TRIBUNTRENDS.COM - Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendatangi Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pemberantasan korupsi. Dalam aksi tersebut, salah satu perwakilan massa, Anik Sriengsih, menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak hanya berkaitan dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Anik yang mengaku sebagai ibu rumah tangga asal Pati mengatakan dirinya datang jauh-jauh ke Jakarta dengan membawa dua tuntutan utama.
"Satu, perampasan aset koruptor, dua hukum mati koruptor," kata Anik Sriengsih.
Menurut Anik, pembahasan mengenai perampasan aset saja belum cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Ia mempertanyakan alasan koruptor tidak mendapatkan hukuman mati, sementara kejahatan narkotika tertentu dapat dikenai hukuman tersebut.
"Dampak dari korupsi sama dampak dari narkoba itu lebih jahat mana pada bangsa ini, Pak? Kenapa pengedar narkoba langsung dihukum mati, Pak? Kon koruptor ogak dihukum mati, Pak," lanjutnya, dikutip TribunTrends dari kanal YouTube tvOneNews, Jumat (28/8/2026).
Baca juga: Massa Desak Sahkan RUU Perampasan Aset, Yusril Jawab Soal Hukuman Mati Koruptor: Selesai Desember
Ia menilai korupsi telah memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat karena kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh satu orang.
"Yang menjadi momok di bangsa ini sing marahi wong Indonesia iki menderitaku korupsi, Pak,"imbuhnya.
Anik kemudian meminta wakil rakyat mempertimbangkan hukuman mati bagi koruptor sebagai salah satu upaya menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera.
"Harus dihukum mati itu para koruptor-koruptor kalau ingin Indonesia ini sejahtera," tutur Anik.
Selain menyampaikan tuntutan pemberantasan korupsi, Anik juga mengeluhkan fasilitas dasar yang menurutnya tidak memadai selama massa AMPB berada di sekitar kompleks parlemen.
Ia secara khusus menyoroti ketersediaan toilet portable. Menurutnya, massa yang datang dari Pati telah berulang kali meminta fasilitas tersebut, tetapi tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan.
"Saya dari hari pertama saya bilang minta toilet portable," ujar Anik.
Anik mengatakan keterbatasan toilet juga menyulitkan massa aksi yang hendak menjalankan ibadah. Ia mengaku harus berjalan cukup jauh untuk mencari fasilitas toilet dan tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar selama mengikuti aksi.
"Memanusiakan manusia, Pak. Adoh-adoh seko Pati lho kok kene njaluk toilet kok ya ora dikei, )jauh-jauh dari Pati kok cuma minta toilet tak diberi) jenengan manusia po manusia, Pak?" kesal Anik.
Ia berharap kondisi tersebut menjadi perhatian DPR sebagai wakil rakyat. Anik menilai masyarakat yang datang menyampaikan aspirasi seharusnya tetap mendapatkan fasilitas dasar yang layak.
"Kalau rakyat, kalau kalian mungkin mensejahterakan rakyat, dengarkan ini, Pak. Suara rakyat," tutur Anik.
Anik menegaskan dirinya datang bukan untuk kepentingan politik tertentu, melainkan untuk menyampaikan pengalaman yang dirasakannya selama mengikuti aksi.
"Aku ora politik, aku ora apa-opo, Pak. Aku ora mudeng opo-opo. Saya cuma curhat apa yang saya alami, Pak," ungkapnya.
Aspirasi massa AMPB kemudian diterima oleh pimpinan DPR RI. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR diwakili antara lain oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Selain menyampaikan tuntutan mengenai RUU Perampasan Aset, massa juga mengadukan dugaan intimidasi yang mereka alami dalam perjalanan dari Pati menuju Jakarta.
Pimpinan DPR menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Dugaan intimidasi itu disebut akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama kuasa hukum atau pendamping massa aksi.
Dalam penyampaian setelah pertemuan, disebutkan bahwa Sufmi Dasco Ahmad akan melihat dan mengecek persoalan tersebut serta memastikan aspirasi massa mendapat pengawalan dari DPR RI.
Perwakilan AMPB berharap kedatangan mereka ke Jakarta tidak berhenti pada penerimaan aspirasi semata. Mereka meminta DPR mengawal tuntutan masyarakat, terutama terkait upaya pemberantasan korupsi dan pembahasan RUU Perampasan Aset.
Massa juga meminta laporan mengenai dugaan gangguan keamanan selama perjalanan menuju Jakarta diperhatikan dan didalami.
Dengan diterimanya perwakilan AMPB oleh pimpinan DPR, proses penyampaian aspirasi tersebut akhirnya berlangsung secara langsung. Mereka berharap tuntutan yang dibawa dari Pati dapat benar-benar ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif.
(TribunTrends)
