Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang memperbaiki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah munculnya sejumlah data penerima manfaat pada desil 9 dan 10 yang dinilai tidak sesuai kondisi ekonomi.
Purbaya mengatakan pemerintah menambah anggaran untuk Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperbaiki kualitas DTSEN dan data hasil sensus. Ia menyebut pemerintah mengalokasikan hampir Rp 7 triliun untuk kebutuhan tersebut.
"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Rabu (26/8/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah memenuhi permintaan tambahan anggaran BPS pada awal tahun untuk memastikan DTSEN memiliki data yang lebih akurat. Ia berharap kualitas data tersebut membaik pada tahun depan.
"DTSEN sama sensus itu kalau tidak salah hampir Rp 7 triliun, sedikit lebih dari Rp 7 triliun dengan macam-macam,” ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan pemerintah masih menemukan kemungkinan kesalahan dalam pendataan karena proses survei tidak selalu menghasilkan data yang sempurna. Namun, ia menargetkan pemerintah dapat memperbaiki akurasi data secara signifikan pada tahun depan."
Kalau salah satu dua biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” kata Purbaya.
Sebelumnya, posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak ditentukan hanya berdasarkan gaji atau penghasilan keluarga. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi untuk melakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan relatif masyarakat.
DTSEN membagi keluarga ke dalam 10 kelompok atau desil. Desil 1 menunjukkan posisi relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada posisi relatif paling tinggi.
Namun, penentuan tersebut tidak hanya melihat berapa besar penghasilan yang diterima sebuah keluarga. BPS mempertimbangkan sejumlah kondisi yang menggambarkan keadaan sosial ekonomi keluarga secara lebih menyeluruh.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan desil harus dipahami sebagai pemeringkatan relatif, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi sebuah keluarga.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026).
Dengan pendekatan tersebut, kepemilikan satu jenis barang, pekerjaan, daya listrik, maupun besaran penghasilan saja tidak otomatis menentukan posisi desil.
BPS menyebut terdapat sejumlah indikator yang dipertimbangkan secara bersama-sama dalam menentukan posisi desil keluarga.
Beberapa di antaranya adalah kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, serta komposisi keluarga.
Selain itu, faktor pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas juga menjadi bagian dari karakteristik sosial ekonomi yang diperhitungkan.
Seluruh informasi tersebut diolah menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT). Metode ini digunakan untuk memperkirakan posisi kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik yang dapat diamati.
Pendekatan PMT juga digunakan secara internasional, terutama ketika informasi mengenai pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.
Karena menggunakan kombinasi banyak indikator, perubahan satu kondisi saja tidak otomatis membuat posisi desil sebuah keluarga berubah.
Posisi desil dapat berubah ketika kondisi sosial ekonomi keluarga berubah atau posisi relatifnya dibandingkan keluarga lain mengalami perubahan.
Untuk menjaga agar informasi tetap sesuai dengan kondisi terkini, DTSEN terus dimutakhirkan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pemutakhiran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan, dan informasi yang disampaikan masyarakat.
