Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi Lampung semakin aktif menggerakkan perekonomian daerah.

Baca Juga: Pemprov Lampung Mulai Jalankan OMC, Tekan Karhutla dan Kekeringan

Dorongan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) IV DPD IWAPI Provinsi Lampung Tahun 2026 di Gedung Graha Surya, Bandar Lampung, Kamis (27/8/2026).

Rakerda IV DPD IWAPI Lampung mengusung tema "IWAPI Lampung: Inovasi Pangan Lokal Go Digital."

Kegiatan ini diikuti pengurus IWAPI dari seluruh kabupaten/kota, pelaku UMKM, serta sejumlah mitra strategis.

Mirza mengatakan perempuan memiliki posisi penting dalam pembangunan daerah. 

Menurutnya, semakin banyak perempuan yang dipercaya menduduki posisi strategis karena memiliki kompetensi dan kemampuan.

"Mereka tidak ada yang dipilih karena mereka wanita, tetapi mereka dipilih karena kompetensi, kapabilitas, kerja keras, ulet, dan benar-benar sungguh-sungguh bekerja," ujar Mirza.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan perempuan memiliki kapasitas untuk mengambil peran lebih besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia usaha.

Salah satu peluang yang didorong Mirza yakni hilirisasi komoditas pangan unggulan Lampung.

Menurutnya, besarnya produksi pangan Lampung harus diikuti dengan kemampuan mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah.

Ia menyebut masih terdapat sejumlah komoditas pangan yang belum diolah secara maksimal sehingga nilai tambahnya belum sepenuhnya dinikmati masyarakat Lampung.

"Yang punya kemampuan mengolah ini adalah pengusaha. Maka posisi IWAPI sangat kuat sebagai tempat berkumpulnya para pengusaha wanita," katanya.

Mirza pun mendorong IWAPI mengembangkan pengolahan komoditas seperti singkong, jagung, dan padi agar tidak hanya dijual sebagai bahan mentah.

Hilirisasi, kata dia, dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas dan memperkuat ekonomi masyarakat.

"Kemajuan daerah bukan hanya ditentukan oleh investasi yang masuk, tetapi oleh banyaknya pengusaha lokal yang tumbuh, berkembang, dan mampu menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri," ujarnya.

Selain hilirisasi, Mirza juga mendorong penguatan akses permodalan bagi pelaku UMKM.

Ia meminta Bank Lampung menyiapkan skema pembiayaan yang dapat memberikan dukungan bunga hingga 0 persen bagi pelaku usaha, khususnya anggota IWAPI yang bergerak di sektor hilirisasi pangan.

Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha perempuan meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan bisnis berbasis komoditas lokal.

Mirza berharap IWAPI tidak hanya menjadi wadah pengusaha perempuan, tetapi juga ruang untuk berkolaborasi dan mengambil peran dalam menggerakkan ekonomi Lampung.

"IWAPI hari ini terus tumbuh semangat maju dan menjadi ruang untuk wanita-wanita terutama di Provinsi Lampung untuk berkumpul, berserikat, berkolaborasi, bersinergi, bergerak, berkarya, berusaha, dan yang paling penting mengambil peran dalam menggerakkan ekonomi daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI Dyah Anita Prihapsari mengatakan pihaknya terus mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui peningkatan kapasitas usaha dan penguatan jejaring.

Saat ini IWAPI telah berusia 50 tahun dan memiliki lebih dari 40.000 anggota pengusaha perempuan yang tersebar di 38 provinsi dan 249 kabupaten/kota.

IWAPI juga memiliki perwakilan di Malaysia dan berencana memperluas jaringan ke sejumlah negara lainnya.

Dyah mengatakan penguatan kapasitas perempuan menjadi bagian penting dalam menghadapi perkembangan dunia usaha, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.

Karena itu, IWAPI mendorong digitalisasi UMKM perempuan agar pelaku usaha semakin mampu memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnis.

"Visi kami adalah untuk menaikkan kelas perempuan agar perempuan bisa mandiri secara ekonomi," ujar Dyah.

Ia berharap sinergi IWAPI dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra strategis terus diperkuat sehingga semakin banyak perempuan mampu mengembangkan usaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)