TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Tak ingin tuntutan berhenti sebatas janji, mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kembali menggelar aksi dan mendesak adanya keterbukaan anggaran serta reformasi tata kelola kampus.
Puluhan mahasiswa kembali menggelar aksi di halaman Rektorat Unsoed, Kamis (27/8/2026).
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari tuntutan yang sebelumnya disampaikan mahasiswa dalam aksi, Senin (24/8/2026).
Perwakilan mahasiswa, Yosi, mengatakan mahasiswa ingin memperoleh kejelasan mengenai pengelolaan biaya pendidikan dan penerimaan yang berkaitan dengan mahasiswa.
Salah satu yang menjadi sorotan yakni aliran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pendapatan lainnya, termasuk bagaimana dana tersebut digunakan di tingkat fakultas maupun universitas.
"Penerimaan mahasiswanya, untuk apakah UKT dan IP yang masuk itu, apakah benar-benar masuk ke fakultas atau bagaimana," kata Yosi kepada Tribunbanyumas.com.
Menurut dia, prinsip transparansi juga harus diterapkan dalam sistem penerimaan mahasiswa baru.
Mahasiswa meminta adanya reformasi yang tidak hanya menyentuh mekanisme seleksi, tetapi juga membuka informasi mengenai seluruh biaya yang berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru.
"Pastinya seluruh biayanya itu terbuka, mekanisme seleksinya seperti apa, itu bisa visible di masyarakat," ujarnya.
Selain persoalan anggaran dan penerimaan mahasiswa, mahasiswa juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran birokrasi Unsoed.
Evaluasi tersebut dinilai penting memastikan persoalan yang terjadi tidak kembali berulang serta tidak memunculkan persoalan hukum lanjutan.
"Jadi kita pengin dievaluasi seluruh jajaran dari universitas seperti itu," katanya.
Mahasiswa juga meminta Unsoed membangun sistem keterbukaan anggaran yang dapat diakses sivitas akademika secara berkala.
Mereka ingin setiap dana yang masuk maupun dikeluarkan memiliki kejelasan peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami ingin kejelasannya seperti apa.
Apakah dana yang masuk itu untuk apa, untuk apa, untuk apa?
Kami pengin kejelasannya di mana," tutur Yosi.
Untuk memastikan tuntutan tidak berhenti pada komitmen, mahasiswa meminta digelar forum pertanggungjawaban terbuka bersama pimpinan kampus paling lambat 14 hari.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog antara mahasiswa, dekan, dan rektor untuk membahas persoalan sekaligus perkembangan pembenahan di lingkungan Unsoed.
"Ini salah satu aksi lanjutan yang kemarin tuntutannya, kita ingin ada dialog lebih lanjut dengan Dekan, dengan rektor," ujarnya.
Mahasiswa selanjutnya meminta laporan perkembangan pembenahan disampaikan setiap tiga bulan hingga seluruh rekomendasi audit dan reformasi dinyatakan selesai.
Mereka juga mengusulkan forum pengawasan bersama mahasiswa sedikitnya satu kali setiap
semester.
Forum tersebut juga diharapkan disertai publikasi hasil pembahasan dan tindak lanjut yang telah dilakukan.
Yosi mengatakan mekanisme tersebut penting agar komunikasi antara mahasiswa dan pimpinan universitas tidak hanya berlangsung ketika muncul persoalan.
Berbagai masalah di tingkat mahasiswa, fakultas, maupun program studi diharapkan dapat dibawa dan dibahas hingga tingkat rektorat.
"Enggak cuma, 'Oh, masih hangat nih infonya, cuma sebulan', Enggak, kita pengin sampai ini benar-benar selesai, sampai tuntas.
Kita inginkan adanya diskusi, ingin adanya apa sih permasalahan, entah itu dari mahasiswa sendiri, di fakultas, di prodi, jadi bisa langsung sampai ke rektorat," imbuhnya.
Menurut Yosi, tuntutan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa kembali menggali sejumlah persoalan yang sebelumnya telah disampaikan.
Pertemuan dengan pimpinan universitas diharapkan menjadi ruang menyampaikan berbagai pertanyaan sekaligus memperoleh kejelasan mengenai langkah pembenahan yang akan dilakukan.
Terkait respons pimpinan kampus, Yosi mengatakan mahasiswa mengapresiasi kesediaan rektor menemui dan berdialog dengan mereka.
Mahasiswa berharap proses tindak lanjut dapat dilakukan secepatnya hingga seluruh tuntutan benar-benar terealisasi.
"Untuk responnya sendiri alhamdulillah sudah menemui.
Walaupun memang adanya kita ingin cepat selesai, tapi sudah ingin menemui pun kita sudah alhamdulillah bersyukur," ujarnya.
Plt Rektor Unsoed, Prof. Ali Rokhman mengatakan pihak universitas menyepakati seluruh delapan tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
Bahkan, menurut Ali, langkah pembenahan yang disiapkan universitas lebih dari tuntutan yang disampaikan mahasiswa.
"Semua (delapan tuntutan) disepakati, bahkan melebihi," kata Ali.
Untuk memastikan seluruh tuntutan dapat dilaksanakan, setiap poin tuntutan nantinya akan dibuatkan timeline atau jadwal pelaksanaan.
Universitas juga akan membentuk satuan tugas (satgas) di setiap fakultas.
Satgas tersebut akan melibatkan dosen, karyawan, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.
Nantinya, satgas bertugas meminta masukan dari berbagai unsur sebagai bagian dari proses pembenahan tata kelola kampus.
Baca juga: Pelatih Widodo Ingin PSIS Jajal Stadion Jatidiri sebelum Mulai Kompetisi
Terkait tuntutan mengenai keterbukaan informasi, Ali mengatakan informasi yang memang menjadi konsumsi publik akan disampaikan melalui situs resmi universitas.
Namun, tidak seluruh informasi akan dibuka untuk umum.
Menurutnya, terdapat data tertentu yang hanya dapat diakses oleh sivitas akademika Unsoed.
"Nanti ada yang hanya bisa diakses dengan akun khusus, yang dibuat untuk mahasiswa," ujarnya.
Dengan mekanisme tersebut, keterbukaan informasi tetap dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan akses terhadap data yang tersedia.
Ali menambahkan, langkah pembenahan yang disiapkan Unsoed juga telah dikonsultasikan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Dengan demikian, pelaksanaan tuntutan mahasiswa akan diarahkan agar tidak hanya menjadi respons sesaat terhadap aksi yang digelar, tetapi dapat berjalan secara terukur dan berkelanjutan.
Mahasiswa pun berharap adanya timeline, satgas, forum pengawasan, serta laporan perkembangan tersebut dapat memastikan seluruh tuntutan benar-benar ditindaklanjuti hingga tuntas. (jti)
