SRIPOKU.COM - Memasuki Bab 2 pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka, para siswa mempelajari materi utama bertajuk "Membangun Budaya Taat Hukum".
Pembelajaran pada bab ini membekali siswa dengan pemahaman mendalam mengenai pentingnya kesadaran hukum (legal awareness), pengenalan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, penegakan hak dan kewajiban secara seimbang, serta penerapan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan keadilan sosial.
Pemahaman materi ini sangat krusial untuk membentuk karakter peserta didik yang disiplin, menghargai aturan yang berlaku, serta bertindak sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab dalam membentengi diri dari perilaku melanggar hukum.
Baca juga: Ringkasan Materi Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA Bab 2 Membangun Budaya Taat Hukum Tahun 2026
Guna mengukur tingkat pemahaman siswa sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi guru dan orang tua dalam menyusun latihan Ulangan Harian (UH) terbaru tahun 2026, berikut disajikan 35 soal pilihan ganda (A–E) Pendidikan Pancasila Kelas 10 SMA Bab 2 lengkap dengan kunci jawaban.
(1) Peraturan hidup yang dibuat oleh badan resmi berwenang yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dinamakan norma...
A. Agama
B. Kesusilaan
C. Kesopanan
D. Hukum
E. Adat
Kunci Jawaban : D. Hukum
(2) Kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang secara sukarela tanpa ada paksaan dari luar disebut sebagai bentuk...
A. Kepatuhan formal
B. Internalisasi hukum
C. Ketakutan sanksi
D. Ketaatan semu
E. Penegakan pasif
Kunci Jawaban : B. Internalisasi hukum
(3) Landasan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah...
A. Undang-Undang
B. Peraturan Pemerintah
C. UUD NRI Tahun 1945
D. Ketetapan MPR
E. Peraturan Presiden
Kunci Jawaban : C. UUD NRI Tahun 1945
(4) Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur secara sah dalam Undang-Undang Nomor...
A. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 13 Tahun 2022
B. 20 Tahun 2003
C. 39 Tahun 1999
D. 24 Tahun 2009
E. 17 Tahun 2003
Kunci Jawaban : A. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 13 Tahun 2022
(5) Asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah dinamakan...
A. Lex Specialis Derogat Legi Generali
B. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
C. Lex Posterior Derogat Legi Priori
D. Presumption of Innocence
E. Equality Before the Law
Kunci Jawaban : B. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
(6) Sifat utama dari norma hukum yang membedakannya secara tegas dari norma sosial lainnya adalah...
A. Bebas dan fleksibel
B. Memaksa dan sanksinya tegas serta nyata
C. Berdasarkan kebiasaan lisan
D. Hanya berlaku untuk pejabat negara
E. Bersifat tertutup dan rahasia
Kunci Jawaban : B. Memaksa dan sanksinya tegas serta nyata
(7) Contoh bentuk kepatuhan terhadap norma hukum di lingkungan sekolah adalah...
A. Menjaga kebersihan kamar tidur pribadi
B. Datang tepat waktu dan mengenakan seragam sesuai aturan sekolah
C. Membantu tetangga yang sedang hajatan
D. Membayar pajak kendaraan tepat waktu
E. Menghormati orang tua saat berbicara
Kunci Jawaban : B. Datang tepat waktu dan mengenakan seragam sesuai aturan sekolah
(8) Mengendarai sepeda motor dengan memakai helm standar SNI dan memiliki SIM merupakan bentuk ketaatan hukum di lingkungan...
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Jalan Raya / Masyarakat
D. Tempat Kerja
E. Organisasi
Kunci Jawaban : C. Jalan Raya / Masyarakat
(9) Dampak utama yang timbul apabila kesadaran hukum dalam suatu masyarakat sangat rendah adalah...
A. Terciptanya keadilan yang merata
B. Meningkatnya ketertiban sosial
C. Tingginya angka kriminalitas dan ketidakstabilan keamanan
D. Terwujudnya keharmonisan hidup
E. Pembangunan ekonomi berjalan cepat
Kunci Jawaban : C. Tingginya angka kriminalitas dan ketidakstabilan keamanan
(10) Prinsip Equality Before the Law memiliki makna bahwa...
A. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
B. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat miskin
C. Pejabat tinggi bebas dari jeratan hukum
D. Hukum diatur berdasarkan tingkat kekayaan seseorang
E. Hukuman diberikan berdasarkan popularitas seseorang
Kunci Jawaban : A. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
(11) Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) mengajarkan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana harus...
A. Langsung dijebloskan ke penjara tanpa sidang
B. Dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
C. Dipermalukan di depan publik
D. Dihakimi secara bersama-sama oleh massa
E. Diberi denda sesuai permintaan korban
Kunci Jawaban : B. Dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(12) Perilaku main hakim sendiri (vigilante) sangat dilarang dalam negara hukum karena...
A. Membantu kerja kepolisian
B. Merusak tata hukum dan melanggar hak asasi manusia
C. Mempercepat proses hukum
D. Menunjukkan keberanian warga masyarakat
E. Menghemat biaya operasional pengadilan
Kunci Jawaban : B. Merusak tata hukum dan melanggar hak asasi manusia
(13) Menyelaraskan antara hak dan kewajiban warga negara merupakan syarat penting terciptanya...
A. Kesenjangan sosial
B. Keadilan dan ketertiban hidup bermasyarakat
C. Monopoli kekuasaan
D. Perpecahan antar WNI
E. Kebebasan tanpa batas
Kunci Jawaban : B. Keadilan dan ketertiban hidup bermasyarakat
(14) Hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal...
A. 27 Ayat (1)
B. 29 Ayat (2)
C. 31 Ayat (1)
D. 33 Ayat (3)
E. 34 Ayat (1)
Kunci Jawaban : A. 27 Ayat (1)
(15) Tindakan menyebarkan informasi palsu (hoax) di media sosial yang merugikan orang lain melanggar ketentuan hukum, khususnya...
A. Undang-Undang Hak Cipta
B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
C. Undang-Undang Ketenagakerjaan
D. Undang-Undang Lalu Lintas
E. Undang-Undang Kesehatan
Kunci Jawaban : B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
(16) Lembaga negara yang berwenang melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan adalah...
A. Kepolisian
B. Kejaksaan
C. Mahkamah Agung
D. Mahkamah Konstitusi
E. Komisi Judicial
Kunci Jawaban : B. Kejaksaan
(17) Lembaga kehakiman yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah...
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Pemilihan Umum
D. Pengadilan Negeri
E. Kejaksaan Agung
Kunci Jawaban : B. Mahkamah Konstitusi
(18) Lembaga kehakiman yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi untuk mengadili tingkat kasasi adalah...
A. Mahkamah Konstitusi
B. Mahkamah Agung
C. Komisi Judisial
D. Pengadilan Tinggi
E. Kejaksaan
Kunci Jawaban : B. Mahkamah Agung
(19) Sanksi hukum berupa denda atau kurungan penjara bagi pelanggar lalu lintas termasuk dalam kategori sanksi...
A. Pokok
B. Tambahan
C. Adat
D. Sosial
E. Moral
Kunci Jawaban : A. Pokok
(20) Salah satu upaya nyata pembentukan budaya taat hukum di lingkungan masyarakat adalah...
A. Membiarkan tetangga merusak fasilitas umum
B. Pos ronda dan siskamling serta mematuhi norma adat setempat
C. Membayar uang suap agar lepas dari sanksi
D. Menutup jalan umum tanpa izin pihak berwenang
E. Mengabaikan aturan pembatasan kecepatan kendaraan
Kunci Jawaban : B. Pos ronda dan siskamling serta mematuhi norma adat setempat
(21) Faktor internal yang mempengaruhi seseorang untuk taat pada hukum adalah...
A. Tingkat pendidikan dan pemahaman moral pribadi
B. Keberadaan kamera CCTV di setiap sudut jalan
C. Kehadiran aparat kepolisian secara ketat
D. Besarnya jumlah denda hukum
E. Pengawasan ketat dari tetangga
Kunci Jawaban : A. Tingkat pendidikan dan pemahaman moral pribadi
(22) Norma kesopanan bersumber dari...
A. Kitab suci agama
B. Hati nurani manusia
C. Pergaulan dan kebiasaan dalam masyarakat
D. Peraturan resmi pemerintah
E. Undang-Undang Dasar
Kunci Jawaban : C. Pergaulan dan kebiasaan dalam masyarakat
(23) Pelanggaran terhadap norma kesusilaan akan mengakibatkan sanksi berupa...
A. Hukuman penjara
B. Denda uang
C. Rasa menyesal, malu, dan bersalah dari dalam diri
D. Hukuman mati
E. Penyitaan barang pribadi oleh negara
Kunci Jawaban : C. Rasa menyesal, malu, dan bersalah dari dalam diri
(24) Salah satu ciri warga negara yang memiliki budaya taat hukum yang baik adalah...
A. Patuh pada aturan hanya jika dilihat oleh petugas
B. Mencari celah hukum untuk kepentingan pribadi
C. Menghormati hak orang lain dan mematuhi aturan secara konsisten
D. Menolak diproses hukum saat melakukan kesalahan
E. Mengabaikan undang-undang yang dianggap sulit
Kunci Jawaban : C. Menghormati hak orang lain dan mematuhi aturan secara konsisten
(25) Lembaga kepolisian dalam sistem penegakan hukum di Indonesia bertugas sebagai...
A. Penuntut umum
B. Penyelidik dan penyidik perkara pidana serta pemelihara ketertiban
C. Pemutus perkara di sidang pengadilan
D. Penguji undang-undang
E. Pelaksana eksekusi hukuman mati
Kunci Jawaban : B. Penyelidik dan penyidik perkara pidana serta pemelihara ketertiban
(26) Partisipasi aktif siswa dalam menjaga ketertiban sekolah merupakan wujud pengamalan Pancasila, khususnya Sila...
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Kunci Jawaban : E. Kelima
(27) Kebijakan peraturan daerah (Perda) dibuat oleh...
A. Presiden bersama DPR
B. Kepala Daerah bersama DPRD
C. Menteri Hukum dan HAM
D. Gubernur Bank Indonesia
E. Mahkamah Agung
Kunci Jawaban : B. Kepala Daerah bersama DPRD
(28) Peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya dinamakan...
A. Ketetapan MPR
B. Peraturan Pemerintah (PP)
C. Peraturan Daerah
D. Peraturan Desa
E. Keputusan Menteri
Kunci Jawaban : B. Peraturan Pemerintah (PP)
(29) Dalam kondisi kegentingan yang memaksa, Presiden berhak mengeluarkan...
A. Undang-Undang Baru
B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
C. Ketetapan MPR
D. Peraturan Daerah
E. Keputusan Presiden tanpa batasan
Kunci Jawaban : B. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
(30) Menghindari tindakan perundungan (bullying) di sekolah merupakan bentuk ketaatan terhadap norma...
A. Agama, Kesusilaan, Kesopanan, dan Hukum sekaligus
B. Hukum adat semata
C. Peraturan kelembagaan internasional
D. Kebiasaan pasar
E. Norma ekonomi
Kunci Jawaban : A. Agama, Kesusilaan, Kesopanan, dan Hukum sekaligus
(31) Salah satu kewajiban utama warga negara di bidang perpajakan adalah...
A. Membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang
B. Mengatur penggunaan pajak untuk kepentingan pribadi
C. Menolak membayar pajak jika tidak memakai fasilitas umum
D. Menentukan sendiri besaran pajak yang ingin dibayar
E. Meminta potongan pajak secara paksa
Kunci Jawaban : A. Membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang
(32) Sikap terbuka masyarakat terhadap sosialisasi hukum baru bertujuan untuk...
A. Memperluas pemahaman dan mencegah terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan hukum
B. Mengubah seluruh isi undang-undang
C. Memperlambat penegakan hukum
D. Membatasi hak bersuara masyarakat
E. Mengurangi anggaran penegakan hukum
Kunci Jawaban : A. Memperluas pemahaman dan mencegah terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan hukum
(33) Dampak dari sikap koruptif di berbagai sektor terhadap pembangunan nasional adalah...
A. Mempercepat pemerataan ekonomi
B. Merusak tata kelola keuangan negara dan merugikan hak-hak rakyat
C. Meningkatkan kepercayaan investor asing
D. Menguatkan budaya transparansi
E. Menstabilkan harga bahan pokok
Kunci Jawaban : B. Merusak tata kelola keuangan negara dan merugikan hak-hak rakyat
(34) Lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia adalah...
A. KPU
B. KPK
C. Komnas HAM
D. ORI (Ombudsman)
E. BNPT
Kunci Jawaban : B. KPK
(35) Pembentukan kesadaran hukum sejak dini di lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui cara...
A. Memanjakan anak tanpa memberikan aturan
B. Membiasakan musyawarah dan keterbukaan serta mengenalkan aturan dasar kedisiplinan
C. Memaksa anak menghafal pasal pidana tiap malam
D. menyerahkan sepenuhnya pengawasan anak kepada tetangga
E. Menghindari dialog saat anak melanggar norma
Kunci Jawaban : B. Membiasakan musyawarah dan keterbukaan serta mengenalkan aturan dasar kedisiplinan
