TRIBUNKALTENG.COM - Kabar terbaru, Rabu 26 Agustus 2026. Aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026) berpotensi menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan Senayan dan sekitarnya.
Lokasi pusat konsentrasi massa diperkirakan berada di depan Gedung DPR/MPR RI, Taman Aspirasi, dan ruas jalan di sekitarnya.
Baca juga: Mahasiswa Siap Demo Jakarta 27 Agustus 2026: Ini Lokasi Pasti, Jam Mulai di DPR, Titik Kumpul Massa
Ya, Posisi tersebut bersinggungan langsung dengan jalur utama yang menghubungkan Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.
Kepadatan dapat meluas apabila peserta aksi menggunakan sebagian badan jalan atau petugas membatasi kendaraan menuju lokasi.
Jalan Gatot Subroto diperkirakan menjadi ruas dengan dampak paling besar karena berada tepat di depan kompleks parlemen.
Arus dari arah Slipi menuju Semanggi maupun arah sebaliknya berpotensi tersendat ketika massa mulai berkumpul. Antrean kendaraan juga dapat terbentuk menjelang persimpangan Gerbang Pemuda dan kawasan Semanggi.
Jalan Gerbang Pemuda dan Jalan Pintu Satu Senayan turut masuk dalam daftar ruas yang perlu dihindari.
Kedua jalan tersebut menjadi akses menuju kawasan Senayan, Gelora Bung Karno, dan kompleks DPR/MPR RI. Penutupan salah satu akses dapat mendorong kendaraan berpindah ke Jalan Asia Afrika dan jalur lokal di sekitar Senayan.
Jalan Asia Afrika diperkirakan menerima tambahan volume kendaraan dari pengguna jalan yang menghindari Gatot Subroto.
Kepadatan dapat terjadi di sekitar persimpangan menuju Jalan Pintu Satu Senayan, Jalan Gerbang Pemuda, dan kawasan Gelora Bung Karno.
Arus menuju pusat perbelanjaan serta perkantoran di kawasan tersebut juga dapat bergerak lebih lambat.
Terbaru Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan, aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14.00 WIB itu digelar sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
"Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI," kata Mixel dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/8/2026).
Bawa 10 Tuntutan Dalam aksi tersebut, Aliansi GERAM membawa 10 tuntutan rakyat, yaitu:
1. Adili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
2. Hentikan KDMP dan MBG, dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
3. Hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat, dengan menolak pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
4. Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
5. Turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok serta memberikan jaminan upah layak bagi buruh.
6. Tetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional, serta mempercepat mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana.
7. Jamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga, dengan mendorong regulasi yang memberikan perlindungan hukum efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi PRT.
8. Laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil.
9. Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik, dengan menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, dan pihak yang menyampaikan ekspresi demokratis.
10. Sita seluruh aset koruptor, dengan menuntut koruptor dipenjara dan aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Kedua kelompok tersebut yakni DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya.
Masing-masing kelompok diperkirakan membawa massa sekitar 100 hingga 200 orang. Kedua kelompok tersebut berencana menyampaikan aspirasi di kawasan Gedung DPR RI.
Aksi yang mereka rencanakan berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Polda Metro Jaya masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai jumlah dan karakteristik massa yang akan mengikuti aksi tersebut.
AMPB Bawa Tuntutan RUU Perampasan Aset
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menjadi salah satu kelompok yang akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Koordinator AMPB Teguh Istianto mengatakan pihaknya membawa dua tuntutan utama, yakni mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta hukuman mati bagi koruptor.
AMDB Desak Harga Kebutuhan Pokok Diturunkan
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga akan ikut menyuarakan aspirasi dalam aksi di Jakarta.
Koordinator Aksi AMDB Yusuf mengatakan mereka membawa tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, meminta hukuman mati bagi koruptor. Ketiga, mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sebelum bergabung dalam aksi di Jakarta, sekitar 2.000 warga AMDB direncanakan menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
Setelah itu, massa AMDB akan bergabung dengan AMPB untuk mengikuti aksi di Jakarta pada Kamis.
AMDB juga menyoroti persoalan penundaan transaksi rekening yang digunakan untuk menampung donasi warga Pati.
RMP4 Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, juga berencana datang ke Jakarta.
Kelompok tersebut akan menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator RMP4 Ali mengatakan program MBG tetap perlu dilanjutkan, tetapi harus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin baik.
“Jadi, bukan dihentikan programnya, tetapi diperbaiki tata kelolanya sehingga program ini bisa betul-betul berjalan semakin baik,” kata Ali dikutip dari kompas.com
GERAM Bawa 10 Tuntutan
Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil.
GERAM mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia dan membawa 10 tuntutan dalam aksi 27 Agustus.
Tuntutan tersebut antara lain meminta pertanggungjawaban politik dan hukum Prabowo-Gibran, menghentikan serta mengevaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan MBG, serta menolak kebijakan pajak yang dinilai membebani rakyat.
GERAM juga menuntut pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, kenaikan upah buruh, serta penetapan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional.
Selain itu, mereka menuntut pemenuhan hak pekerja rumah tangga, demiliterisasi dan penghentian pembangunan batalion, penghentian kriminalisasi aktivis, pembebasan tahanan politik, serta penyitaan aset hasil korupsi.
Pemerintah menegaskan penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara selama dilakukan sesuai koridor aturan yang berlaku.
(Tribunkalteng.com)
