TRIBUNJATIM.COM - Keluhan seorang warga terkait perubahan status penerima bantuan sosial menjadi perhatian di Surakarta, Jawa Tengah.
Andrea Monitasaei mempertanyakan alasan keluarganya masuk kelompok desil 6-10 hingga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan miliknya tidak lagi aktif.
Padahal, Andrea mengaku memiliki anak dengan kondisi kesehatan kronis yang membutuhkan perawatan medis secara rutin.
Ia juga menyebut keluarganya tinggal di rumah kontrakan dengan penghasilan tidak lebih dari Rp1 juta per bulan.
Baca juga: Warga Bondowoso Keluhkan Desil Tinggi, Dinsos Ungkap Penyebab dan Cara Sanggah
Keluhan tersebut disampaikan Andrea melalui Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS).
Ia mempertanyakan penilaian kesejahteraan keluarganya yang membuat mereka tidak lagi masuk kelompok penerima bantuan.
Andrea diketahui memiliki KTP Kota Surakarta, tetapi saat ini berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Kondisi tersebut ternyata menjadi salah satu kendala dalam proses pemutakhiran data penerima bantuan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surakarta Samsu Tri Wahyudin menjelaskan, persoalan muncul karena sistem pembaruan data juga menggunakan titik koordinat tempat tinggal warga.
“Di pembaruan data ini kan diminta titik koordinat tempat tinggalnya, kalau tidak sesuai dengan alamat di KTP nya itu kebanyakan dianggap oleh sistem sebagai alamat tidak ditemukan,” jelasnya saat dihubungi Selasa (25/8/2026).
Samsu mengatakan persoalan domisili di luar Kota Surakarta membuat pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam memberikan intervensi bantuan.
Menurut dia, kebijakan Pemkot Solo saat ini memprioritaskan penanganan kemiskinan bagi masyarakat yang benar-benar berdomisili di wilayah administrasi Kota Surakarta.
“Pengaduan dari warga yang domisilinya di luar kota Surakarta begini yang agak dilematis mas, sebab komitmen Wali Kota Surakarta itu mengutamakan intervensi penanggulangan kemiskinan kepada penduduk yang berdomisili di dalam wilayah Kota Surakarta,” tuturnya.
Meski begitu, Dinsos Solo tetap membuka ruang bagi Andrea untuk memperbarui data. Setelah pengajuan dilakukan, data tersebut akan melalui proses verifikasi.
“Jika yang bersangkutan sudah melakukan pembaharuan data, nanti dari BPS atau Kemensos akan ada perintah ke bawahnya untuk ground check,” jelasnya.
Mengenai PBI BPJS Kesehatan yang sudah dinonaktifkan, Samsu menyarankan Andrea kembali mengajukan kepesertaan melalui kelurahan sesuai wilayah tempat dirinya terdaftar.
“Sementara jika terkait BPJS-JK PBI yang dinonaktifkan, mestinya dari awal sudah mengikuti informasi yang diberlakukan di Kota Surakarta, jika ingin mengajukan KIS APBD Kota Surakarta,” tuturnya.
Sebelumnya, Andrea mempertanyakan hasil pemutakhiran data yang menempatkan keluarganya pada desil 6-10. Ia menilai kategori tersebut tidak menggambarkan kondisi ekonomi keluarganya.
Andrea menyebut anaknya merupakan penyandang disabilitas dengan berbagai penyakit yang membutuhkan penanganan medis. Di sisi lain, keluarganya tinggal di rumah kontrakan dan hanya memiliki penghasilan maksimal Rp1 juta per bulan.
“Kami warga Surakarta yang kebetulan domisili Sukoharjo. Bagaimana bisa desil di 6-10 sedangkan anak saya penyandang disabilitas dengan 20 penyakit, rumah ngontrak, penghasilan maksimal 1 juta per bulan tidak pernah dapat bantuan apapun sedangkan desil kami dipandang mampu?” tulisnya.
Baca juga: Desil Timbul Tukang Becak Lebih Tinggi dari Lurah, Penghasilan Tak Menentu hingga Anak Ingin Kuliah
Kondisi tersebut, kata Andrea, membuat keluarganya kesulitan membiayai kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak.
Ia berharap pemerintah dapat meninjau kembali kondisi keluarganya sehingga kebijakan bantuan yang diberikan sesuai dengan keadaan mereka.
“PBI dihapus, desil 6-10 untuk masyarakat Surakarta yang tingkat kesejahteraan nya saja belum dapat dikatakan sejahtera dan selalu bingung biaya pendidikan dan rumah sakit. Lihat warga bapak, anak kami, bolak balik rs BPJS mandiri karena PBI nonaktif ganti desil. Mampu,” ungkapnya.
