TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo, Budi Arie Setiadi, mengenai kemungkinan adanya percepatan sebelum Pemilu 2029 terus memunculkan beragam respons dari sejumlah tokoh dan elite politik.
Polemik tersebut bermula dari potongan video Budi Arie yang viral di media sosial.
Dalam rekaman itu, Budi Arie berbicara dalam sebuah forum di Jakarta yang turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Ucapan Budi Arie kemudian memicu spekulasi politik karena menyinggung kemungkinan agenda politik berlangsung lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.
Dalam pernyataannya, Budi Arie mengaku sempat menyampaikan insting politiknya kepada Jokowi. Ia kemudian mengajukan pertanyaan kepada audiens mengenai kesiapan apabila terjadi percepatan.
Baca juga: Pernyataannya soal Pemilu 2029 Viral, Kini Budi Arie Minta Maaf sebut Analisa Pribadi bukan Projo
"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucap Budi Arie yang langsung dijawab seruan "Siap!" dari audiens.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena Budi Arie menyampaikannya ketika berada di hadapan Jokowi. Potongan video itu kemudian memunculkan berbagai penafsiran dan kritik dari sejumlah pihak.
Budi Arie juga menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi saat ini sebagai sebuah anomali. Ia mengaitkan situasi tersebut dengan apa yang disebutnya sebagai patahan sejarah.
Istilah patahan sejarah dalam konteks pernyataannya merujuk pada perubahan besar dalam perjalanan politik dan kehidupan suatu negara yang terjadi dalam waktu relatif singkat dan mengubah arah situasi sebelumnya.
Budi Arie membandingkan dinamika saat ini dengan masa transisi dari Orde Baru menuju Reformasi pada periode 1997 hingga 1999.
"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," ucap Budi Arie.
Pernyataan tersebut kemudian berkembang menjadi polemik dan mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari pakar telematika Roy Suryo, elite Partai Golkar, hingga sejumlah tokoh politik lainnya.
Pakar telematika Roy Suryo menjadi salah satu tokoh yang memberikan respons keras terhadap pernyataan Budi Arie.
Usai menjalani sidang putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026), Roy menyampaikan kekhawatirannya terhadap kemungkinan adanya kelompok tertentu yang memanfaatkan dinamika politik untuk tujuan yang dinilainya tidak konstitusional.
Praperadilan sendiri merupakan mekanisme hukum di pengadilan yang digunakan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan tertentu dalam proses penegakan hukum.
Dalam keterangannya kepada awak media, Roy secara spesifik menyinggung pernyataan mengenai kesiapan apabila agenda politik 2029 dimajukan.
Ia bahkan meminta aparat intelijen untuk bergerak terhadap pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut.
“Harus ya intelijen itu tangkap orang itu yang kemarin sudah bikin statement apakah kita akan siap kalau itu 2029 dimajukan. ‘Siap!’, nah itu makar itu, jelas itu, itu jelas mau makar,” tegas pria kelahiran Yogyakarta 18 Juli 1968 itu di hadapan awak media.
Dalam konteks hukum dan politik, makar merupakan istilah yang merujuk pada tindakan tertentu yang ditujukan untuk menggulingkan atau melawan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Namun, pernyataan Roy tersebut merupakan pandangan yang disampaikannya terkait polemik politik yang sedang berkembang.
Roy juga melontarkan pelesetan nama “Judi Ari” ketika menyinggung Budi Arie.
“Judi Ari pada kasus Budi online. Itu orangnya,” cetus Roy lulusan S2 Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Selain merespons pernyataan mengenai percepatan agenda politik, Roy turut menyinggung adanya rencana aksi demonstrasi yang menurutnya berpotensi dimanfaatkan kelompok tertentu.
Ia meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan adanya pihak yang menunggangi situasi politik.
“Hati-hati besok pagi, semoga semua berjalan baik karena ada kelompok yang mau memanfaatkan untuk makar,” ujar Roy.
Roy juga menyampaikan harapannya agar situasi nasional tetap kondusif dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya gangguan politik yang tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi.
“Semoga Indonesia tetap baik, semoga Presiden Prabowo tetap juga bisa mengemban amanah rakyat dengan baik dan tidak ada yang numpangi demo besok pagi," kata Roy.
Elite Golkar Ahmad Doli Kurnia Mengaku Kaget
Respons terhadap pernyataan Budi Arie juga datang dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.
Doli mengaku terkejut mendengar pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan percepatan Pemilu sebelum 2029.
Ia menyayangkan pernyataan tersebut, terutama karena disampaikan ketika Budi Arie berada di samping Jokowi.
"Saya sih kaget juga ya mendengarkan pernyataan Pak Budi Arie, apalagi di sampingnya Pak Jokowi," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menurut Doli, sebagai sosok yang pernah menduduki jabatan menteri, Budi Arie dinilai memahami aturan mengenai masa jabatan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan masa kepemimpinan dalam satu periode kepresidenan telah diatur selama lima tahun.
Doli mengaku bersyukur Budi Arie kemudian segera memberikan klarifikasi atas video yang viral tersebut.
Menurutnya, klarifikasi diperlukan karena apabila pernyataan tersebut dibiarkan berkembang tanpa penjelasan, muncul kemungkinan berbagai penafsiran politik yang lebih luas.
"Tafsir politiknya bisa ke mana-mana, bisa bicara sampai tentang kudeta gitu ya, bisa tentang soal adanya makar, bisa juga ditafsirkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi dan seterusnya gitu," ujar Doli.
Kudeta merupakan upaya merebut atau mengambil alih kekuasaan pemerintahan secara tidak sesuai dengan mekanisme konstitusional.
Sementara itu, konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem penyelenggaraan negara, termasuk mekanisme kekuasaan dan pemerintahan.
Doli mengingatkan elite politik agar tidak memunculkan kontraksi atau ketegangan baru di tengah masyarakat.
Menurut dia, Partai Golkar saat ini berfokus memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak, baik masyarakat maupun elite politik, menjaga soliditas demi keberlangsungan program pemerintah.
"Untuk mensukseskan pemerintahan ini kita butuh soliditas, butuh dukungan semua pihak, baik mulai dari masyarakat maupun elite-elite politik, termasuk Pak Jokowi," ungkapnya.
Kritik dari Sejumlah Tokoh Politik
Pernyataan Budi Arie juga menuai kritik dari sejumlah tokoh politik lainnya.
Ketua DPP PSI Bestari Barus, misalnya, menilai pernyataan tersebut berpotensi memengaruhi hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi.
Bestari menyinggung video yang memperlihatkan Budi Arie berbicara di hadapan Jokowi.
"Kalau dia bicara Projo menyatakan siap, silakan aja dia bergerak dengan dirinya sendiri dan perangkatnya. Kenapa harus menunggu ada Pak Jokowi baru ngomong begitu?" ujar Bestari.
"Jadi ini orang yang ingin mengadu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dari gestur, sangat tidak nyaman Pak Jokowi berada di tempat itu," sambungnya.
Bestari juga mengingatkan bahwa pendukung Jokowi seharusnya mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bukan membuat pernyataan yang menimbulkan kegaduhan.
Ia kemudian menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan adanya upaya mencari posisi tawar politik.
"Untuk bargaining-bargaining kecil mungkin ya. Kalau bargaining besar kan enggak mungkin, orang udah pernah dipecat jadi menteri apa segala macam enggak mungkin lagi bisa membuat bargaining besar. Ada apa? Anda siapa? Kan begitu," kata Bestari.
Kritik juga datang dari politikus PDIP Guntur Romli.
Menurut Guntur, pernyataan mengenai kemungkinan percepatan agenda politik tidak tepat disampaikan ketika Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan, termasuk bencana yang terjadi di sejumlah daerah.
"Kok bisa-bisanya Budi Arie nyerocos di samping Jokowi? Soal kemungkinan percepatan 2029 ini, kesannya Budi Arie dan Jokowi yang haus kekuasaan," katanya dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Rabu.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Muladi turut mengkritik pernyataan Budi Arie.
Viva menekankan bahwa penyelenggaraan negara harus berjalan berdasarkan konstitusi, hukum dan mandat rakyat, bukan berdasarkan insting politik.
Ia membedakan antara insting politik, fakta konstitusional, spekulasi politik dan realitas politik.
"Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah. Kritik harus dijawab dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan spekulasi politik," katanya kepada Tribunnews.com, Kamis.
Budi Arie Minta Maaf dan Tegaskan Analisis Pribadi
Setelah pernyataannya memicu polemik dan kritik dari sejumlah pihak, Budi Arie kemudian menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf.
Budi Arie menegaskan bahwa pernyataan mengenai kemungkinan percepatan sebelum Pemilu 2029 merupakan analisis pribadinya.
Ia juga menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan sikap resmi organisasi Projo.
"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf bagi pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," katanya dalam sebuah video yang diterima Tribunnews.com redaksi Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/8/2026).
Budi Arie kemudian kembali menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya.
"Saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya."
Ia juga meminta agar pernyataannya tidak dikaitkan dengan Jokowi.
"Lalu pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo," tegasnya.
Dalam pernyataan lainnya melalui media sosial pribadinya pada Rabu (26/8/2026), Budi Arie juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa kurang berkenan.
"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisis saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," kata Budi Arie.
Ia kembali menegaskan bahwa analisis yang disampaikannya merupakan tanggung jawab pribadinya.
"Pernyataan dan analisis tersebut merupakan pernyataan dan analisis pribadi saya. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengkait dengan Bapak Joko Widodo," lanjut Budi Arie.
Budi Arie juga menyatakan siap menerima konsekuensi atas pernyataan yang telah disampaikannya.
"Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut," ujar dia.
Dengan adanya permintaan maaf dan klarifikasi tersebut, Budi Arie menegaskan tiga hal utama terkait polemik yang berkembang, yakni pernyataannya merupakan analisis pribadi, tidak mewakili sikap resmi Projo, serta tidak memiliki hubungan atau kaitan dengan Jokowi.
Meski demikian, pernyataan awal mengenai kemungkinan percepatan sebelum Pemilu 2029 telah telanjur memicu berbagai tanggapan dari tokoh politik dan publik.
Roy Suryo menyoroti pernyataan tersebut dengan menyinggung kekhawatiran terhadap kemungkinan makar, sementara Ahmad Doli Kurnia mengingatkan bahwa spekulasi mengenai percepatan agenda politik dapat berkembang menjadi penafsiran yang lebih luas, termasuk mengenai kudeta, makar hingga dugaan pengkhianatan terhadap konstitusi.
Di tengah beragam respons tersebut, Budi Arie menyatakan bertanggung jawab atas analisis dan pernyataan pribadinya serta meminta agar polemik tersebut tidak dikaitkan dengan Jokowi.
