TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA — Fenomena musim kemarau panjang tak hanya memicu krisis air baku, tetapi juga memicu masalah serius bagi pelayanan air bersih di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Penyusupan air laut (intrusi) ke aliran Sungai Mahakam membuat kadar klorida melonjak melampaui ambang batas aman, sehingga mengganggu proses produksi Perumda Tirta Kencana PDAM Samarinda.
Kondisi ini memaksa pihak pengelola membatasi jam operasional di sejumlah Instalasi Pengolahan Air (IPA).
Dampaknya, distribusi air bersih ke pelanggan tersendat. Situasi ini pun memantik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Baca juga: Ketua DPRD Samarinda Minta PDAM Maksimal Jaga Produksi Air Bersih saat Kemarau
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengimbau warga agar tetap tenang dan bertindak bijaksana dalam memanfaatkan pasokan air bersih yang ada.
"Kami mengimbau masyarakat untuk lebih bijak mengonsumsi air PDAM. Gunakan seperlunya dan tidak perlu panik hingga menyetok air secara berlebihan," ujar Helmi pada Kamis (27/8/2026) di Samarinda.
Helmi menyoroti kondisi pemukiman warga yang berada di kawasan perbukitan.
Di wilayah-wilayah tinggi tersebut, masyarakat tidak hanya menghadapi penurunan tekanan aliran air pipa PDAM, tetapi juga kehilangan sumber air cadangan.
"Banyak sumur bor dan mata air alternatif yang selama ini diandalkan warga sekitar perbukitan kini mulai mengering akibat kemarau panjang. Jadi dampaknya ganda," jelasnya.
Baca juga: Kemarau dan Air Keruh, Warga Kembali Manfaatkan Sungai Mahakam untuk Mandi
Guna mencegah dampak sosial yang makin meruncing, Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda ini mengajak seluruh pihak untuk saling bahu-membahu dan saling menjaga pasokan air.
"Imbauan kita adalah saling peduli dan menjaga. Kita semua berharap kadar air baku di Sungai Mahakam segera stabil dan kembali layak diproses secara ideal," tambah figur yang berpeluang diusung dalam bursa Pilwali Samarinda tersebut.
Terkait skema dan regulasi pembagian bantuan air bersih darurat untuk masyarakat terdampak, Helmi menilai hal tersebut menjadi ranah kewenangan eksekutif atau pemerintah daerah.
Namun, dari sisi pengawasan legislatif, ia mendorong Perumda Tirta Kencana Kota Samarinda untuk terus memutar otak agar tidak terjadi penghentian produksi secara total.
"Kami menyarankan Perumda Tirta Kencana berupaya semaksimal mungkin," katanya.
Selama kondisi air baku masih memungkinkan untuk diolah, jangan sampai ada penghentian produksi (stop produksi).
"Demi menjaga ketercukupan pasokan harian warga," pungkasnya.
(TribunKaltim.co/Raynaldi P)
