WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional, aktivis, dan perwakilan organisasi relawan menyerukan agar aksi massa yang direncanakan berlangsung pada 27 Agustus 2026 berjalan tertib dan kondusif.
Seruan tersebut disampaikan dalam diskusi dan konferensi pers bertema "Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional" yang digelar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
Diskusi tersebut digelar di tengah dinamika politik nasional dan rencana aksi massa menuju Gedung DPR/MPR pada Kamis (27/8/2026).
Dalam pertemuan itu, sejumlah isu menjadi perhatian, mulai dari rencana aksi massa, potensi provokasi yang dapat memicu kericuhan, pentingnya menjaga stabilitas nasional, hingga polemik video pernyataan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie yang beredar di media sosial.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Dr Syahganda Nainggolan, tokoh nasional sekaligus Ketua Dewan Direktur GREAT Institute; M Damar, Ketua Presidium Exponen 08/Eks TAPOL 2019; serta H Kurniawan atau Iwan Komando selaku Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP). Sejumlah aktivis dan mantan tapol/napol juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua Presidium Exponen 08, M Damar, mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk jika aksi 27 Agustus digelar di sekitar Gedung DPR/MPR.
Baca juga: 4 Kelompok Gelar Demo di DPR 27 Agustus, Ini Tuntutan dan Rute Alternatif
Menurut Damar, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam aksi tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat.
"Kami menghormati bilamana ada aksi massa pada 27 Agustus 2026 di Gedung DPR/MPR. Menyampaikan pendapat bagian dari demokrasi. Kami mengajak siapapun elemen masyarakat yang ingin melakukan aksi dan aspirasi untuk menjaga ketertiban," ujar Damar, Rabu (26/8/2026).
Damar juga mengecam mobilisasi massa yang menurutnya sengaja diarahkan untuk memprovokasi atau menciptakan kekacauan.
"Silakan menyampaikan aspirasi. Beda pendapat boleh, merusak negara yang tidak boleh," tegasnya.
Ia menilai pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan berbagai agenda pembangunan dan merespons persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut Damar, energi nasional seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah.
"Saat ini kita menghadapi berbagai kejadian bencana di sejumlah wilayah, termasuk gempa di NTT dan kebakaran hutan. Pemerintah sedang fokus ke sana. Energi kita, bangsa Indonesia, seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak," katanya.
Minta Aspirasi Tak Berujung Kerusuhan
Senada dengan Damar, Syahganda Nainggolan menekankan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak politik setiap warga negara. Namun, hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab.
Ia meminta aksi massa tidak berkembang menjadi kerusuhan sosial yang dapat menimbulkan korban maupun mengganggu aktivitas masyarakat.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk belajar dari situasi yang terjadi pada Agustus tahun sebelumnya. Stabilitas nasional perlu dijaga agar pemerintahan yang sah dapat menjalankan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat," ujar Syahganda.
Menurutnya, kondisi nasional yang stabil diperlukan agar sejumlah program pemerintah dapat berjalan optimal.
Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang membutuhkan dukungan serta situasi sosial politik yang kondusif.
"Teman-teman yang melakukan demonstrasi harus membatasi diri pada penyampaian aspirasi. Penyampaian aspirasi adalah hak politik setiap warga negara, tetapi jangan memprovokasi menjadi kerusuhan sosial," tegasnya.
Soroti Pernyataan Budi Arie
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP), H Kurniawan atau Iwan Komando, menyoroti video pernyataan Budi Arie yang beredar luas di media sosial.
Menurut Kurniawan, pernyataan tersebut telah memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan percepatan pergantian kekuasaan sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.
Ia menilai isu tersebut perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kegaduhan politik di tengah pemerintah yang sedang menjalankan berbagai program.
"Kami sangat menghormati setiap pandangan politik yang disampaikan siapapun. Namun, pernyataan Budi Arie terkait mengambil alih kekuasaan lebih cepat dari 2029 sangat kita sayangkan dan kita mengecam hal itu," kata Kurniawan.
Ia menegaskan relawan pendukung Prabowo akan tetap mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
"Kami siap bersama Prabowo untuk mempertahankan pemerintahan ini bukan karena haus kekuasaan, tetapi demi kemajuan bangsa dan negara," ujarnya.
Kurniawan juga menegaskan bahwa pihaknya ingin pemerintah dapat fokus menjalankan agenda yang telah direncanakan.
"Kita tekankan sekali lagi, pemerintah sedang fokus kerja dan menyukseskan program-program Bapak Presiden. Masyarakat mendukung program tersebut," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, para tokoh yang hadir kembali mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar menggunakan hak menyampaikan pendapat secara damai dan bertanggung jawab. Mereka berharap aksi 27 Agustus tidak berkembang menjadi tindakan yang mengganggu keamanan, ketertiban, maupun aktivitas masyarakat.
