TRIBUNJATIMTIMUR.COM, PASURUAN - DPRD Kabupaten Pasuruan mendorong pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) terus diperbanyak. 

Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk memudahkan petani mengangkut hasil panen.

Di sisi lain, keberadaan JUT menekan biaya operasional yang menjadi salah satu beban dalam usaha pertanian.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan Arifin mengatakan, keberadaan JUT memiliki manfaat langsung bagi petani, terutama di wilayah yang akses menuju lahan pertaniannya masih terbatas.

Baca juga: Kapolres Pasuruan Kota Ajak Komunitas Ojol Gelar Doa Bersama untuk Almarhum Affan

Menurutnya, JUT menjadi penghubung antara persawahan dengan jalan utama. 

Dengan akses yang lebih baik, petani dapat membawa hasil panen menggunakan kendaraan dengan lebih mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk jalur alternatif.

“JUT ini mempermudah alur distribusi dan pengantaran hasil pertanian. Muaranya tentu untuk menunjang ketahanan pangan,” kata Arifin, Rabu (26/8/2026) siang.

Pada 2026, terdapat 22 pembangunan JUT di Kabupaten Pasuruan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). 

Arifin menilai jumlah tersebut perlu terus ditingkatkan dengan melihat kebutuhan dan kondisi di lapangan. 

Sebab, masih terdapat kawasan pertanian yang memiliki lahan produktif, tetapi belum didukung akses yang memadai.

Salah satunya berada di wilayah Pagak, Kecamatan Beji. 

Saat bertemu dengan petani, Arifin mendapati persoalan akses yang cukup menyulitkan aktivitas pertanian.

Di kawasan itu terdapat sekitar 60 hektare lahan sawah. Namun, akses dari persawahan menuju jalan utama belum memadai. 

Akibatnya, petani harus menggunakan jasa ojek untuk membawa hasil panen atau menempuh jalur yang lebih jauh.

“Di Pagak itu petani sangat membutuhkan JUT dan jembatan. Setiap panen mereka kesulitan karena tidak ada akses. Dari sawah untuk membawa hasil panen harus menggunakan ojek,” ujarnya.

Kondisi tersebut secara langsung berdampak terhadap biaya yang harus dikeluarkan petani. 

Biaya pengangkutan menjadi lebih besar karena hasil panen tidak dapat langsung dibawa menggunakan kendaraan dari area persawahan menuju jalan utama.

Menurut Arifin, persoalan tersebut perlu segera dicarikan solusi. 

Salah satunya dengan membangun akses jalan sekaligus jembatan penghubung dari jalan utama menuju kawasan persawahan.

“Ada sekitar 60 hektare sawah di Pagak, tetapi akses jalannya tidak ada. Kalau harus ngojek dan muter, biaya operasional bisa tinggi,” jelasnya.

Ia khawatir jika persoalan akses tidak segera ditangani, keuntungan yang diperoleh petani semakin kecil. 

Harga hasil panen yang diterima petani bisa tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Arifin menambahkan, pembangunan JUT tidak hanya dibutuhkan untuk mengangkut hasil panen. 

Infrastruktur tersebut juga membuka akses bagi alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk masuk ke lahan.

Keterbatasan akses membuat penggunaan alsintan menjadi tidak maksimal. 

Padahal, mekanisasi pertanian diperlukan untuk membantu petani meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Baca juga: Antrean Truk Logistik Padati Ketapang Banyuwangi, Arus Menuju Pelabuhan Tersendat

“JUT ini juga menjadi akses untuk mobilitas alsintan. Kalau aksesnya tidak ada, alsintan tidak bisa masuk,” katanya.

Karena itu, selain JUT, ia juga mendorong pembangunan Jalan Usaha Tani Terintegrasi (JIT) di wilayah yang membutuhkan. 

Pembangunan harus dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan petani.

Menurut Arifin, infrastruktur pertanian yang baik pada akhirnya berdampak pada kelancaran aktivitas petani.

Di sisi lain, hal ini penting dilakukan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan.

“Kalau JUT diperbanyak, ini juga menjadi bagian dalam mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan. Harapannya petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena biaya operasionalnya bisa ditekan,” pungkasnya. 

(Galih Lintartika/TribunJatimTimur.com)