Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Harga gabah di Provinsi Lampung saat ini menembus Rp8.000 per kilogram.
Baca Juga: Wagub Jihan Soroti Mitigasi Karhutla, Minta Sumber Air di Zona Rawan Dipetakan
Kondisi tersebut menjadi perhatian Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Lampung karena berpotensi mendorong kenaikan harga beras dan memicu inflasi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Lampung karena berpotensi mendorong kenaikan harga beras dan memicu inflasi.
Ketua DPD Perpadi Lampung, Midi Iswanto, mengatakan persoalan tersebut dibahas dalam rapat anggota Perpadi yang digelar di Ruang Rapat UPTD BPSB Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).
Menurut Midi, kenaikan harga gabah saat ini membuat pelaku usaha penggilingan padi berada dalam posisi dilematis.
Di satu sisi, pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.
Sementara harga eceran tertinggi (HET) beras juga telah ditetapkan, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk premium.
"Kalau harga gabah Rp6.500 kemudian dibandingkan dengan harga berasnya, itu masih ideal. Petani happy, penggilingan happy, konsumen juga happy," kata Midi saat diwawancarai seusai rapat.
Namun, kondisi berbeda terjadi saat harga gabah di tingkat petani mencapai Rp7.900 hingga Rp8.000 per kilogram.
Menurutnya, dengan harga bahan baku tersebut, harga beras secara otomatis ikut terdorong naik.
Bahkan, harga beras saat ini di sejumlah tempat disebut telah mencapai sekitar Rp15.800 hingga hampir Rp16.000 per kilogram.
"Kalau gabah Rp7.500 sampai Rp8.000, berarti harga berasnya sudah tinggi. Bahkan ada yang Rp15.800, hampir Rp16.000. Ini sudah jauh di atas HET," ujarnya.
Midi menegaskan persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kepentingan pengusaha penggilingan padi, melainkan berkaitan dengan stabilitas pangan dan daya beli masyarakat.
Ia khawatir jika kenaikan harga gabah dan beras terus dibiarkan, dampaknya akan meluas terhadap inflasi di Lampung.
"Kalau ini terus dibiarkan, yang sangat dikhawatirkan terjadi adalah tingginya inflasi. Kalau harga beras tinggi, bahan pokok lainnya juga bisa ikut naik. Akhirnya masyarakat yang rugi," katanya.
Midi menjelaskan tingginya harga gabah saat ini dipengaruhi sejumlah faktor.
Salah satunya adalah menurunnya produksi akibat gagal panen di sejumlah wilayah.
Ia menyebut sebagian petani mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus.
Selain itu, musim kemarau panjang dan fenomena El Nino juga berdampak terhadap produktivitas pertanian.
"Memang ada beberapa tempat yang gagal panen. Banyak sawah diserang tikus sehingga ada yang hampir tidak panen sama sekali," ujarnya.
Di sisi lain, Midi juga mengakui adanya dugaan persaingan pembelian gabah dengan harga tinggi oleh pembeli dari luar Lampung.
Menurut dia, sejumlah pembeli dari luar daerah masuk ke Lampung dan menawarkan harga lebih tinggi untuk mendapatkan gabah.
"Ini ada yang dimainkan dari luar Lampung. Mereka masuk, membawa mobil, kemudian membeli dengan harga tinggi," kata Midi.
Kondisi tersebut membuat pengusaha penggilingan padi lokal berada dalam posisi sulit.
Jika tidak mengikuti harga pembelian yang ditawarkan pembeli dari luar daerah, penggilingan lokal berisiko kehilangan pasokan gabah.
Namun jika mengikuti harga tersebut, biaya produksi beras ikut meningkat dan berpotensi mendorong inflasi.
"Kalau teman-teman tidak ikut harga mereka, barang Lampung dibawa ke luar Lampung. Tapi kalau ikut, ini membahayakan inflasi. Jadi ini yang harus kita pecahkan bersama," ujarnya.
Midi juga mengungkapkan dampak tingginya harga gabah mulai terasa pada ketersediaan beras premium.
Menurutnya, di sejumlah toko dan pasar modern, beras premium mulai sulit ditemukan.
"Di beberapa tempat, di toko-toko dan market modern, beras premium sudah mulai langka. Sudah mulai tidak ada," katanya.
Ia menilai kondisi tersebut harus segera diantisipasi karena Lampung merupakan salah satu daerah sentra produksi pangan.
"Jangan sampai Lampung dikenal sebagai daerah produksi, tetapi barangnya tidak ada di Lampung," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Perpadi Lampung juga mendorong pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga harga pembelian gabah agar tidak saling berlomba menaikkan harga.
Midi mengaku telah meminta anggota Perpadi agar harga pembelian gabah dapat disamakan dan tidak menjadi pemicu kenaikan harga.
"Kalau teman-teman pelaku usaha yang tergabung dalam Perpadi, saya sudah minta pembelian harga distabilkan dan disamakan satu dengan yang lain. Jangan berlomba-lomba karena ini akan memicu inflasi," katanya.
Rapat tersebut juga dihadiri unsur kepolisian, TNI, pemerintah daerah serta Perum Bulog. Hadir di antaranya perwakilan Polda Lampung, Pangdam XXI/Radin Inten, Kodim Lampung Selatan, Satpol PP, dan Bulog.
Kehadiran Satpol PP juga berkaitan dengan pengawasan terhadap penerapan aturan daerah mengenai tata kelola perberasan.
Midi mengatakan pihaknya belum melihat solusi dengan sekadar menaikkan HET beras.
Menurutnya, kenaikan HET justru berpotensi memberikan ruang bagi kenaikan harga beras yang pada akhirnya berdampak terhadap inflasi.
"Kalau misalnya Rp13.500 untuk medium dan Rp14.900 premium dinaikkan, potensi inflasinya juga tinggi," katanya.
Ia menilai ketentuan yang ada saat ini sebenarnya masih cukup ideal apabila HPP gabah Rp6.500 dapat diterapkan dan harga beras tetap berada dalam batas yang telah ditentukan.
"Kalau Rp6.500 HPP pemerintah diikuti, kemudian harga beras artinya seperti itu, semua masih bisa happy. Petani happy, pelaku usaha penggilingan juga happy, konsumen juga happy," ujarnya.
Menurut Midi, konsumen harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menjaga stabilitas harga pangan.
"Yang harus kita pikirkan adalah konsumen. Konsumen harus menikmati harga yang wajar. Karena kalau harga bahan baku tinggi, mau tidak mau harga beras juga tetap tinggi," pungkasnya.
Rapat anggota Perpadi Lampung tersebut turut membahas pengelolaan distribusi gabah dan beras, dinamika usaha penggilingan padi, kerja sama kemitraan dengan Perum Bulog, serta perumusan tata kelola usaha perberasan yang terintegrasi.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
