WARTAKOTALIVE.COM, JEMBRANA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sekaligus melakukan groundbreaking proyek-proyek yang siap menjadi akselerator energi baru terbarukan (EBT) nasional di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).
Pada tahap awal, program tersebut mencakup 14 proyek PLTS berkapasitas total 5.300 megawatt peak (MWp) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Langkah ini merupakan implementasi mewujudkan asta cita swasembada energi dan hilirisasi yang dicanangkan Pemerintah melalui pemanfaatan EBT.
Presiden Prabowo mengatakan pengembangan energi surya menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya kemandirian dan swasembada energi Indonesia.
Menurutnya, pemanfaatan potensi energi terbarukan harus dilakukan secara masif agar kebutuhan energi nasional dapat dipenuhi dari sumber energi domestik sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
"Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. (Dengan Program PLTS 100 GW), kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri," tegas Prabowo.
Sebagai tahap awal pelaksanaan program, Pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS, salah satunya PLTS Gilimanuk sebagai lokasi peluncuran program nasional tersebut. Di Bangka Belitung, PLTS Pulau Rengit juga kini telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Pengembangan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) tidak hanya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja dalam jumlah besar.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut program tersebut berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja seiring pembangunan infrastruktur energi surya di berbagai wilayah Indonesia.
"Program PLTS 100 GWp merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat swasembada dan kedaulatan energi nasional melalui pemanfaatan potensi energi terbarukan," ucapnya.
Menurut Bahlil, potensi penciptaan lapangan kerja tersebut berasal dari aktivitas konstruksi dan manufaktur yang mendukung pengembangan PLTS.
"Dari sisi ketenagakerjaan, program ini berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja yang terdiri dari sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur," kata Bahlil.
Selain membuka lapangan kerja, pembangunan PLTS skala besar juga diproyeksikan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
Pembangunan proyek akan mendorong kegiatan konstruksi, manufaktur, serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi proyek.
Investasi capai Rp 1.140 triliun
Bahlil mengatakan pengembangan PLTS 100 GWp membutuhkan investasi sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp1.140 triliun.
Investasi tersebut menjadi salah satu penggerak dalam pengembangan ekosistem energi surya nasional sekaligus mendukung pengurangan ketergantungan terhadap sumber energi fosil.
"Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71.3 miliar USD, atau setara dengan Rp1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai Rp73,9 triliun rupiah," jelas Bahlil.
Ia menjelaskan, Program PLTS 100 GWp akan dikembangkan melalui delapan skenario utama.
Skenario tersebut meliputi eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, PLTS skala besar melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, serta PLTS atap 9,35 GWp.
Kemudian PLTS untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebesar 0,50 GWp, PLTS off-grid untuk kegiatan produktif 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp, serta demand creation melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
Bahlil memperkirakan implementasi seluruh skenario tersebut dapat menurunkan emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun.
"Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, kita dapat menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah," ucap Bahlil.
PLN siap dukung pengembangan PLTS
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap mendukung percepatan Program PLTS 100 GWp dengan memastikan kesiapan sistem kelistrikan dan infrastruktur pendukung.
PLN juga akan berkolaborasi dengan pemerintah, pelaku usaha, industri, dan masyarakat agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional.
"PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan. Ini merupakan bagian dari komitmen PLN untuk mendukung terwujudnya swasembada energi melalui pemanfaatan energi hijau domestik dan ramah lingkungan,” ujar Darmawan.
Khusus di Bali, lanjut Darmawan, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas 1.000 MWp.
Pengembangan tersebut akan didukung Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 3.300 MWh.
"Dalam kolaborasi ini, kapasitas PLTS yang akan dikembangkan di wilayah Bali mencapai 1.000 MWp, di mana PLTS dengan total kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk," ungkapnya.
Darmawan menilai pengembangan PLTS 100 GWp memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penambahan kapasitas listrik energi terbarukan.
Menurutnya, transformasi energi dapat menjadi fondasi pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan. PLN siap menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kemandirian dan swasembada energi," pungkas Darmawan.