TRIBUN-SULBAR.COM, PASANGKAYU - Musyawarah Cabang (Muscab) II Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Pasangkayu menjadi momentum memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pasangkayu, Suhardi, mewakili Bupati Pasangkayu, di Aula Hotel Trisakti, Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Rabu (26/8/2026).
Turut hadir Ketua ABPEDNAS Sulawesi Barat, Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, pengurus ABPEDNAS, serta peserta dari berbagai desa di Kabupaten Pasangkayu.
Pantauan Tribun-Sulbar.com, musyawarah berlangsung penuh semangat dan partisipatif.
Baca juga: Polisi Polman Tangkap Pemuda Paksa Pacar Aborsi hingga Meninggal, Jenazah Hendak Disembunyikan
Baca juga: Angka Kelahiran Indonesia Turun 120 Ribu, Tren Tunda Nikah hingga Perubahan Budaya Jadi Pemicu
Para peserta aktif mengikuti jalannya kegiatan, berdiskusi, serta menyampaikan masukan terkait penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.
Forum tersebut tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga wadah bertukar gagasan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi desa.
Pembahasan mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pengawasan penggunaan dana desa, hingga percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Suhardi menegaskan desa memiliki posisi strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.
Menurutnya, kemajuan sebuah kabupaten tidak dapat dipisahkan dari kondisi desa-desa di dalamnya.
“Desa merupakan bagian paling penting dalam pembangunan suatu daerah. Jika desa-desa kita maju, tertata, dan berkembang dengan baik, maka secara otomatis daerah ini juga akan maju. Sebaliknya, jika desa tertinggal, maka pembangunan daerah akan ikut terhambat,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pembangunan yang dimulai dari tingkat desa.
Hal itu karena desa merupakan wilayah yang paling dekat dengan masyarakat.
Karena itu, peran BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, menampung aspirasi masyarakat, serta menjadi mitra pemerintah desa dinilai sangat penting.
Suhardi berharap Muscab II ABPEDNAS dapat melahirkan gagasan baru untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BPD di Pasangkayu.
Ia juga mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah desa, BPD, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja sama, komunikasi yang baik, dan sinergi dari semua pihak. Pemerintah daerah berharap BPD terus menjadi mitra yang konstruktif dalam mengawal pembangunan desa agar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Suhardi menilai forum musyawarah penting untuk menyatukan visi pembangunan desa di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang.
Dengan semakin kuatnya peran BPD, desa-desa di Kabupaten Pasangkayu diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru.
Kondisi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Muscab II ABPEDNAS Pasangkayu dijadwalkan membahas sejumlah agenda organisasi.
Agenda tersebut antara lain evaluasi program kerja dan penyusunan arah kebijakan organisasi ke depan guna mendukung penguatan pemerintahan desa di Kabupaten Pasangkayu.(*)
Laporan Wartawan Tribun-Sulbar.com, Taufan
