TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memperkuat koordinasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tengah kondisi cuaca kering dan potensi kebakaran yang masih perlu diwaspadai.
Upaya tersebut dibahas Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Tim Supervisi Mabes TNI dalam rapat koordinasi di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang, Kamis, 27 Agustus 2026.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Ketapang, jajaran TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, sejumlah instansi terkait, pihak bandara, serta perwakilan perusahaan.
Dalam rapat tersebut, kondisi lahan gambut menjadi salah satu perhatian utama. Alexander Wilyo mengatakan, kawasan gambut dalam, khususnya di sekitar Jalan Pelang, memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam penanganan Karhutla.
Baca juga: Cegah Karhutla di Mempawah, Mabes TNI Gandeng Kepala Sekolah SMP untuk Edukasi Siswa dan Orangtua
Menurut Alex, kebakaran di kawasan gambut dalam tidak mudah dipadamkan, terutama ketika ketersediaan sumber air terbatas.
Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan ketika musim kering berlangsung cukup panjang. Selain faktor cuaca, keterbatasan peralatan serta akses menuju sejumlah lokasi kebakaran juga dapat memperlambat proses pemadaman.
Karena itu, ia menegaskan penanganan Karhutla membutuhkan pengerahan seluruh sumber daya dan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah.
"Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya. Penanganan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua elemen harus bergerak bersama, termasuk TNI-Polri, perusahaan dan masyarakat," tegas Alex.
Alex juga meminta perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan Karhutla meningkatkan kesiapsiagaan.
Dukungan perusahaan diharapkan tidak hanya dilakukan ketika terjadi kebakaran, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan penanggulangan sejak dini.
Beberapa dukungan yang dibutuhkan antara lain kesiapan peralatan pemadam, pembangunan sekat api dan parit, penyediaan sumur bor, serta dukungan logistik bagi petugas yang melakukan penanganan di lapangan.
Dalam upaya memperkuat penanganan Karhutla, Tim Supervisi Mabes TNI dijadwalkan berada di Kabupaten Ketapang selama kurang lebih 30 hari.
Tim tersebut akan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya Karhutla sekaligus pentingnya pencegahan kebakaran.
Selain memberikan edukasi, tim juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat berbagai persoalan yang dihadapi petugas dalam menangani kebakaran.
Temuan selama berada di lapangan nantinya menjadi bahan koordinasi dan evaluasi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
Pemkab Ketapang juga akan membantu memetakan desa serta wilayah yang dinilai membutuhkan prioritas penyuluhan.
Langkah tersebut diharapkan membuat kegiatan sosialisasi lebih tepat sasaran, terutama di kawasan yang memiliki potensi risiko kebakaran lebih tinggi.
Penanganan Karhutla di Ketapang juga tidak hanya dilakukan melalui jalur darat.
Pemkab Ketapang mendorong adanya penambahan dukungan udara berupa helikopter water bombing untuk membantu pemadaman di kawasan yang sulit dijangkau petugas dari darat.
Menurut Alex, dukungan udara diperlukan untuk mempercepat penanganan, terutama pada lokasi dengan kondisi medan yang sulit dan sumber air terbatas.
Dengan kombinasi penanganan darat dan udara, proses pemadaman diharapkan dapat dilakukan lebih cepat sekaligus mencegah api meluas.
Alexander Wilyo menekankan pentingnya penyampaian kondisi lapangan secara terbuka agar kebutuhan penanganan dari pemerintah pusat dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi daerah.
"Persoalan yang kita hadapi harus disampaikan apa adanya agar solusi dari pusat tepat sasaran. Selain penanganan di lapangan, pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat juga harus terus dilakukan," kata Alex.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, perusahaan, masyarakat dan instansi terkait tidak hanya aktif ketika kebakaran terjadi.
Keterlibatan seluruh unsur perlu diperkuat sejak tahap pencegahan, termasuk meningkatkan kesiapan peralatan, pemetaan wilayah rawan, penyediaan sumber air dan edukasi kepada masyarakat.
Koordinasi yang lebih kuat, Pemkab Ketapang berharap potensi Karhutla dapat ditekan dan penanganan apabila terjadi kebakaran dapat dilakukan secara lebih cepat serta terkoordinasi.
"Kita berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada, sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat dijauhkan dari bencana serta tidak ada lagi korban jiwa akibat Karhutla," pungkasnya.
Alexander Wilyo, S.STP., M.Si. adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Bupati Ketapang periode 2025–2030.
Ia resmi dilantik bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir, S.H. oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025.
Data Pribadi
Nama lengkap Alexander Wilyo, S.STP., M.Si.
Tempat, tanggal lahir di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, 2 Agustus 1979
Gelar Adat, Patih Jaga Pati Laman Sembilan
Riwayat Pendidikan
D-IV (2001) Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor (lulus tahun 2001).
S-2 (2005) Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (studi periode 2003–2005). [1]
Perjalanan Karier dan Jabatan
Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemprov Kalimantan Barat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Menjabat sebagai Sekda Kabupaten Ketapang periode 2021–2024.
Bupati Ketapang terpilih dalam Pilkada dan dilantik menjadi Bupati Ketapang untuk masa jabatan 2025–2030.
Jarak darat antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kayong Utara (Sukadana) adalah sekitar 295 kilometer melalui rute jalan raya.
Opsi Perjalanan
Waktu dan metode tempuh bervariasi tergantung pada moda transportasi yang dipilih:
Jalur darat sepenuhnya, memakan waktu sekitar 7 hingga 9 jam perjalanan menggunakan mobil atau sepeda motor melewati Trans-Kalimantan.
Jalur kombinasi (Air dan Darat) Menggunakan kapal speedboat atau kapal feri dari pelabuhan di Pontianak/Kubu Raya menuju Pelabuhan Teluk Batang di Kayong Utara, lalu dilanjutkan dengan perjalanan darat ke Sukadana.
