SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Meski terpisah jarak geografis dan lautan satu berakar di kaki Gunung Dempo, Sumatera Selatan, dan satu lagi membentang di pesisir utara Jawa Timur Kota Pagar Alam dan Kota Probolinggo memiliki benang merah yang serupa.
Keduanya adalah kawasan agrowisata unggulan yang menggantungkan denyut nadi ekonominya pada komoditas hasil bumi.
Probolinggo sejak lama menyandang predikat ikonik sebagai penghasil buah unggulan Nusantara, khususnya mangga dan anggur manis.
Sementara itu, Pagar Alam berdiri anggun sebagai kota dataran tinggi berhawa sejuk, menjadi satu-satunya pemilik hamparan kebun teh di Sumatera Selatan sekaligus pemasok utama sayur-mayur dan buah-buahan segar regional.
Baca juga: Pangan vs Energi: Menimbang Kucuran Triliunan Rupiah Pusat untuk Lampung dan Sumsel
Namun, ketika potensi pertanian dan keindahan alam kedua daerah ini ditransformasikan ke dalam penerimaan fiskal daerah, potret yang muncul memperlihatkan jarak ketimpangan yang cukup signifikan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan per 26 Agustus 2026, Kota Probolinggo mencatatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 2,6 kali lipat lebih besar ketimbang Pagar Alam.
Dari total alokasi yang ditetapkan, Kota Probolinggo mematok target PAD sebesar Rp265 miliar pada 2026 dan hingga akhir Agustus telah mengumpulkan Rp150 miliar (56,6 % ).
Tingginya angka PAD Probolinggo sangat disokong oleh tingginya penerimaan dari sektor retribusi daerah yang mencapai Rp86 miliar serta pajak daerah sebesar Rp58 miliar.
Aktivitas perdagangan, kepelabuhanan, hingga lalu lintas jasa agrobisnis di Jawa Timur memberikan ruang gerak pungutan retribusi yang amat masif.
Di sisi lain, Kota Pagar Alam menetapkan target PAD tahun 2026 sebesar Rp101 miliar dan berhasil menyerap Rp59 miliar (58,4 % ) hingga periode yang sama.
Berbeda dengan Probolinggo yang ditopang retribusi, struktur PAD Pagar Alam justru ditopang oleh pos Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp37 miliar dan Pajak Daerah.
Pos retribusi daerah Pagar Alam baru tercatat menyumbang Rp2 miliar.
Meski dari nilai absolut nominal PAD Pagar Alam tertinggal cukup jauh dari Probolinggo, laju persentase penyerapan Pagar Alam (58,4 % ) sedikit lebih agresif dibandingkan Probolinggo (56,6 % ).
Perbandingan data ini menegaskan bahwa keberadaan komoditas unggulan pertanian dan keindahan agrowisata belum tentu berbanding lurus dengan besaran PAD jika tidak diimbangi dengan optimalisasi sistem perpajakan daerah, monetisasi retribusi wisata, serta intensifikasi tata kelola hasil daerah.
Bagi Pagar Alam maupun Probolinggo, tantangan utama di sisa semester kedua tahun 2026 ini bukan sekadar mengejar target angka.
Lebih dari itu, bagaimana mengonversi potensi buah, sayur, dan pesona wisata menjadi pendapatan daerah yang berkelanjutan untuk mendanai pembangunan publik.
