Laporan Reporter Tribun Jogja Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gelombang aksi kembali muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta, unjuk rasa yang dimulai pada 27 Agustus 2026 ini diperkirakan akan terjadi beberapa hari ke depan.
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD) Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. rer. soc. Masduki, S.Ag., M.Si. melihat aksi publik kali ini berkaitan dengan peristiwa “Agustus Kelabu” yang terjadi pada 28 hingga 30 Agustus 2025 lalu.
Menurut dia, gerakan massa ini merupakan keprihatinan kolektif yang lebih luas terhadap tidak adanya respons komprehensif atas berbagai persoalan bangsa setidaknya satu tahun terakhir.
“Jadi pesan politik dari peringatan (Agustus Kelabu) satu tahun ini sudah jelas, pemerintah harus melakukan langkah-langkah koreksi, mitigasi, dan reaksi aksinya. Nah tentu kita tidak berharap ada aksi yang sifatnya anarkis, namun rakyat sedang marah dengan Prabowo,” katanya, Kamis (27/8/2026).
Ia menilai pemerintah selalu mereaksi aksi-aksi publik dengan mengerahkan aparat penegak hukum hingga melakukan penangkapan aktivis. Bahkan baru-baru ini pemerintah memblokir rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.
Pemerintah saat ini cenderung santai seperti tidak ada masalah serius. Reaksi pemerintah ketika terjadi aksi publik hanya menerjunkan TNI Polri bahkan organisasi masyarakat radikal tanpa menyelesaikan masalah.
“Nah ini ada kecenderungan buruk, hanya mereaksi aksi-aksinya dengan cara represif, melakukan penangkapan, penghalangan lokasi aksi, kemudian juga pembajakan isu-isu, sampai blokir rekening bank kemarin itu. Cara-cara ini kan tidak menyelesaikan masalah. Karena ini di permukaan dan di hilir,” ujarnya.
“Harusnya pemerintah itu merespon tuntutan yang disampaikan siapapun yang melakukan aksi publik, dari kelompok-kelompok yang terafiliasi partisan misalnya, apalagi kelompok-kelompok independen, mahasiswa itu pasti kelompok independen,” sambungnya.
Pemerintah yang cenderung abai dengan aspirasi masyarakat dipandang akan memicu aksi-aksi selanjutnya. Masduki memandang saat ini Prabowo Subianto dan kabinetnya perlu segera menyampaikan progres pembangunan yang baik, seperti menghentikan Kapolri, meninjau ulang proyek-proyek koruptif di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Di samping itu, ia juga merasa perlu ada reshuffle kabinet yang memiliki komunikasi publik buruk, misalnya Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya maupun menteri-menteri yang tidak berkompeten khususnya di bidang ekonomi.
“Jadi tindakan responsif berbasis kebijakan struktural ini yang ditunggu. Kalau tidak, situasi-situasi yang sifatnya memanas yang berujung aksi-aksi publik ini akan terus muncul. Ya kita tidak berharap menjadi kerusuhan kembali,” terangnya.
Ia juga menyoroti soal Undang-Undang Perampasan Aset yang disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrahman akan selesai akhir tahun ini. Menurut dia, mestinya pembahasan UU Perampasan Aset selesai bulan ini.
Belum lagi masalah anggaran MBG yang sudah tidak diperbolehkan menggunakan 20 persen anggaran pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi.
“UU TNI aja revisinya kilat satu minggu, UU Kepolisian, Perampasan Aset kok bisa nunggu tiga bulan lagi. Terus MBG, jangan nunggu dua tahun lagi implementasinya, langsung koreksi sekarang. Lha ini ada apa dengan Prabowo, hobi mengeluarkan statement-statement yang tidak berbasis data, tapi tidak ada sense of crisis,” imbuhnya. (maw)
