WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti ketimpangan perkembangan kota di Indonesia.

Di tengah pesatnya pembangunan sejumlah kota besar, masih terdapat daerah yang mengalami stagnasi pembangunan sementara persoalan perkotaan terus bertambah.

Bima menyebut kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola pembangunan kota agar kebijakan yang diambil lebih mampu menjawab persoalan masyarakat.

Hal itu disampaikan Bima saat memberikan keynote speech pada acara Urban & Sustainable Cities Forum dalam rangkaian Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 di SMESCO Convention Hall, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

“Ada wilayah-wilayah yang terlihat sangat progresif dan cepat, itu tentu ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, tetapi cukup banyak juga kota-kota yang pembangunannya stagnan, tapi masalahnya bertambah,” ujar Bima.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan.

Persoalan perkotaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup urbanisasi, perubahan iklim, keterbatasan fiskal, serta kebutuhan memperkuat layanan dasar masyarakat.

Bima mengatakan pembangunan kota tidak cukup hanya mengejar penambahan infrastruktur. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Selama hampir dua tahun menjalankan tugas sebagai Wamendagri, Bima mengaku telah mengunjungi 32 provinsi dan sekitar 150 kabupaten/kota.

Kunjungan tersebut, kata dia, memberikan gambaran mengenai keragaman persoalan pembangunan yang dihadapi masing-masing daerah.

Salah satu persoalan yang semakin menonjol adalah urbanisasi. Bima menilai pemerintah tidak dapat mengelola urbanisasi hanya dengan pendekatan administratif.

Perencanaan kawasan perkotaan, menurutnya, harus melihat keterkaitan antara pertumbuhan penduduk, tata ruang, desain kawasan, serta dampak perubahan iklim.

Pendekatan tersebut penting agar pertumbuhan penduduk tidak semakin memperberat persoalan kota dan pembangunan yang dilakukan tetap efektif dalam jangka panjang.

“Anggaran miliaran bisa hilang ketika perencanaan itu tidak sesuai dengan perubahan iklim,” tegasnya.

Selain itu, Bima mendorong konsep resilient city atau kota tangguh diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Ia menilai konsep tersebut harus diwujudkan melalui program konkret dan dimasukkan dalam perencanaan masing-masing perangkat daerah, bukan hanya menjadi pembahasan dalam forum pembangunan.

Bima juga menekankan pentingnya konektivitas dalam pengelolaan kawasan perkotaan. Menurutnya, persoalan kota kerap melampaui batas wilayah administratif sehingga membutuhkan pendekatan pembangunan berbasis aglomerasi.

“Yang efektif adalah kebijakan-kebijakan yang langsung berdasarkan harapan-harapan warga dan persoalan-persoalan di lapangan. Nah ini yang saya maksudkan hari ini, tantangannya itu melampaui wilayah-wilayah administratif. Kemendagri berusaha membangun terobosan dengan fokus pada aglomerasi-aglomerasi,” tandas Bima.

Dengan pendekatan tersebut, Bima berharap pembangunan kawasan perkotaan dapat lebih terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Turut hadir dalam forum tersebut Chairman Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Unggul Ananta, Co-Chair Indonesia Sustainability 360 Forum 2026 Indah Budiani, Founder & Executive Director SURBAND ID Mukhlis Silmi Kaffah, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Adriadi Dimastanto, serta sejumlah pihak terkait lainnya.