Trump Ancam Negara yang Dagang dengan Iran, Begini Cara Kerja Sanksi Sekunder AS
SERAMBINEWS.COM – Amerika Serikat (AS) kembali meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dengan memperluas ancaman sanksi kepada negara dan perusahaan yang masih melakukan perdagangan dengan Teheran.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk menekan sumber pendapatan Iran di tengah konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.
Serambinews mengutip Al Jazeera, Rabu (26/8/2026), AS kini tidak hanya menargetkan Iran secara langsung, tetapi juga memperingatkan mitra dagang negara tersebut melalui ancaman yang dikenal sebagai sanksi sekunder.
Sedikitnya 60 entitas di Timur Tengah, Asia, dan Eropa telah menjadi sasaran sanksi terbaru AS.
Kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perdagangan internasional, terutama sektor energi, mengingat Iran merupakan salah satu negara penting dalam perdagangan minyak dunia.
Baca juga: Tangan Trump Tampak Aneh dalam Foto Terbaru, Publik Heboh
Pemerintahan Trump sebelumnya telah menjalankan kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran sejak perang dimulai pada 28 Februari 2026.
Namun, Washington kini meningkatkan tekanannya melalui operasi yang disebut “Economic Outcast”.
Berbeda dengan sanksi yang hanya menargetkan Iran, kebijakan tersebut juga menyasar pihak ketiga yang membantu Iran mendapatkan pemasukan melalui perdagangan internasional.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington akan menargetkan seluruh sumber pendapatan Iran, termasuk sektor minyak.
Bessent memperingatkan negara dan perusahaan yang membantu transaksi Iran bahwa mereka juga dapat menjadi sasaran sanksi AS.
Menurutnya, Washington ingin memutus jalur ekonomi yang memungkinkan pemerintah Iran tetap memperoleh pendapatan.
Bessent juga menegaskan bahwa negara-negara di dunia harus mempertimbangkan hubungan ekonominya dengan AS dan Iran.
Ancaman tersebut sebelumnya juga disampaikan langsung oleh Trump melalui Truth Social pada 19 Agustus 2026.
Trump memperingatkan bahwa negara mana pun yang memberikan bantuan kepada Iran melalui lembaga keuangan, perusahaan, bandara, maupun lembaga pemerintah akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang sangat besar.
Baca juga: Trump Klaim Selat Hormuz Sudah Bersih dari Ranjau, AS Ancam Hancurkan Kapal Penebar Peledak
Sanksi sekunder merupakan hukuman ekonomi yang diberikan AS kepada pihak ketiga karena melakukan transaksi atau hubungan bisnis dengan negara yang telah dikenai sanksi.
Artinya, sebuah perusahaan atau bank tidak harus berasal dari Iran untuk terkena sanksi AS.
Jika perusahaan tersebut membantu Iran melakukan transaksi tertentu, perusahaan itu dapat menghadapi pembatasan dari Washington.
Salah satu kekuatan terbesar AS dalam menerapkan sanksi tersebut adalah pengaruhnya terhadap sistem keuangan global.
AS memiliki pasar keuangan yang sangat besar dan mata uang dolar digunakan secara luas dalam perdagangan internasional.
Karena itu, banyak bank dan perusahaan internasional sangat bergantung pada akses terhadap sistem keuangan AS.
Baca juga: Sanksi atau Rudal? Negara Teluk Terjebak Dilema di Tengah Tekanan Trump terhadap Iran
Sebagai contoh, sebuah bank di India mungkin tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintah AS maupun Iran.
Namun, apabila bank tersebut memproses pembayaran bagi perusahaan yang melakukan perdagangan dengan Iran, bank itu dapat menghadapi risiko sanksi.
Risikonya menjadi lebih besar apabila bank tersebut memiliki cabang di AS, menggunakan sistem kliring dolar, atau memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Amerika.
Akibat ancaman tersebut, perusahaan dan lembaga keuangan biasanya mengambil langkah pencegahan.
Mereka dapat memilih menghentikan transaksi dengan Iran daripada mengambil risiko kehilangan akses terhadap pasar dan sistem keuangan AS.
Inilah yang membuat sanksi sekunder memiliki efek yang lebih luas.
AS tidak harus menghukum setiap perusahaan secara langsung.
Cukup dengan memberikan ancaman bahwa hubungan ekonomi dengan Iran dapat menyebabkan sanksi, perusahaan lain bisa memilih untuk menjauh dari Teheran.
Baca juga: Trump Siapkan 5 Opsi untuk Melumpuhkan Ekonomi Iran
Penggunaan sanksi sekunder bukan hal baru bagi AS.
Pada 2017, pemerintahan pertama Trump mengesahkan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act atau CAATSA.
Undang-undang tersebut memberikan dasar bagi AS untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang melakukan transaksi tertentu dengan Iran, Rusia, dan Korea Utara.
Pada 2018, Washington menggunakan CAATSA untuk menjatuhkan sanksi terhadap Departemen Pengembangan Peralatan militer China karena pembelian jet tempur Su-35 dan sistem rudal S-400 buatan Rusia.
AS kemudian menggunakan kebijakan serupa terhadap Turki.
Pada 2020, Washington menjatuhkan sanksi terhadap Kepresidenan Industri Pertahanan Turki beserta sejumlah pejabatnya.
Sanksi tersebut berkaitan dengan keputusan Turki membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia.
Washington menilai sistem tersebut tidak kompatibel dengan sistem pertahanan NATO dan dapat menimbulkan risiko keamanan.
Turki sebelumnya juga telah dikeluarkan dari program pengadaan jet tempur F-35 Amerika Serikat.
Pada Juli 2026, Trump mengatakan AS akan mencabut sanksi terhadap Turki dan membuka kemungkinan melanjutkan penjualan F-35.
Namun, rencana tersebut tetap menghadapi persoalan hukum karena aturan AS pada 2020 mengharuskan Turki tidak lagi memiliki atau mengoperasikan sistem S-400 Rusia.
Baca juga: Senator AS Sebut Iran Menang Perang, Sanksi Baru Trump Disebut “Hiasan Jendela” Putus Asa
Kebijakan terbaru terhadap Iran juga berpotensi menghadapi tantangan besar karena China merupakan salah satu mitra perdagangan utama Teheran.
Berdasarkan data resmi bea cukai Iran, pada 2024 Iran mengekspor barang senilai sekitar 56 miliar dolar AS ke sedikitnya 112 negara dan wilayah.
Pada tahun yang sama, Iran mengimpor barang sekitar 68,5 miliar dolar AS dari sedikitnya 87 negara dan wilayah.
China, Irak, Uni Emirat Arab, Turki, dan Afghanistan menjadi sejumlah mitra utama ekspor Iran.
Sementara itu, mitra utama impor Iran antara lain Uni Emirat Arab, China, Turki, Uni Eropa, dan India.
China memiliki posisi penting karena memiliki ketergantungan yang relatif kecil terhadap sistem keuangan AS dalam sejumlah sektor.
Menurut perusahaan analisis Kpler, China membeli sekitar 80 persen minyak yang diekspor Iran pada 2025.
Kondisi tersebut membuat pengaruh Washington terhadap perusahaan dan lembaga tertentu di China menjadi lebih terbatas dibandingkan negara yang sangat bergantung pada pasar Amerika.
Baca juga: Salamis dan Doktrin Perang Asimetris: Ketika Iran Menjadi Athena dan Trump Menjadi Xerxes
Ancaman sanksi sekunder terhadap mitra Iran juga berpotensi memberikan dampak terhadap pasar global.
Iran merupakan salah satu pemasok minyak dunia, sementara konflik yang berlangsung di kawasan tersebut telah menyebabkan gangguan pada perdagangan energi.
Situasi semakin rumit karena Selat Hormuz, jalur strategis yang sebelumnya dilalui sekitar seperlima minyak dan gas dunia, mengalami gangguan akibat konflik dan blokade.
Jika semakin banyak perusahaan dan negara mengurangi transaksi dengan Iran, perdagangan minyak dapat mengalami perubahan besar.
Sebaliknya, jika China dan negara lain tetap membeli minyak Iran, Washington dapat menghadapi dilema antara memperluas sanksi atau mempertahankan stabilitas sistem perdagangan global.
Paul Musgrave, profesor madya bidang pemerintahan di Georgetown University di Qatar, menilai kampanye tekanan ekonomi Trump akan sulit dijalankan secara efektif.
Sebab, pengaruh sanksi AS sangat bergantung pada seberapa besar negara dan perusahaan yang menjadi sasaran membutuhkan akses terhadap pasar serta sistem keuangan Amerika.
China dan Rusia, misalnya, memiliki hubungan perdagangan serta sistem pembayaran yang semakin mampu mengurangi ketergantungan terhadap AS.
Para analis juga memperingatkan bahwa China dapat mengambil langkah balasan jika Washington menjatuhkan sanksi kepada bank-bank China yang membantu memproses transaksi dana Iran.
Dengan demikian, efektivitas sanksi sekunder terhadap Iran tidak hanya bergantung pada keputusan Washington, tetapi juga pada respons negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Teheran.
Baca juga: Trump Gebrak Iran dengan D-Day Ekonomi, Janji Lumpuhkan Rezim Teheran
(Serambinews.com/Sri Anggun Oktaviana)
