TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CILODONG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok secara resmi memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 sekaligus memperkuat komitmen kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.

Ketua Banggar DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menyatakan bahwa proses pembahasan KUA-PPAS 2027 berjalan secara konstruktif dengan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Baca juga: KUA-PPAS 2027 Resmi Disepakati, Pemkot Depok Pasang Target Fokus Atasi Kemacetan

“Pembangunan harus untuk semua, tidak boleh ada yang tertinggal,” ujar Ade yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Depok.

Dalam perencanaannya, total APBD Kota Depok 2027 diproyeksikan berada di angka sekitar Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp4,4 triliun, sementara sisanya ditopang dari pembiayaan—termasuk rencana pinjaman daerah sekitar Rp414,5 miliar yang menjadi salah satu perhatian utama.

Fokus Penanganan Kemacetan dan Penguatan Transportasi Publik

Menurut Ade, pembiayaan dan anggaran yang ada harus diarahkan secara terukur untuk menggenjot pembangunan infrastruktur strategis, khususnya dalam mengurai masalah kemacetan di Kota Depok.

“Langkah yang perlu diambil adalah memperkuat penataan transportasi, terutama untuk penanganan kemacetan. Penanganan secara lebih dini penting agar kebutuhan pembangunan infrastruktur dapat direncanakan secara efektif dan efisien,” kata Ade.

Meskipun pelebaran jalan dan simpang di berbagai titik masih diperlukan dalam waktu dekat, Banggar DPRD menekankan pentingnya solusi jangka panjang melalui penyediaan moda transportasi publik yang memadai. Kehadiran transportasi massal yang terjangkau dinilai ampuh untuk menekan beban pengeluaran masyarakat.

“Kalau ada transportasi publik yang murah, merata, dan daya jangkaunya luas, itu pasti akan menekan biaya hidup warga Kota Depok. Ke depan, itu harus dipikirkan serius,” ujarnya.

Optimalisasi Aset dan Perlindungan Layanan Dasar

Selain sektor transportasi, Banggar turut mendorong efisiensi pembangunan serta optimalisasi aset daerah. Alokasi Belanja Modal Tanah sekitar Rp377,5 miliar disiapkan guna mempercepat pemenuhan fasilitas publik, seperti pemanfaatan lahan untuk SMP Curug, SMP Jatijajar, hingga Puskesmas Limo.

Perhatian khusus juga diberikan pada sektor layanan dasar, seperti target Universal Health Coverage (UHC) di angka 98 persen, peningkatan sarana pendidikan, serta penambahan ruang kelas baru.

Di bidang ekonomi, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD didorong agar terakomodasi secara transparan, disusul optimalisasi Dana Kelurahan Berbasis RW sebesar Rp300 juta per RW untuk membangkitkan UMKM.

Ade menegaskan bahwa pihak legislatif akan terus mengawal ketat pelaksanaan anggaran demi memastikan setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar mendatangkan manfaat nyata.

“Dengan pengawasan yang matang, kita optimistis setiap rupiah anggaran daerah benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat Kota Depok,” tandas Ade.