BANGKAPOS.COM - Gedung DPR/MPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, akan menjadi titik berkumpul sejumlah kelompok masyarakatdan mahasiswa yang hendak menyampaikan aspirasi pada Kamis (27/8/2026).

Sedikitnya empat kelompok telah menyiapkan aksi dengan agenda dan tuntutan yang berbeda.

Mereka terdiri dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Salah satu kelompok yang mendapat perhatian adalah AMPB dari Pati, Jawa Tengah.

Sebelum bertolak ke Jakarta, rombongan tersebut menghadapi sejumlah kendala, termasuk penundaan transaksi pada rekening yang digunakan untuk menampung donasi.

Bus yang sebelumnya direncanakan mengangkut massa juga disebut batal digunakan.

Baca juga: Cara Resmi Perbarui Data Desil di Aplikasi Agar Berpotensi Dapat Bansos, Via Aplikasi Cek Bansos

Kendati demikian, AMPB memastikan agenda penyampaian aspirasi di depan gedung parlemen tetap dilaksanakan.

Berikut empat kelompok yang dijadwalkan berunjuk rasa pada 27 Agustus 2026 beserta tuntutan yang mereka bawa.

1. AMPB Pati Desak RUU Perampasan Aset Disahkan
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan akan menggelar aksi secara damai di depan Gedung DPR/MPR RI.

Perwakilan Tim Advokasi AMPB, Vander Waruwu, menegaskan massa dari Pati datang untuk menyampaikan aspirasi tanpa membuat kericuhan.

"Kami tetap konsisten, kami melakukan aksi damai," tegas Vander saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (25/8/2026).

Tuntutan utama AMPB adalah meminta DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Mereka juga ingin DPR mengeluarkan pernyataan tertulis mengenai komitmen untuk menyelesaikan pengesahan aturan tersebut.

Selain persoalan RUU Perampasan Aset, AMPB meminta kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Pati segera dituntaskan.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian mereka adalah kasus yang menyeret Bupati Pati Sudewo dalam dugaan suap dan korupsi proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan.

Dalam perkara tersebut, Sudewo diduga menerima suap dan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar. Kasus itu juga disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp42 miliar.

2. AMDB Depok Bawa Isu RUU hingga Harga Sembako
Kelompok berikutnya adalah Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB).

Koordinator aksi AMDB, Yusuf, mengatakan pihaknya akan membawa tiga tuntutan utama dalam demonstrasi.

Pertama, meminta DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Kedua, mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Ketiga, meminta pemerintah menekan harga kebutuhan pokok agar lebih terjangkau masyarakat.

Sebelum berangkat ke Jakarta, sekitar 2.000 massa AMDB direncanakan menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).

Mereka kemudian dijadwalkan bergabung dengan AMPB untuk mengikuti aksi di depan Gedung DPR/MPR RI sehari setelahnya.

AMDB juga turut menyoroti persoalan penundaan transaksi pada rekening yang digunakan untuk menghimpun donasi warga Pati.

3. GERAM Siapkan 10 Tuntutan
Aksi 27 Agustus juga akan diikuti Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).

Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil tersebut dijadwalkan memulai aksi sekitar pukul 14.00 WIB.

Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan demonstrasi tersebut menjadi bentuk kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.

GERAM memperkirakan sekitar 1.000 orang akan turun ke jalan. Mereka juga meminta pimpinan DPR RI menemui massa secara langsung untuk berdialog.

"Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar," kata Mixel.

GERAM membawa sejumlah tuntutan yang mencakup berbagai bidang, mulai dari politik hingga ekonomi. Berikut 10 tuntutan mereka:

Meminta pertanggungjawaban politik dan hukum Prabowo-Gibran atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, melemahkan demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi.
Menghentikan KDMP dan MBG serta mengevaluasi Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis, terutama terkait transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Menghentikan kebijakan perpajakan yang dinilai membebani rakyat serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas sekaligus menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar.
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan meningkatkan upah buruh agar masyarakat memperoleh barang kebutuhan dengan harga terjangkau dan pekerja mendapat penghasilan layak.
Menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional serta mempercepat penanganan dan pemulihan daerah terdampak.
Menjamin hak pekerja rumah tangga melalui perlindungan hukum, upah layak, dan jam kerja yang manusiawi.
Melakukan demiliterisasi dan menghentikan pembangunan batalyon yang dinilai memperluas peran militer di ruang sipil.
Menghentikan kriminalisasi aktivis serta membebaskan tahanan politik, termasuk mereka yang memperjuangkan HAM, agraria, buruh, dan kebebasan berekspresi.
Menyita aset hasil korupsi dan menggunakannya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, serta pemulihan bencana.
GERAM disebut beranggotakan berbagai elemen, di antaranya mahasiswa UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa sekolah tinggi filsafat, Serikat Tahanan Politik, organisasi kepemudaan, serta komunitas masyarakat sipil.

4. RMP4 Bangkalan Justru Dukung Program Prabowo
Berbeda dari tiga kelompok sebelumnya, aksi RMP4 dari Bangkalan, Jawa Timur, membawa agenda dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan menuju Jakarta.

Salah satu program pemerintah yang mereka dukung adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator RMP4, Ali, mengatakan program tersebut dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang memperoleh makanan bergizi. Menurutnya, uang saku yang biasanya digunakan membeli makanan juga dapat disimpan.

Meski memberikan dukungan, RMP4 tetap meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG, termasuk memperbaiki dapur yang dinilai masih memiliki kekurangan.

"Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik," kata Ali.

Massa RMP4 yang diberangkatkan ke Jakarta berasal dari beragam profesi, seperti tukang becak, buruh, kuli, tukang, sopir, hingga tenaga sales.

Empat Kelompok, Beragam Aspirasi
Rangkaian aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026) akan diwarnai tuntutan dari berbagai kelompok dengan fokus yang tidak sama.

AMPB dari Pati menitikberatkan tuntutan pada pengesahan RUU Perampasan Aset dan penyelesaian dugaan kasus korupsi di Pati.

AMDB dari Depok membawa tiga agenda utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, GERAM membawa 10 tuntutan yang menyentuh isu demokrasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, militerisme, kebebasan sipil, hingga pemberantasan korupsi.

Adapun RMP4 memiliki sikap berbeda dengan menyatakan dukungan terhadap program pemerintah, terutama MBG, sembari meminta pelaksanaannya diperbaiki.

Di tengah beragamnya agenda tersebut, AMPB tetap menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Aksi ini akan menjadi ruang bagi kelompok masyarakat dan mahasiswa dari berbagai wilayah untuk menyuarakan tuntutan mereka langsung di hadapan gedung parlemen.

(Tribun Jatim/Kompas.com/Bangkapos.com)