TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG — Anggota Awan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Masruhan Samsurie, melontarkan seruan tegas menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama, Kamis (27/8/2026).

Ia menegaskan pentingnya independensi kepemimpinan di tubuh PBNU demi menjaga marwah organisasi dari tarik-menarik kepentingan politik kekuasaan.

“Kandidat Ketua Umum PBNU yang tengah menjabat di pemerintahan (sebagai pembantu presiden) didorong untuk mundur dari posisinya demi mencegah persepsi adanya "dekengan pusat" atau intervensi kekuasaan,” tandasnya.

Baca juga: Enam Sikap PWNU Jateng Jelang Muktamar ke-35 NU, Tegas Tolak Intervensi Presiden

Meski mengedepankan asas husnuzan (berprasangka baik) bahwa pemerintah tidak akan ikut campur (cawe-cawe), Masruhan menyoroti adanya indikasi beberapa figur calon yang justru aktif mendekati dan memohon dukungan dari pihak pemerintah.

“Sistem Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa)—yang terdiri dari para kiai sepuh berwibawa tinggi—diharapkan menjadi benteng moral agar figur-figur yang berpotensi "menjual" NU demi kepentingan politik praktis tidak lolos menjadi pimpinan,” jelasnya.

Langkah ini dinilai krusial agar Muktamar NU mendatang menjadi momentum sejarah untuk menegaskan kembali Khittah perjuangan NU. 

“Dengan menjaga jarak yang seimbang dari kekuasaan, jam'iyyah NU diharapkan dapat lebih fokus hadir menuntaskan berbagai persoalan mendasar di tengah masyarakat dan bangsa yang sedang menghadapi berbagai ketidakpastian,” harapnya. (aji)