SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Pemkot Malang akan mengecek perkembangan harga komoditas langsung ke pasar dan tingkat distributor sebelum mengambil langkah intervensi untuk mengendalikan inflasi.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, pengecekan tersebut akan dilakukan dalam pekan ini.

Langkah itu menjadi bagian dari rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang menyusul kecenderungan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan.

Menurut Wahyu Hidayat, berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat tiga komoditas yang perlu mendapat perhatian, yakni beras, daging ayam ras, dan cabai.

"Tadi disampaikan oleh Kepala BPS juga bahwa dari rilisnya BPS kemarin, ada ayam ras, beras, dan cabai yang cenderung naik. Kami harus intervensi nanti," kata Wahyu Hidayat kepada SURYAMALANG.COM, Rabu (26/8/2026).

Namun, Pemkot Malang tidak ingin langsung melakukan intervensi tanpa mengetahui kondisi pasokan maupun pembentukan harga di lapangan.

TPID akan terlebih dahulu melihat kondisi pasar serta melakukan pengecekan kepada distributor.

Hasil pemantauan tersebut akan menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah yang diperlukan.

"Tapi dari TPID, sebelum intervensi, kami akan cek pasar dengan distributor untuk melihat situasi dalam minggu ini.Banyak yang mempengaruhi terkait dengan inflasi yang ada di Kota Malang," jelasnya.

Baca juga: Jika Guru PPPK Diangkat Jadi PNS, Beban APBD Kota Malang Berpotensi Berkurang

Khusus komoditas beras, Wahyu menyebut kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kenaikan harga. Di sisi lain, pemerintah tengah menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat. 

Pemkot Malang berharap penyaluran bantuan tersebut turut membantu menjaga daya beli sekaligus mengendalikan tekanan harga. Setiap penerima memperoleh bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan. 

Penyaluran kali ini diberikan sekaligus untuk periode Juli, Agustus dan September 2026. Dengan demikian, masing-masing penerima mendapatkan total 30 kilogram beras.

Sementara untuk mengendalikan harga pangan, Pemkot Malang menyiapkan opsi operasi pasar apabila hasil pengecekan menunjukkan perlunya intervensi.

"Ya, salah satunya nanti dengan operasi pasar. Karena itu juga salah satu langkah yang disarankan oleh pusat," katanya.

Menurut Wahyu, intervensi pemerintah harus diarahkan pada dua aspek utama, yakni keterjangkauan harga dan ketersediaan barang.

Karena itu, pengecekan di tingkat distributor menjadi penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya sebelum pemerintah menentukan bentuk intervensi.

Joko, warga Kelurahan Polowijen, Kota Malang, mengaku bantuan beras cukup meringankan kebutuhan keluarganya. Terlebih, menurutnya kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang kurang stabil.

"Cukup membantu ya. Karena dengan kondisi sekarang ini ekonomi lagi kurang stabil juga. Jadi ini sangat membantu," kata Joko.

Ia mengatakan harga beras yang semakin mahal menjadi salah satu beban pengeluaran rumah tangga. Menurut Joko, harga beras yang biasa ditemuinya di pasaran terus mengalami kenaikan. 

Kondisi tersebut membuat bantuan pangan menjadi berarti bagi masyarakat penerima. Ia mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 Kg dari pemerintah.

"Harga beras makin mahal. Berat, dalam kondisi yang seperti ini," ujarnya.

Bantuan yang diterima Joko kali ini merupakan penyaluran sekaligus untuk tiga bulan. Ia mengaku baru dua kali menjadi penerima bantuan pangan tersebut. 

Meski belum lama menerima program itu, manfaatnya sudah dirasakan untuk membantu memenuhi kebutuhan beras keluarga.

"Saya baru dua kali ini. Tapi sangat membantu," katanya.

Joko memberikan catatan terhadap kualitas beras bantuan yang diterimanya. Ia menilai kualitas beras tersebut masih berada di bawah standar yang diharapkan.

Ia berharap pemerintah tidak hanya memastikan bantuan sampai kepada penerima, tetapi juga memperhatikan mutu pangan yang dibagikan. 

Baca juga: Fraksi PKS Tantang Klaim Program RT Berkelas Terealisasi 80 Persen, Minta Pemkot Malang Buka Data