TRIBUNBEKASI.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah memperkuat perencanaan kawasan perkotaan dengan mengintegrasikan persoalan urbanisasi, tata ruang, desain kawasan, hingga dampak perubahan iklim.

Menurut Bima, keterkaitan berbagai aspek tersebut perlu diperhatikan agar pertumbuhan penduduk dan pembangunan kawasan perkotaan tidak justru menambah beban kota.

Hal itu disampaikan Bima saat memberikan keynote speech pada Urban & Sustainable Cities Forum dalam rangkaian Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 di SMESCO Convention Hall, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Bima mengatakan kota-kota di Indonesia saat ini menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Persoalan tersebut meliputi urbanisasi, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, hingga kebutuhan memperkuat layanan dasar masyarakat.

Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu mengubah cara pandang dalam mengelola kawasan perkotaan.

Pembangunan kota, kata Bima, tidak cukup hanya berorientasi pada penambahan infrastruktur. Perencanaan juga harus memperhatikan tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Ada wilayah-wilayah yang terlihat sangat progresif dan cepat, itu tentu ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, tetapi cukup banyak juga kota-kota yang pembangunannya stagnan, tapi masalahnya bertambah,” ujar Bima.

Selama hampir dua tahun menjalankan tugas sebagai Wamendagri, Bima mengaku telah mengunjungi 32 provinsi dan sekitar 150 kabupaten/kota.

Dari kunjungan tersebut, ia melihat langsung beragam kondisi dan persoalan yang dihadapi daerah, termasuk tantangan urbanisasi.

Bima menilai urbanisasi tidak dapat lagi dikelola hanya melalui pendekatan regulasi administratif. Perencanaan kawasan harus melihat hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan tata ruang dan desain kawasan.

Di saat yang sama, aspek perubahan iklim juga perlu menjadi pertimbangan sejak awal perencanaan.

Menurut Bima, pembangunan yang tidak memperhitungkan dampak perubahan iklim berisiko membuat anggaran yang telah dikeluarkan menjadi tidak optimal.

“Anggaran miliaran bisa hilang ketika perencanaan itu tidak sesuai dengan perubahan iklim,” tegasnya.

Ia mencontohkan, pembangunan kawasan perkotaan perlu disiapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan risiko yang mungkin muncul akibat perubahan iklim.

Dengan perencanaan yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengantisipasi pertumbuhan penduduk sekaligus menjaga keberlanjutan kawasan.

Bima juga menilai konsep resilient city atau kota tangguh harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program konkret di daerah.

Menurutnya, konsep tersebut tidak boleh berhenti menjadi pembahasan dalam forum pembangunan, tetapi harus masuk dalam perencanaan masing-masing perangkat daerah.

Dalam penerapannya, Bima menekankan pentingnya konektivitas antarkawasan. Ia menilai pengelolaan kota tidak bisa hanya melihat batas wilayah administratif.

Sebaliknya, persoalan perkotaan perlu ditangani melalui pendekatan yang lebih luas dengan memperkuat konsep aglomerasi.

“Yang efektif adalah kebijakan-kebijakan yang langsung berdasarkan harapan-harapan warga dan persoalan-persoalan di lapangan. Nah ini yang saya maksudkan hari ini, tantangannya itu melampaui wilayah-wilayah administratif. Kemendagri berusaha membangun terobosan dengan fokus pada aglomerasi-aglomerasi,” tandas Bima.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membuat perencanaan dan pembangunan kawasan perkotaan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta persoalan yang terjadi di lapangan.

Turut hadir dalam forum tersebut Chairman Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Unggul Ananta, Co-Chair Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Indah Budiani, Founder & Executive Director SURBAND ID Mukhlis Silmi Kaffah, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Adriadi Dimastanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.