TRIBUNJAKARTA.COM - Simak perkembangan terkini kelompok yang bakal menggelar aksi demo 27 Agustus 2026 di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/8/2026).
Massa pendemo telah berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk menyuarakan tuntutannya.
Sementara, kepolisian telah melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada pagi ini.
Tak hanya itu, polisi juga menangkap sejumlah orang yang diduga akan membuat kerusuhan dalam aksi demo 27 Agustus 2026.
Akun Facebook TMC Polda Metro Jaya melaporkan situasi lalu lintas imbas demo 27 Agustus 2026.
Situasi arus lalu lintas terkini di Jalan Gatot Subroto yang akan menuju Traffic Light Slipi dialihkan sementara mengarah Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat.
Dari foto yang diunggah terlihat petugas sudah berada di lokasi. Tampak kepadatan kendaraan di ruas jalan tersebut.
Pengguna jalan diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar lokasi Kawasan Gedung DPR/MPR RI, memilih jalur alternatif, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Kelompok yang akan berunjuk rasa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).
"Yang pertama dari DPP Brigade Merah Putih Indonesia, yang kedua Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya terkait tentang RUU Perampasan Aset," ujar Budi.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan menyampaikan dua tuntutan dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Tuntutan pertama yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Tuntutan kedua, AMPB meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
Berbeda dengan AMPB, massa dari Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, datang ke Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto.
Massa tersebut tergabung dalam Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Salah satu program pemerintah yang menjadi perhatian RMP4 yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
RMP4 mendukung keberlanjutan program tersebut, tetapi meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Kelompok ketiga yang akan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI yakni Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
GERAM menjadwalkan aksi mulai pukul 14.00 WIB dengan mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan pihaknya memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil mengikuti aksi tersebut.
1. Minta Prabowo-Gibran diadili
2. Hentikan KDMP dan MBG
3. Tolak pajak yang membebani rakyat
4. Pendidikan dan kesehatan gratis
5. Harga kebutuhan pokok turun, upah buruh naik
6. Bencana Sumatera dan NTT ditetapkan sebagai bencana nasional
7. Hak pekerja rumah tangga dipenuhi
8. Demiliterisasi dan pembangunan batalyon dihentikan
9. Hentikan kriminalisasi aktivis
10. Sita aset hasil korupsi
Tuntutan warga Depok pun sama dengan warga Pati, yakni terkait RUU Perampasan Aset hingga hukuman mati koruptor.
“Poin tuntutan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, hukum mati koruptor, dan turunkan harga kebutuhan pokok,” kata Yusuf dikonfirmasi Kompas.com lewat pesan singkat, Selasa (25/8/2026).
Menurut Yusuf, sekitar 2.000 warga akan terlebih dahulu menggelar aksi di Kantor DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026).
Demo terkait tentang RUU Perampasan Aset
Demo terkait tentang RUU Perampasan Aset
Lokasi utama aksi AMPB berada di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.
Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga akan membuat kerusuhan dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini, Kamis (27/8/2026).
“Kapolda menyampaikan saya, dari sejak tadi malam itu dilakukan ada beberapa orang yang sudah kita periksa yang kita tahan untuk sementara,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djamari Chaniago usai berolahraga bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen Deddy Suryadi di Gelora Bung Karno.
Namun, belum ada informasi terkait jumlah orang yang ditangkap.
Menurut Djamari, massa aksi yang datang dari berbagai kelompok memang berpotensi disusupi perusuh.
Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya upaya preventif dari kepolisian untuk memastikan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik.
Namun, Djamari menegaskan tak ada penyekatan di wilayah penyangga yang diberlakukan.
“Penyekatan tuh enggak ada ya, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat ya enggak ada penyekatan,” kata dia.
Baca juga: Rekening Warga Pati Diblokir Saat Demo, Koalisi Sipil Soroti Dugaan Pelanggaran Hukum
Baca juga: Usai Somasi Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Akan Temui Perwakilan Masyarakat Pati di DPR
Baca juga: Eki Pitung Minta Masyarakat Pati Tak Demo 27 Agustus, Tokoh Betawi Ini Justru Persilakan
