TRIBUNGORONTALO.COM - Fenomena lulusan sarjana atau S1 yang bekerja sebagai pengemudi ojek online (ojol) semakin banyak terlihat di tengah perubahan struktur ketenagakerjaan Indonesia.
Lulusan dari berbagai perguruan tinggi bahkan memilih menjadi driver ojol sembari menunggu pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuannya.
Lantas, apakah banyaknya sarjana yang menjadi ojol menandakan Indonesia kekurangan lapangan kerja?
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Imamudin Yuliadi, mengatakan fenomena tersebut tidak bisa langsung dimaknai sebagai kegagalan pendidikan tinggi maupun indikator buruknya perekonomian.
Baca juga: Isu Keretakan Mencuat, Gusnar-Idah Tetap Bersama Pimpin Rapat Pemprov Gorontalo
Menurut Imamudin, sebagian lulusan perguruan tinggi tetap memiliki keinginan bekerja sesuai bidang keilmuannya. Namun, proses mendapatkan pekerjaan yang dianggap ideal membutuhkan waktu.
Imamudin menyebut pekerjaan sebagai pengemudi ojol dapat menjadi aktivitas sementara atau batu loncatan bagi lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai keahliannya.
“Menjadi driver ojek online lebih sebagai aktivitas antara atau batu loncatan. Mereka melakukannya sambil menunggu pekerjaan yang sesuai bidangnya,” jelasnya, dilansir dari laman UMY, Minggu (23/11/2025).
Menurutnya, sektor pekerjaan digital seperti ojek online berkembang karena memiliki karakter yang inklusif.
Seseorang dapat langsung bekerja dengan memanfaatkan kendaraan pribadi dan waktu luang tanpa membutuhkan modal besar maupun pengalaman khusus.
“Mengapa pilihannya ojek online? Karena itu yang paling mudah dan paling murah. Bisa langsung menghasilkan pendapatan sembari menunggu pekerjaan formal,” ungkapnya.
Imamudin menilai keberadaan pekerjaan berbasis digital juga menjadi semacam katup pengaman bagi kondisi ketenagakerjaan nasional yang masih menghadapi persoalan pengangguran.
Baca juga: Direktur Utama BRI Hery Gunardi Launching BRImo Taiwan, Pekerja Migran Lebih Praktis Kirim Uang
Bahkan, pekerjaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh lulusan baru. Pekerja paruh baya yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kontraksi di sejumlah sektor juga turut masuk ke pekerjaan digital.
Ia mengatakan perubahan struktur ketenagakerjaan nasional memang tengah berlangsung.
Sektor ekonomi berbasis digital tumbuh cepat, sementara sejumlah sektor lainnya mengalami stagnasi bahkan penyusutan.
Dalam kondisi tersebut, pekerjaan digital seperti ojol, kurir, hingga layanan daring dinilai memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja.
“Kalau tidak ada job digital seperti ojol dan online services, tingkat pengangguran kita bisa jauh lebih besar,” tegasnya.
Meski demikian, meningkatnya jumlah sarjana yang bekerja sebagai ojol tetap menjadi catatan bagi perguruan tinggi.
Imamudin menilai kampus perlu memperkuat hubungan atau link and match dengan dunia industri yang terus berubah.
Mahasiswa juga perlu mendapatkan pengalaman nyata sebelum lulus agar memiliki gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan dunia kerja.
“Model magang yang sekarang diprogramkan pemerintah itu positif. Mahasiswa harus dikenalkan pada dunia nyata sehingga tahu peta kerja yang sesungguhnya saat lulus,” imbuhnya.
Banyak Sarjana Jadi Ojol Tak Selalu Berarti Ekonomi Buruk
Imamudin juga memberikan pandangan mengenai anggapan bahwa meningkatnya jumlah lulusan S1 yang menjadi ojol merupakan tanda perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh. Hal itu didukung oleh percepatan penyerapan anggaran daerah serta sejumlah program ekonomi lokal seperti Multiplier Based Growth (MBG).
“Ada sektor yang terkontraksi, tapi banyak juga sektor yang berkembang. Ekonomi kita masih bisa tumbuh lebih tinggi,” ujarnya.
Karena itu, fenomena sarjana menjadi pengemudi ojol menurutnya perlu dilihat secara lebih menyeluruh.
Di satu sisi, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja.
Namun di sisi lain, pekerjaan digital memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan formal.
Untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan secara struktural, Imamudin menekankan pentingnya tiga hal.
Pertama, membangun iklim investasi yang kondusif agar semakin banyak kegiatan usaha dan lapangan pekerjaan yang tercipta.
Kedua, memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan efisien sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi sebagai sektor yang memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja.
Ia juga menilai generasi muda memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi ekonomi di daerah masing-masing.
“Setiap daerah punya karakter dan potensi ekonomi. Generasi muda bisa memanfaatkannya untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya. (*)
