TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Fraksi Demokrat DPRK Sorong menyoroti kondisi rumah guru di wilayah Distrik Salawati, khususnya di Kelurahan Majener, yang hingga kini belum mendapat perhatian pemerintah daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota DPRK Sorong Fraksi Demokrat, Handri Haji Kadir, dalam Rapat Paripurna III DPRK Sorong Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi dan Kelompok Khusus Dewan terhadap Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026).
Dalam penyampaian pandangan akhir fraksi, Handri tidak membacakan seluruh poin rekomendasi Fraksi Demokrat.
Ia memilih menekankan sejumlah persoalan yang dinilai penting dan membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, salah satunya terkait fasilitas rumah guru.
Handri mengungkapkan, persoalan rumah guru tersebut telah disampaikannya sejak tahun 2020. Namun, hingga kini pembangunan maupun perbaikan fasilitas tersebut belum juga terealisasi.
“Pandangan fraksi tentang rumah guru yang ada di Distrik Salawati, terutama di Kelurahan Majener, ini sudah saya sampaikan dari tahun 2020. Sampai sekarang belum terealisasi,” ujar Handri.
Baca juga: Kelompok Khusus DPR Kota Sorong Kritisi Rp 2 Miliar Anggaran Pendidikan OAP Tak Terealisasi
Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sorong Desak Pemda Benahi Layanan Kesehatan dan Air Bersih
Menurutnya, apabila sebelumnya pandemi COVID-19 menjadi salah satu kendala pembangunan, kondisi tersebut seharusnya tidak lagi dijadikan alasan karena pandemi telah berlalu.
Handri meminta Pemerintah Kabupaten Sorong lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan, khususnya terhadap fasilitas pendidikan yang benar-benar dibutuhkan oleh tenaga pendidik dan sekolah.
Ia menilai masih terdapat pembangunan fasilitas di sejumlah sekolah yang belum menjadi kebutuhan mendesak, sementara di sekolah lain kondisi rumah guru justru sudah sangat memprihatinkan.
“Utamakan dan prioritaskan rumah guru yang benar-benar dibutuhkan. Jangan membangun yang tidak dibutuhkan,” ujarnya.
Handri mencontohkan kondisi rumah guru di SD Inpres 32 yang disebutnya sudah mengalami kerusakan berat.
Bangunan yang menggunakan material kayu tersebut merupakan peninggalan kawasan transmigrasi sejak puluhan tahun lalu.
Kondisinya, kata dia, sudah miring dan nyaris roboh, tetapi masih ditempati karena tidak tersedia fasilitas rumah guru lainnya.
Baca juga: Komisi II DPR Kota Sorong Tegur PT BMI, Soroti Sampah Berhamburan di Jalan, Sarankan Sistem Zonasi
“Rumah itu sudah merubuh, sudah miring kanan, miring kiri, cuma masih ditempati karena sudah tidak ada fasilitas lain lagi,” katanya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut sebelumnya juga telah disampaikan kepada pemerintah daerah. Bahkan, pihak terkait disebut telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi, namun hingga kini belum ada tindak lanjut yang diharapkan.
Karena itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah mengedepankan skala prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Handri berharap pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada pembangunan baru, tetapi juga memperhatikan kondisi fasilitas yang sudah ada dan benar-benar membutuhkan penanganan.
“Kalau ada bangunan-bangunan yang dibutuhkan oleh sekolah lain yang bukan skala prioritas, tolong ditinggalkan dulu. Lihat dulu yang skala prioritas supaya menjawab sedikit demi sedikit keluh kesah tenaga pengajar yang ada di wilayah kami,” kata Handri. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)
