TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN – Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Provinsi Jambi terus menjadi perhatian berbagai pihak.

Hal tersebut dibahas dalam Workshop Sinergitas Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam dan Penguatan Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) di Hotel Nafiti Sarolangun, 26–27 Agustus 2026.

Kegiatan yang dibuka Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Pemerintah Kabupaten Sarolangun, DPRD Sarolangun, TNI, Polri, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), tokoh adat, tokoh masyarakat, PT Astra Agro Lestari, perusahaan yang tergabung dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Sarolangun, serta tamu undangan lainnya.

Workshop tersebut digelar untuk membahas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi warga SAD, terutama terkait sosial dan ekonomi.

Komunitas adat yang mendiami wilayah adat Tanah Garo Pangkal Waris, Sungai Serengam Ujung Waris, dan Air Hitam Tanah Bejenang menghadapi tantangan seiring menyusutnya potensi sumber daya hutan.

Secara historis, sosial, dan kultural, kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) merupakan wilayah hidup dan penghidupan masyarakat SAD. Kawasan tersebut berkaitan erat dengan nilai spiritual dan ekonomi, termasuk aktivitas berburu, meramu, menjaga jenis pohon tertentu, serta melangun.

Namun, keterbatasan akses terhadap sumber daya hutan dan lahan membuat masyarakat SAD menghadapi persoalan ekonomi. Hasil hutan bukan kayu (HHBK), seperti jernang dan getah damar yang dahulu menjadi tumpuan ekonomi, kini tidak lagi memiliki nilai ekonomi seperti sebelumnya.

Hewan buruan juga semakin sulit diperoleh. Di sisi lain, tingkat pendidikan dan literasi yang masih rendah menyebabkan pengetahuan mengenai hukum dan administrasi pemerintahan terbatas.

Akses masyarakat SAD terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan, juga masih menghadapi berbagai kendala.

Ketua panitia kegiatan, Edi Endra, mengatakan berbagai program pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi, dan lembaga swadaya masyarakat telah dilaksanakan.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan karena program berjalan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi.

"Intervensi pemberdayaan yang berjalan selama ini masih kerap parsial dan belum sinkron antarinstansi. Beban tanggung jawab sosial perlu terdistribusi secara adil," kata Edi Endra yang juga Direktur Yayasan Prakarsa Madani (YPM).

Ia menjelaskan, FKPS-SAD telah diinisiasi pada 25 April 2019 dan melibatkan unsur pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Merangin, lembaga swadaya masyarakat, serta dunia usaha.

Forum tersebut menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan sinergi berbagai pihak untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat SAD di Provinsi Jambi.

Menurut Edi, perubahan sosial yang dinamis menuntut proses adaptasi bagi masyarakat SAD. Kondisi tersebut juga meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi ekonomi, baik secara legal maupun ilegal.

Karena itu, isu kepatuhan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dinilai penting untuk diperhatikan. Interaksi sosial dan ekonomi berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketidakpastian hukum, serta persoalan HAM.

Workshop tersebut diharapkan dapat merumuskan kebutuhan program pemberdayaan SAD yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNBD, dunia usaha, dan lembaga yang bergerak dalam isu pemberdayaan masyarakat SAD.

Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat peran FKPS-SAD sebagai wadah koordinasi dan sinergi para pihak dalam pemberdayaan serta integrasi sosial dan ekonomi masyarakat SAD.

Salah satu praktik baik yang telah dilakukan adalah kerja sama Balai TNBD dengan PT Sari Aditya Loka (SAL) dalam mendukung zona tradisional TNBD. Program tersebut diarahkan untuk menyediakan alternatif sumber penghidupan berbasis potensi lokal serta ruang hidup yang selaras dengan aturan pengelolaan kawasan TNBD.

Agar skema tersebut dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, serta dunia usaha melalui Forum TJSL Kabupaten Sarolangun.

Dorong Sinergi Lintas Sektor

Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika mengapresiasi pelaksanaan workshop tersebut. Menurutnya, koordinasi dan komitmen lintas sektor diperlukan agar program pemberdayaan SAD tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Jika setiap instansi atau lembaga melangkah sendiri-sendiri, program memang tetap terlaksana, tetapi dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Suku Anak Dalam tidak akan sebesar yang kita harapkan. Workshop hari ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta merumuskan kebutuhan riil mereka agar program pemberdayaan lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan," tegas Gerry.

Ia menyebut terdapat sejumlah hal yang perlu diperkuat untuk mendukung keberhasilan program pemberdayaan SAD.

Pertama, sinergi lintas sektor dengan menghilangkan ego sektoral agar berbagai program jaring pengaman sosial dan pembangunan dapat terintegrasi serta memberikan dampak yang terukur.

Kedua, penguatan data faktual dan akses layanan dasar dengan memperbaiki pendataan kondisi riil masyarakat SAD. Hal tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan kesehatan, sanitasi, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga perlindungan sosial.

Ketiga, pendekatan persuasif dan partisipatif. Pemerintah dan mitra diharapkan tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga melibatkan masyarakat SAD secara aktif serta menghormati pandangan mereka dalam perumusan kebijakan.

Selanjutnya, penguatan kemandirian ekonomi juga dinilai penting. Selain memberikan bantuan sosial, para pemangku kepentingan didorong merancang program ekonomi produktif agar masyarakat SAD dapat mandiri tanpa memicu konflik sosial.

Terakhir, diperlukan monitoring, evaluasi, serta penyusunan grand design pemberdayaan SAD. Salah satunya dengan menetapkan target pendidikan, termasuk mendorong lebih banyak anak SAD melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hingga sekolah kedinasan.

Gerry berharap hasil pembahasan dalam workshop tersebut tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi segera ditindaklanjuti melalui program bersama.

"Saya berharap seluruh hasil diskusi dalam workshop ini tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan segera dieksekusi secara bergotong royong dengan visi dan misi yang sama demi kesejahteraan warga SAD di masa depan," harapnya.

Baca juga: 2 Kelompok SAD di Merangin Saling Lempar Batu, Gesekan Tumenggung Jon vs Tumenggung Pak Jang