WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyoroti polemik penentuan desil kesejahteraan masyarakat yang belakangan memicu keluhan di tengah masyarakat.

Menurutnya, persoalan akurasi data tidak boleh dianggap sepele karena dapat berpengaruh langsung terhadap akses warga terhadap berbagai program perlindungan sosial pemerintah.

Aria menilai meningkatnya sentimen negatif di media sosial menjadi salah satu indikator bahwa persoalan desil telah berkembang menjadi isu kepercayaan publik terhadap sistem pendataan dan perlindungan sosial.

“Angka 6.310 talks dengan sentimen negatif hampir 44 persen itu bukan sekadar noise media sosial, itu cerminan rasa tidak percaya warga terhadap sistem yang katanya dibangun untuk melindungi mereka,” kata Aria kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Desil Bukan Penentu Mutlak Kaya atau Miskin

Aria menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa desil merupakan posisi relatif seseorang atau rumah tangga dalam distribusi kesejahteraan.

Dengan demikian, status desil tidak secara otomatis dapat dimaknai sebagai label mutlak bahwa seseorang tergolong kaya atau miskin.

Namun, ia mengingatkan pemerintah juga harus mengakui adanya persoalan akurasi data, terutama ketika perubahan kondisi ekonomi masyarakat berlangsung sangat cepat.

Menurut Aria, dinamika ekonomi rumah tangga tidak selalu dapat segera tercermin dalam basis data pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara status desil dengan kondisi faktual masyarakat.

Ia mencontohkan pekerja yang baru saja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Secara ekonomi, kondisi keluarga tersebut bisa berubah drastis dalam waktu singkat, sementara data yang digunakan pemerintah masih menggambarkan kondisi sebelum kehilangan pekerjaan.

“PHK terjadi hari ini, tapi datanya masih mencerminkan keadaan dua tahun lalu. Di sinilah negara kehilangan kredibilitas,” ujarnya.

Mekanisme Sanggah Harus Mudah

Karena itu, Aria mendesak pemerintah menyediakan mekanisme sanggah yang sederhana, gratis, cepat dan mudah diakses masyarakat.

Warga yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, menurut dia, harus memiliki ruang untuk mengajukan keberatan sekaligus memperbarui data berdasarkan kondisi terkini.

Pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan juga dinilai perlu diperkuat sebagai garda terdepan dalam proses verifikasi. Aparat di tingkat lokal dianggap lebih memahami kondisi sosial dan ekonomi warga yang berada di wilayahnya.

“Jangan sampai masyarakat hanya menerima keputusan dari sebuah sistem, sementara ketika data tersebut keliru mereka tidak tahu harus mengadu ke mana,” tegasnya.

Formula Desil Diminta Transparan

Selain mekanisme sanggah, Aria meminta pemerintah membuka informasi mengenai metode penentuan desil secara lebih transparan.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui variabel yang digunakan, bobot masing-masing indikator serta dasar metodologi yang menjadi landasan dalam menentukan posisi kesejahteraan seseorang atau rumah tangga.

Transparansi tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak sekadar menerima angka desil, tetapi memahami bagaimana angka tersebut diperoleh.

Aria juga mendorong keterlibatan akademisi serta lembaga statistik independen untuk melakukan audit dan memberikan masukan terhadap metode pendataan yang digunakan.

Menurutnya, evaluasi secara berkala diperlukan karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus berubah.

Jangan Keliru Menilai Petani dan Nelayan

Aria turut mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengklasifikasikan kelompok masyarakat yang memiliki aset produktif, seperti petani dan nelayan.

Kepemilikan lahan, perahu, kendaraan kerja maupun aset produktif lainnya, kata dia, tidak bisa serta-merta dijadikan indikator bahwa seseorang berada dalam kondisi ekonomi mapan.

Aset tersebut justru dapat menjadi sarana utama masyarakat untuk memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup.

“Jangan melihat aset secara sederhana. Petani punya lahan bukan berarti otomatis sejahtera. Nelayan punya perahu juga bukan berarti memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi. Kita harus melihat fungsi aset dan kondisi kehidupan mereka secara utuh,” ujarnya.

Kesalahan klasifikasi, lanjut Aria, dapat menimbulkan dampak berantai. Salah satunya adalah berkurangnya atau bahkan hilangnya akses keluarga terhadap berbagai program bantuan pemerintah.

Ia mencontohkan dampaknya terhadap anak-anak dari keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan dukungan, tetapi kehilangan akses bantuan pendidikan akibat perubahan status desil yang tidak sesuai kondisi faktual.

Ingatkan Dampak terhadap Subsidi

Aria juga meminta pemerintah tidak terburu-buru menjadikan data desil sebagai dasar pencabutan subsidi energi sebelum persoalan akurasi data benar-benar diselesaikan.

Menurutnya, penggunaan data sebagai dasar kebijakan memang diperlukan agar bantuan dan subsidi lebih tepat sasaran. Namun, penerapannya harus disertai masa transisi, mekanisme koreksi serta perlindungan bagi masyarakat yang terdampak kesalahan pendataan.

Ia menegaskan, kualitas data harus menjadi prioritas sebelum pemerintah mengambil kebijakan yang berpotensi mengubah akses masyarakat terhadap hak-hak sosial dan ekonomi.

“Data boleh jadi dasar kebijakan, tapi jangan sampai kesalahan administratif merampas hak warga atas perlindungan sosial. Itu prinsip yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.