TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU TENGAH - Rencana pemerintah melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta pengembangan kendaraan listrik mendapat respons dari aktivis mahasiswa.
Masbur, fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sekaligus mantan Ketua HMI Cabang Mamuju Tengah, menilai kedua kebijakan tersebut harus dijalankan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat kecil.
Pemerintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, yang menyasar kelompok masyarakat desil 9 dan 10 sebagai upaya memastikan subsidi tepat sasaran.
Baca juga: Isu Kelangkaan Merebak Pasokan BBM Subsidi di Budong-Budong Mateng Disebut Masih Normal
Pembatasan tersebut diperkirakan dapat menghemat anggaran subsidi sekitar 10 persen dalam APBN.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan insentif kendaraan listrik untuk 200 ribu unit guna mengurangi impor dan konsumsi BBM.
Masbur menegaskan, pembatasan BBM bersubsidi tidak boleh merugikan masyarakat menengah ke bawah.
"Kami khawatir jika kebijakan ini tidak dikawal dengan ketat, justru masyarakat kecil yang akan terkena dampaknya," ujarnya kepada Tribun-Sulbar.com, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, selama ini masih banyak penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk penggunaan solar subsidi untuk alat berat di pertambangan.
"Kami berharap skema subsidi benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai pembatasan ini malah menyulitkan rakyat kecil, sementara oknum-oknum yang selama ini menyalahgunakan subsidi justru lolos," tegas Masbur.
Ia juga menyoroti kenaikan harga BBM yang dinilai dapat menimbulkan efek domino bagi masyarakat kecil.
Mengenai rencana elektrifikasi kendaraan, Masbur menyambut baik langkah pemerintah menuju energi bersih dan pengurangan ketergantungan pada BBM impor.
Namun, ia mengingatkan agar program insentif kendaraan listrik tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat mampu.
"Elektrifikasi kendaraan adalah keniscayaan. Tapi pemerintah harus memastikan ada skema yang memungkinkan masyarakat kelas menengah ke bawah juga bisa mengakses kendaraan listrik dengan harga terjangkau," katanya.
Masbur juga mendorong pemerintah serius memberantas penyalahgunaan BBM bersubsidi di berbagai daerah, termasuk di Mamuju Tengah.
"Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar benar-benar berpihak pada rakyat," pungkasnya. (*)
Laporan wartawan Tribun-Sulbar.com, Sandi Anugrah
