TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Zainal Arifin Mochtar, mengkritik klaim pemerintah terkait penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah dinilai menggunakan parameter yang tidak realistis untuk menciptakan ilusi keberhasilan.

Baca juga: Demo Tertib, Kepala BP Taskin: RUU Perampasan Aset Perkuat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan

Menurut Zainal, pemerintah saat ini bangga dengan angka kemiskinan yang diklaim mengecil di kisaran 7 hingga 8 persen.

Namun, ia menilai angka tersebut dicapai melalui cara pandang dan alat ukur yang tidak pas.

"Pemerintah mengaku sebagai angka kemiskinan terkecil sepanjang sejarah sejarah Indonesia," ujar Zainal dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). 

Akar masalah dari klaim tersebut terletak pada standar garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Zainal membeberkan bahwa ukuran yang dipakai sangat usang dan rentan untuk diperdebatkan.

"Karena ada kecenderungan pemerintah menggunakan angka yang sangat konservatif. Misalnya, mengukur kemiskinan itu masih pakai Rp20.000 per hari," tegasnya.

Menurutnya, standar pengeluaran Rp20.000 per hari atau sekitar Rp600.000 per bulan dinilai sangat tidak masuk akal untuk memenuhi biaya hidup dasar masyarakat saat ini.

"Rp20.000 per hari Pak, Ibu Bapak sekalian, Rp20.000 per hari artinya Rp600.000 satu bulan. Rp600.000 satu bulan siapa yang bisa bertahan hidup 600.000 satu bulan?" ungkapnya.

Ia mencontohkan profesi pekerja kasar yang pendapatannya sudah jauh di atas batas tersebut. Hal ini membuat mereka secara otomatis tidak tercatat sebagai warga miskin di atas kertas, meskipun kondisi riilnya terhimpit kebutuhan pokok.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Digitalisasi Desa Harus Menggerakkan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

"Itu bisa didapatkan satu hari dari ngupas bawang Rp700.000. Tapi tetap angka kemiskinan Indonesia masih Rp600 ribu. Artinya pengupas bawang pasti tidak miskin. Udah pasti, dia lebih dari Rp700 ribu," sindirnya.

Zainal menyayangkan narasi keberhasilan yang dibangun di atas instrumen ukur yang lemah. Ia membandingkan keberanian pemerintah Indonesia dengan negara tetangga seperti Vietnam dalam menetapkan standar kemiskinan global.

"Kenapa kita tidak seperti berani Vietnam? Vietnam berani menggunakan pergerakan 3 dolar satu hari. Kenapa kita tetap strict dengan Rp20.000?" tanyanya.

Bagi Zainal, keengganan menggunakan indikator yang lebih realistis membuat keberhasilan pengentasan kemiskinan hanyalah sebatas angka statistik semata, bukan realitas di lapangan.

"Bagaimana negara menggunakan parameter-parameter yang sebenarnya debatable-nya tinggi. Tapi kelihatannya menjadi prestasi. Padahal prestasi itu menjadi bodong lah istilahnya," pungkasnya.