SURYA.co.id, LAMONGAN – Sepiring makanan bergizi untuk anak-anak tidak cukup hanya dengan menu yang memenuhi kebutuhan nutrisi.
Di balik setiap paket Makan Bergizi Gratis (MBG), kebersihan dapur, kualitas air, kondisi peralatan, hingga kesehatan petugas menjadi bagian penting yang diawasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lamongan.
Pengawasan dilakukan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia makanan MBG.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan makanan yang diproduksi tidak hanya bergizi, tetapi juga higienis, sehat, aman, dan layak dikonsumsi.
Kepala Dinkes Kabupaten Lamongan dr. Moch Chaidir Annas mengatakan, pengawasan dilakukan sesuai kewenangan bidang kesehatan, terutama terkait higiene, sanitasi, keamanan pangan, kualitas air, lingkungan dapur, serta kondisi kesehatan penjamah makanan.
“Inspeksi kesehatan lingkungan itu untuk menjamin higiene dan sanitasi makanan yang diproduksi. Kalau nilainya memenuhi, kami lanjutkan. Kalau masih di bawah standar, kami meminta agar sarana dan kekurangannya diperbaiki,” kata Annas saat dikonfirmasi SURYA, Jumat (28/8/2026).
Pengawasan Dinkes Lamongan tidak berhenti pada kondisi fisik bangunan SPPG.
Melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), petugas memeriksa berbagai aspek yang berpotensi memengaruhi keamanan makanan, mulai dari halaman dan lingkungan dapur, potensi banjir, sumber pencemaran, hingga jarak area parkir dengan pintu masuk ruang pengolahan.
Kemungkinan asap kendaraan masuk ke ruang produksi juga menjadi perhatian.
Kapasitas dan kondisi ruang penyimpanan bahan pangan turut diperiksa.
Baca juga: Misteri Dermawan di Balik 250 Porsi Makan Gratis Tiap Hari di Kedungsari Surabaya
Begitu pula tempat penampungan sampah dan limbah serta potensi keberadaan vektor atau binatang pembawa penyakit di sekitar dapur.
Dengan pemeriksaan tersebut, setiap tahapan produksi diharapkan berlangsung dalam lingkungan yang memenuhi standar kesehatan.
Faktor manusia menjadi bagian lain dalam pengawasan.
Dinkes memastikan para petugas yang mengolah makanan menerapkan kebersihan diri. Penggunaan celemek maupun alat pelindung diri (APD) ketika bekerja juga menjadi perhatian.
Menurut Annas, SPPG memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi dua aspek sekaligus, yakni bergizi dan aman.
“Intinya, SPPG harus memberikan makanan yang bergizi dan aman,” tegasnya.
Pengawasan kemudian berlanjut pada proses penyimpanan bahan pangan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.
Setiap tahapan harus mengikuti prosedur untuk mencegah kontaminasi sekaligus menjaga kualitas makanan hingga diterima anak-anak.
Kualitas air yang digunakan di dapur SPPG juga menjadi perhatian khusus.
Dinkes Lamongan melakukan pengujian laboratorium terhadap air yang digunakan untuk memasak, mencuci bahan makanan, maupun membersihkan peralatan.
Selain air, peralatan makan atau ompreng yang digunakan untuk mendistribusikan makanan MBG juga diperiksa.
Dinkes melakukan uji usap atau swab untuk mendeteksi kemungkinan adanya cemaran pada permukaan peralatan makan.
“Kami mempunyai standar dan nilai ambang batas yang harus dipenuhi. Kalau hasilnya belum memenuhi standar, kami memberikan rekomendasi perbaikan dan meminta pengelola memenuhinya,” jelas Annas.
Kapasitas tenaga pengolah makanan juga menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan pangan.
Sedikitnya 50 persen tenaga yang bekerja di dapur SPPG harus mendapatkan sosialisasi atau pelatihan mengenai keamanan pangan.
Materinya mencakup personal hygiene, penyakit yang dapat menular melalui makanan, pencegahan kontaminasi, hingga tata cara penyimpanan, pengolahan dan distribusi makanan.
Apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan hasil audit sesuai ketentuan, Dinkes dapat menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Namun, sertifikat bukan berarti pengawasan berhenti.
Dinkes Lamongan melibatkan puskesmas di masing-masing wilayah untuk melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala terhadap dapur SPPG.
Pelibatan puskesmas diperlukan karena operasional setiap dapur tidak mungkin dipantau Dinkes setiap hari.
Sementara pengawasan internal sehari-hari menjadi tanggung jawab kepala SPPG bersama pengelola dapur.
“Di lapangan, kami memerintahkan puskesmas secara berkala melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk mengawasi apabila terjadi sesuatu,” ujar Annas.
Jika ditemukan petugas tidak menggunakan APD atau ada praktik yang tidak sesuai standar, pengelola akan diingatkan dan diberikan rekomendasi perbaikan.
Dinkes juga menegaskan bahwa tindakan administratif di luar ranah kesehatan bukan kewenangannya.
Instansi tersebut menjalankan fungsi pemeriksaan, pembinaan, pemantauan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan.
“Kami melaksanakan fungsi sesuai kewenangan. Ketika ditemukan kekurangan, kami mengingatkan dan memberikan rekomendasi agar standar yang telah ditetapkan tetap dijalankan,” jelasnya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Lamongan, dr. Mafidhatul Laely, mengatakan pemantauan dilakukan untuk melihat konsistensi penerapan standar di lapangan.
Perempuan yang akrab disapa dr. Fidha itu mengatakan, pengelola SPPG harus segera memperbaiki apabila ditemukan kekurangan.
Pemantauan dapat dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu. Dinkes bersama puskesmas dapat mendatangi SPPG untuk memastikan standar sanitasi dan higiene tetap diterapkan.
“Kalau ditemukan ada yang kurang, kami sampaikan agar segera diperbaiki. Pemantauan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Hal-hal yang berkaitan dengan sanitasi dan higiene wajib dipenuhi,” terangnya.
Fidha menambahkan, kelayakan SPPG tidak hanya dinilai ketika proses pengajuan sertifikat.
Standar keamanan pangan harus dipertahankan setiap hari selama dapur beroperasi.
Melalui pengawasan berkelanjutan tersebut, Dinkes Lamongan ingin memastikan makanan dalam Program MBG tidak berhenti pada persoalan kandungan gizi.
Makanan yang sampai ke tangan anak-anak juga harus dipastikan diproduksi secara higienis, sehat, aman, dan bebas dari risiko kontaminasi.
