TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan potensi intervensi politik dalam penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting di Indonesia.

Menurut Agus, teknologi yang digunakan dalam e-voting tidak cukup hanya dinilai dari kemampuan sistemnya. Pemerintah juga perlu mengantisipasi kepentingan berbagai pihak yang dapat memengaruhi penerapannya.

Hal itu disampaikan Agus saat menjadi narasumber dalam diskusi ihwal e-voting di Tamarin Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (26/08/2026).

Agus menyinggung pengalaman penerapan berbagai sistem elektronik pemerintahan seperti e-government dan e-tender yang menurutnya belum sepenuhnya berhasil karena adanya intervensi.

"Karena sampai sekarang e-government, e-tender, e-apa itu kan enggak ada yang sukses karena intervensinya besar sekali," kata Agus.

Dia meminta pemerintah berhati-hati jika e-voting nantinya diterapkan secara lebih luas.

Agus juga mengingatkan potensi kepentingan dalam pemilihan sistem yang akan digunakan. Menurut dia, banyak pihak dapat menawarkan sistem masing-masing sehingga proses tersebut perlu diawasi secara ketat.

"Susahnya nanti yang nawarin sistem itu ribuan tuh. Yang nawarin sistem itu ribuan tadi masing-masing golongan itu berebut," ujarnya.

Agus menilai persoalan tersebut perlu diantisipasi sejak awal agar penerapan e-voting tidak justru menimbulkan masalah baru.

"Ini yang harus hati-hati karena ini Indonesia," kata dia.

Selain intervensi dalam pemilihan sistem, Agus juga mengingatkan potensi kepentingan politik di lingkungan lembaga pemerintah.

Menurutnya, keberadaan orang-orang yang memiliki afiliasi atau kepentingan politik dapat berpengaruh terhadap penerapan kebijakan.

"Kita lihat jangan sampai kita menghamburkan uang negara yang terlalu besar," ujarnya.

Karena itu, Agus kembali mendorong agar e-voting tidak langsung diterapkan secara luas. 

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan uji coba, evaluasi, dan penyempurnaan sistem secara bertahap sebelum digunakan dalam Pemilu nasional.