dua kaki. Itulah!
